pandaslot88 69Jutaan kata 497576Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel 39》
Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******
Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.
Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.
"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).
[Gambas:Video CNN]
Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.
"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.
Luhut Rayu Perusahaan Kimia China Tanam Modal di Indonesia******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali merayu China untuk urusan investasi. Kali ini, perusahaan kimia Negeri Tirai Bambu diajak untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Hal itu terungkap via unggahan Instagram resmi Luhut @luhut.pandjaitan. Ia menyebut langsung mengunjungi China usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT G7 pada 20-21 Mei di Hiroshima, Jepang.
"Kunjungan ke lima kota di Tiongkok memang sudah saya agendakan sejak lama, karena ingin menyaksikan sendiri bagaimana seluk beluk perusahaan-perusahaan Tiongkok yang punya cabang di Indonesia dan mereka hendak berinvestasi di sini," ujar Luhut, Selasa (22/5).
Luhut menegaskan isosianat adalah bahan kimia penting. Kegunaannya terlihat dalam produksi salah satu jenis plastik bernama poliuretan yang bisa dipakai untuk berbagai produk, mulai dari busa furniture, pelapis otomotif, hingga pesawat terbang.
"Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wanhua Chemical telah melakukan ekspansi ke luar China dan sekarang sudah beroperasi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Hungaria. Satu minggu sebelumnya, mereka mengirim perwakilannya ke Indonesia dan hari ini saya datang kembali untuk meyakinkan dan mengajak mereka agar segera masuk dan berinvestasi di Indonesia," jelas Luhut.
Selain ke Wanhua Chemical, Luhut juga merayu Walsin Lihwa Corporation yang merupakan perusahaan multinasional di bidang produksi baja nirkarat, tembaga, dan kabel listrik. Perusahaan yang berdiri sejak 1966 itu kini diklaim menjadi salah satu produsen utama di kelas dan bidangnya.
Lihat Juga :JK Sebut Era Jokowi Bayar Utang Rp1.000 Triliun Tiap Tahun |
Luhut merinci Walsin sudah membangun pabrik pengolahan Stainless Steel dan Nickel Matte di Kawasan Industri Morowali dan Wedabay. Namun, ia ingin perusahaan itu terus mengucurkan dananya di Indonesia.
"Saya akan terus merayu mereka untuk kembali melipatgandakan investasinya di Indonesia. Karena kedua perusahaan ini aktif dalam research and developmentyang berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengembangan produk baru. Saya yakin mereka akan tertarik dengan penawaran yang kami berikan," tegas Luhut.
"Saya berharap perjalanan panjang saya ke Tiongkok akan menghasilkan multiplier effectbagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal transfer teknologi yang akan mendorong peningkatan mutu industri dalam negeri," tutup Luhut.
[Gambas:Instagram]
Luhut sebelumnya sempat membuat pernyataan berani soal China. Ia menegaskan Indonesia tidak dikontrol oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.
Ia pun memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.
"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" kata Luhut sesumbar di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.
"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).
Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.
"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.
Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.
"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.
Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot online terbaik di indonesia、ligaplay88 demo、raja777
Terkait:demo slot lucky、link slot gacor terpercaya、slot jam gacor、probet88、situs poker terpercaya 2023、cara pinjam uang di kredit plus、buku erek erek 4d bergambar、ninjaslot77、77betslot、prada188 rtp
bab terbaru:kredivo premium adalah(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Harga kripto kompak kebakaran pada perdagangan Kamis (8/6). Penurunan paling tajam terjadi di kripto solana sebesar 7 persen dalam 24 jam terakhir dan 8,35 persen dalam seminggu.
Mengutip coinmarketcap.com, harga solana hari ini berada di level US,76 per keping.
Selain solana, BNB dan cardano kompak turun di masing-masing 6,58 persen dan 6,1 persen dalam 24 jam terakhir.
Polygon turun 5,38 persen dalam sehari dan anjlok 13 persen dalam 7 hari terakhir berada di level USPresiden tunjuk Marsdya Tonny Harjono sebagai KSAU******
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penunjukan Marsdya Tonny sebagai KSAU tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditandatangani 25 Maret 2024.
"Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya sebagai KSAU, dan pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru," kata Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.
Penggantian KSAU ini dilakukan karena Marsekal Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024 mendatang.
Ari Dwipayana menyampaikan Keppres tersebut mulai berlaku sejak saat pelantikan yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Marsekal Fadjar menjabat sebagai KSAU sejak dilantik Presiden di Istana Negara 20 Mei 2020 lalu.
Saat itu Fadjar dilantik menjadi KSAU bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU serta Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35/TNI/Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.
Baca juga: Jokowi dan relawan bahas rekonsiliasi pasca-pilpres saat buka bersama
Baca juga: Panglima TNI sebut Presiden telah beri arahan soal Gudmurah
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Dogecoin, bitcoin dan ethereum kompak turun di kisaran 2 persenan dengan masing-masing berada di level USDPR Singgung Gaji Komisaris PT Timah di Korupsi dan Rugi RI Rp271 T******
Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyinggung komisaris PT Timah Tbk di tengah dugaan kasus korupsiyang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.
Ia mengatakan komisaris seharusnya mengawasi kerja sama yang dilakukan PT Timah termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi.
"Kita ingin tahu pertanggungjawaban komisaris di PT Timah seperti apa, tidak mungkin mereka tidak tahu. Jadi jangan cuma makan gaji buta komisaris di PT Timah," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).
Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.
"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya.
Kasus korupsi menampar PT Timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.
Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Kejagung juga menyebut korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sampai dengan Rp271 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Adapun tether dan usd coin stabil di US per keping dengan pergerakan yang bervariasi.
Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.
Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.
"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).
[Gambas:Video CNN]
Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.
"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) atau Wika.
Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.
Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.
Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.
Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.'
Lihat Juga :BPKP Buka Suara Soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita-WIKA |
Padahal,cash flowperusahaan tidak pernah positif.
"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) lalu.
Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.
Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.
"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.
Lihat Juga :Erick Thohir Bersuara soal Tumpukan Utang Rp4,6 T InJourney |
Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.
Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.
"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.
Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
《togel 39》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol yg ga ribetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel 39》bab terbaru。