trik slot malam ini

Surga Monster

forum situs slot online

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Lihat Juga : Tiga BBM Non Subsidi Naik per 1 Agustus 2023, Berikut Daftar Harganya

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

Lihat Juga : Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

game paling gacor

Rugi Bersih GoTo Tembus Rp90 T di 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mencatat rugi bersih Rp90,5 triliun sepanjang tahun lalu. 

Sementara rugi operasional tembus Rp10,3 triliun. Rugi operasional itu turun 66 persen (yoy) selama 2023 dibanding 2022 yang Rp30,3 triliun.

"Efisiensi operasional mendorong tercapainya perbaikan rugi operasional untuk tahun buku 2023 sebesar 66 persen atau senilai minus Rp10,3 triliun, dari minus Rp30,3 triliun pada tahun sebelumnya (2022)," jelas GoTo dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/3).

Lihat Juga : DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo lantas menyoroti Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) yang disesuaikan positif Rp77 miliar pada kuartal IV 2023. Padahal, pada periode sama 2022 masih tercatat minus Rp3,1 triliun.

Ia mengatakan capaian ini ditopang dengan adanya kemitraan antara Tokopedia dan TikTok. Patrick menyebut perseroan akan fokus memperkuat fondasi tersebut demi mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan profitabel ke depan.

"Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan strategi yang telah berjalan dengan implementasi yang lebih kuat, seiring langkah menjajaki peluang bisnis inovatif baru, serta menghentikan berbagai inisiatif yang tidak dapat diperluas skalanya," tuturnya.

Per 31 Desember 2023, posisi keuangan GoTo dalam bentuk kas, setara kas, dan deposito jangka pendek berada di level Rp27,4 triliun. Mereka mengklaim ini merupakan catatan yang solid.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Ular yang melahap dunia

roma777

KPU RI tetapkan PDIP raih suara terbanyak di Pileg DPR RI Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan raihan suara terbanyak di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam

Hasyim mengungkapkan PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari total surat suara sah sebanyak 151.796.631 suara.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 23.208.654 suara, sedangkan posisi ketiga diisi oleh Partai Gerindra yang meraih 20.071.708 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pemilu 2024 pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Berikut rincian perolehan suara partai politik dalam Pileg DPR RI pada Pemilu 2024.

1. PKB 16.115.655 suara
2. Partai Gerindra 20.071.708 suara
3. PDI Perjuangan 25.387.279 suara
4. Partai Golkar 23.208.654 suara
5. Partai NasDem 14.660.516 suara
6. Partai Buruh 972.910 suara
7. Partai Gelora Indonesia 1.281.991 suara
8. PKS 12.781.353 suara
9. PKN 326.800 suara
10. Partai Hanura 1.094.588 suara
11. Partai Garuda 406.883 suara
12. PAN 10.984.003 suara
13. PBB 484.486 suara
14. Partai Demokrat 11.283.160 suara
15. PSI 4.260.169 suara
16. Partai Perindo 1.955.154 suara
17. PPP 5.878.777 suara
18. Partai Ummat 642.545 suara
Baca juga: KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029
Baca juga: NasDem terima hasil Pemilu 2024, ucapkan selamat untuk Prabowo-Gibran
Baca juga: KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

agen338 demo

Komut BSI harap ada kebangkitan baru industri keuangan syariah******

menuju 2045 dengan berbagai macam dukungan kebijakan, tentu saja ada perkembangan yang melesat, yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan baru industri keuangan syariah

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Muliaman D. Hadad mengharapkan ada kebangkitan baru industri keuangan syariah sepanjang periode 2022-2045.

“Kita berharap 2022-2032 menuju 2045 dengan berbagai macam dukungan kebijakan, tentu saja ada perkembangan yang melesat, yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan baru industri keuangan syariah,” ujarnya dalam Webinar Edukasi Keuangan Syariah: "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah” di Jakarta, Kamis.

Selama periode 1991 hingga 2011, lanjutnya, pertumbuhan kumulatif perbankan syariah di Indonesia begitu impresif yakni sebesar 49,7 persen, tetapi hanya 13,94 persen ketika memasuki era 2011 hingga 2022.

