luxuri777

gacor89 509Jutaan kata 290018Orang-orang telah membaca serialisasi

《luxuri777》

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Daftar Pilihan Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 20,83 poin atau 0,29 persen ke level 7.059 pada Jumat (1/12) lalu. Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,09 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat tiga kali, sementara dua hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun menguat 0,72 persen.

PJ Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad pun mengatakan selama periode tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember 2023 kemarin, perdagangan saham ditutup positif.

Peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian, yakni meningkat 10,31 persen dari 1.123.494 menjadi 1.239.339 kali transaksi. Adapun rata-rata nilai transaksi harian juga meningkat 43,38 persen dari Rp9,57 triliun menjadi Rp13,72 triliun.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp213,29 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp13,64 triliun," kata Kautsar seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (1/12).

Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

Head of Customer Literation and Education (CLE) PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi memproyeksi indeks saham cenderung bergerak menguat terbatas dengan antisipasi koreksi sehat. IHSG diprediksi bergerak di rentang support6.940 dan resistance7.140.

Menurut Oktavianus, pada pekan ini, IHSG bakal diwarnai oleh berbagai sentimen dari perekonomian dalam negeri dan juga global.

Dari dalam negeri, indeks dipengaruhi oleh rilis data cadangan devisa November 2023 yang diperkirakan naik menjadi ke US5 miliar dari US3 miliar seiring dengan kenaikan neraca dagang dan rupiah yang lebih stabil dari bulan sebelumnya.

"Kami melihat ini akan direspons moderat oleh pasar, karena meski surplus neraca dagang, pertumbuhan ekspor masih cenderung lambat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (3/12).

IHSG juga dipengaruhi oleh rilis indeks keyakinan konsumen November 2023 yang diperkirakan tetap di level optimis serta rilis data penjualan eceran yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,9 persen.

"Kami menilai data ritel yang masih kokoh akan direspons moderat oleh pasar, di tengah tren kenaikan pertumbuhan yang masih lambat," kata Oktavianus.

[Gambas:Video CNN]

Sementara sentimen global, Oktavianus mengatakan IHSG dipengaruhi oleh rilis data tingkat pengangguran AS yang diperkirakan tetap pada level 3,9 persen. Data tenaga kerja AS yang masih kuat akan menjadi alasan The Fed bersikap hawkish, meski saat ini pasar memperkirakan tidak ada lagi kenaikan suku bunga.

Dengan sentimen di atas, Oktavianus menyarankan investor untuk mengantisipasi terjadinya koreksi sehat di IHSG pada pekan ini.

"Kami melihat mulai terjadinya inflow pada low riskseperti penurunan yield obligasi dan harga emas yang cetak new all time high," katanya.

Adapun sektor yang dapat diperhatikan adalah sektor keuangan, konsumer, dan teknologi seiring dengan potensi pivot dari pengetatan kebijakan moneter yang diperkirakan pasar segera terjadi.

Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

Pertama,saham PT Impack Pratama Industri Tbk atau IMPC yang ditutup menguat 2,22 persen ke posisi 368 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi IMPC dapat menyentuh level 392 pada pekan ini.

Kedua,saham PT Erajaya Swasembada Tbk atau ERAA yang ditutup menguat 6,15 persen ke posisi 380 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi ERAA dapat menyentuh level 418 pada pekan ini.

Ketiga,PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI yang ditutup menguat 0,84 persen ke posisi 480 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi BELI dapat menyentuh level 498 pada pekan ini.

Keempat, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang ditutup menguat 1,42 persen ke posisi 5.350 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi BBRI dapat menyentuh level 5.700 pada pekan ini.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memproyeksi IHSG bergerak cenderung terkoreksi dalam sepekan. Ia memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.987 dan resistance7.128.

"Untuk pekan depan, kami perkirakan IHSG masih dipengaruhi oleh sentimen global, seperti data manufaktur AS, data pekerjaan AS, dan rilis data perdagangan China," katanya.

Ia pun menyarankan investor dapat mencermati beberapa saham dari emiten ia rekomendasikan, yakni PT Petrosea Tbk atau PTRO yang ditutup di posisi 4.150 pekan lalu. Ia memproyeksi PTRO dapat menyentuh level 4.600 pekan ini.

Selanjutnya, Herditya juga merekomendasikan saham PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA yang melemah 0,52 persen ke posisi 950 pekan lalu. Ia memproyeksi ASSA dapat menyentuh level 1.120 pekan ini.

Terakhir, Herditya juga merekomendasikan saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR yang pekan lalu ditutup di posisi 940. Ia memproyeksi TOWR dapat menyentuh level 1.080 pekan ini.

Label：togel xiamen live、untung138、pandaslot88

Terkait：mudah slot、jp slot hari ini、yes4d、link slot situs thailand、mega jackpot 88 slot、erek erek rambut、slot gacor apk、ga slot、slot gampang maxwin malam ini、slot deposit 3000 via dana

bab terbaru：slot gacor jamin maxwin（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30