Euforia kebangkitan perbankan syariah pada periode pertama disebut menyebar hingga ke tingkat global. Namun, adanya berbagai dinamika ekonomi dunia saat era 2011-2022, beragam krisis terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap negara melambat seiring terdapat sejumlah bank-bank tingkat global menutup sayap bisnis syariah.

“Dulu ada Standard Chartered, HSBC, yang kemudian menjadi begitu terkenal pada tahun sebelum 2011, dan kemudian seperti mengalami pelambatan pada periode kedua, sehingga periode kedua itu sangat ditandai dengan periode yang melambat. Ada COVID-19, sehingga memang 2020-2022 tahun yang berat bagi semua pihak,” kata dia.

Karena itu, dia menginginkan ada loncatan pertumbuhan perbankan syariah pada periode ketiga, yakni 2022-2045. Harapan tersebut didasari berbagai peluang dari perbankan syariah untuk bertumbuh pascapandemi.

Pertama ialah terdapat peningkatan minat global terhadap ethical and sustainable finance yang sangat sejalan dengan keuangan syariah, seperti isu-isu ESG (Environmental, Social, and Governance) dan sustainability finance(keuangan berkelanjutan).

Peluang kedua ialah fokus yang terus meningkat terhadap social impact finance, lalu semakin banyak minat atas ekonomi halal, pertambahan penduduk muslim yang masuk ke dalam kategori kelas menengah, adanya dukungan konsisten dari regulator, perkembangan digitalbanking, promosi inklusi keuangan (promotion of financial inclusion), serta ekosistem islam melalui kolaborasi dan kemitraan.

“Ini peluang pada periode ketiga, periode yang memungkinkan kita bangkit kembali sesuai dengan siklus tahunan kalau saya lihat dari perkembangan data sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Mudah-mudahan opportunityini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa, dan paling tidak opportunitymembangkitkan optimisme, terutama dari pegiat ekonomi syariah dan regulator untuk melihat opportunityyang begitu besar, terutama tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muliaman.

Di samping itu, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi setiap regulator dan pemain industri perbankan syariah. Mulai dari keterbatasan kapasitas modal, aset, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur jaringan, dan teknologi industri keuangan syariah.

Tantangan selanjutnya adalah persaingan ketat dengan perbankan konvensional dalam layanan dan produk yang ditawarkan, kemudian literasi masyarakat masih terbatas, dan pemanfaatan ekosistem keuangan syariah yang belum optimal karena pemangku kepentingan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

“Saya akan kembali ke literasi sebagai masalah pokok, karena bagaimana kita bisa meng-expandkalau kemudian literasinya masih terbatas,” ucap dia.


Baca juga: BSI ungkap lima agenda mendesak kembangkan industri keuangan syariah
Baca juga: Wapres Ma'ruf minta BSI konsisten implementasikan nilai-nilai syariah
Baca juga: Asbisindo: Portofolio ekonomi syariah di Indonesia akan besar

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ksatria Penjaga Santo

mpotop88

BEI Pangkalpinang******

Kami telah mengajak kawan-kawan jurnalis untuk bersama-sama mengupdate informasi terkait perkembangan pasar modal saat ini.

Pangkalpinang (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel berupaya mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal dengan meningkatkan sosialisasi pemahaman perkembangan pasar modal.

"Kami telah mengajak kawan-kawan jurnalis untuk bersama-sama mengupdate informasi terkait perkembangan pasar modal saat ini, karena jumlah investor pasar modal terus meningkat," kata Kepala BEI Pangkalpinang Fahmi Al-Kahfi, di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada 2023 aktivitas edukasi dan literasi terkait pasar modal sudah merata ke tujuh kabupaten kota di Babel yang dikemas dalam 500 kegiatan dan didukung OJK Sumsel-Babel.

Berdasarkan data, hingga Desember 2023 jumlah investor di Babel sebanyak 58.000, dengan 60 persennya didominasi kelompok milenial dan generasi Z rentang usia 18-35 tahun.

"Ini artinya masyarakat Babel generasi tersebut sudah mulai memberanikan diri dan terbuka wawasannya bahwa investasi itu penting karena mereka juga merasakan dampak COVID-19, dimana keluarga hanya bergantung pada satu pendapatan karena imbas dari pandemi dimana ada orangtua yang di-PHK sehingga dari situ mereka sadar pentingnya berinvestasi dan punya instrumen investasi yang banyak itu penting agar dapat mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi keluarga," katanya pula.

Dengan fokus bersama OJK untuk memberi informasi ke masyarakat terkait kebijakan mengelola keuangan, diharapkan masyarakat yang dulu pemahamannya tentang pasar modal adalah saham, bisa lebih terbuka wawasannya karena pasar modal punya banyak instrumen investasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan dan profil risiko masing-masing.

Ia mencontohkan, jika memilih yang berisiko tinggi bisa langsung ke saham, untuk risiko yang kecil ada obligasi, dan ada juga reksadana yang bisa beli saham tapi belum mau dieksekusi.

"Ada beragam macam instrumen investasi yang bisa disesuaikan dengan profil risiko dan kondisi keuangan masyarakat, sehingga fokus kami adalah literasi dan edukasi. Kami bersama OJK akan terus melakukan edukasi sampai ke pelosok dan tahun ini kami akan coba ke luar pulau," ujarnya lagi.

Dia menambahkan, semakin maraknya tawaran investasi saat ini, banyak masyarakat yang terjebak dalam investasi ilegal karena masyarakat belum teredukasi, bahkan masih banyak masyarakat yang melihat saham itu adalah salah satu permainan judi slot.

"Kita berharap di tengah maraknya investasi yang berkembang dengan berbagai macam modus, masyarakat bisa menerima informasi dulu bagaimana investasi bodong itu agar mereka lebih bijaksana mengelola keuangan dengan instrumen investasi," katanya pula.

Analis Deputi Direktur BPK OJK Sumsel-Babel Wahyu Krisnanto mengapresiasi BEI Pangkalpinang yang sudah membantu OJK melakukan literasi dan edukasi keuangan ke semua kelompok masyarakat di daerah.

"Kami juga menggelar rangkaian kegiatan gebyar keuangan syariah dalam bentuk edukasi keuangan ke berbagai pihak," katanya lagi.
Baca juga: Kapitalisasi pasar modal RI capai Rp11.692 triliun per 15 Maret 2024
Baca juga: Pasar modal di Kepri tumbuh menjadi 185.796 investor

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

pinjam uang 200 juta

Tito Beri Pesan Keras ke Maskapai Kerek Harga Tiket Pesawat saat Mudik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavianberpesan keras kepada para maskapai penerbangan agar tak 'bermain' harga saat menjualtiket pesawatdi masa mudiklebaran 2024.

Tito mengatakan sudah menyampaikan wanti-wanti tersebut dalam rapat tingkat nasional. Ia meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk memanggil seluruh maskapai.

"Ada harga acuan tertinggi (tarif batas atas/TBA), jangan diambil yang tertinggi. Jangan aji mumpung!" tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni mengatakan ada 420 unit pesawat udara yang siap melayani pemudik di 2024 ini. Ia memperkirakan selama periode lebaran ini akan ada 4,4 juta penumpang pesawat alias naik 12 persen dibandingkan tahun lalu.

Maria menyebut pihaknya terus memantau penjualan tiket selama mudik lebaran ini. Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini, di mana sudah 37 persen terjual atau 1.642.897 seat.

"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Hanya airlines low cost carrier (LCC)yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.

Di lain sisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan sudah menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha serta harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat. Pemberitahuan ini diwajibkan selama dua tahun sebelum kebijakan diambil maskapai.

KPPU melihat fenomena kartel tiket pesawat itu terjadi berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, Fanshurullah menekankan bahwa putusan KPPU yang telah inkracht harus dipatuhi oleh para terlapor alias 7 maskapai tersebut.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

(skt/agt)