limit akulaku adalah

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

KAI Diskon Tiket Kereta Libur Sekolah 25 Persen untuk 25 Juni******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImenebar diskon tiket keretaapi jarak jauh hingga 25 persen pada musim libur sekolah tahun ini.

Diskon berlaku untuk keberangkatan 25 Juni-9 Juli 2023. VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan promo ini bernama Anti Jaim alias Kejutan Trip Juni Asyik Melimpah.

Ia menambahkan tiket promo tersebut bisa dibeli pada 21 Juni hingga 24 Juni mendatang.

Joni mengatakan KAI mengalokasikan 18.680 tempat duduk untuk berbagai perjalanan KA jarak jauh dalam promo ini, mulai dari kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ia mencontohkan tarif promo bisa didapatkan untuk KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan PP sebesar Rp315 ribu, dari harga normal Rp420 ribu.

KAI berharap masyarakat bisa memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya mengingat kuota yang terbatas. Joni menyebut tiket promo tersebut bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, atau seluruh channel penjualan tiket yang bekerja sama dengan KAI.

Berikut daftar KA yang mendapat promo Anti Jaim berupa diskon hingga 25 persen:
1. Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan PP)
2. Argo Lawu (Gambir-Solo Balapan PP)
3. Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
4. Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
5. Bangunkarta (Pasar Senen-Jombang PP)
6. Bogowonto (Pasar Senen-Lempuyangan PP)
7. Brantas (Pasar Senen-Blitar PP)
8. Brawijaya (Gambir-Malang PP)
9. Ciremai (Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
10. Fajar Utama Solo (Pasar Senen-Solo Balapan)
11. Fajar Utama Yogyakarta (Yogyakarta-Pasarsenen)
12. Gajayana (Gambir-Malang PP)
13. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng PP)
14. Gumarang (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi PP)
15. Harina (Bandung-Surabaya Pasarturi PP)
16. Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari PP)
17. Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng PP)
18. Kertajaya (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi PP)
19. Kertanegara (Purwokerto-Malang PP)
20. Lodaya (Bandung-Solo Balapan PP)
21. Majapahit (Pasar Senen-Malang PP)
22. Malabar (Bandung-Malang PP)
23. Mataram (Pasar Senen-Solo Balapan PP)
24. Matarmaja (Pasar Senen-Malang PP)
25. Mutiara Selatan (Bandung-Surabaya Gubeng PP)
26. Progo (Pasar Senen-Lempuyangan PP)
27. Ranggajati (Cirebon-Jember PP)
28. Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng PP)
29. Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo PP)
30. Senja Utama Solo (Solo Balapan-Pasar Senen)
31. Senja Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta)
32. Sindang Marga (Kertapati-Lubuklinggau PP)
33. Singasari (Pasar Senen-Blitar PP)
34. Turangga (Bandung-Surabaya Gubeng PP)
35. Wijayakusuma (Cilacap-Ketapang PP)

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Li Shifan

Bobby Nasution Bakal Bangun Rumah Kemasan Buat UMKM di Medan Tahun Ini******

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membangun Rumah Kemasan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Medan pada tahun ini. Rumah Kemasan akan menjadi tempat pembuatan kemasan produk-produk UMKM di Medan.

"Insyaallah, tahun ini, kita akan membangun Rumah Kemasan. Hal ini berangkat dari aspirasi para teman-teman pelaku UMKM. Kita juga telah siapkan hal-hal teknis terkait agar dalam pelaksanaannya semua berjalan lancar," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution, Senin (19/6).

Menurut mantu Presiden Jokowi itu, Rumah Kemasan digagas untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar lebih berkembang dan naik kelas.

Tak hanya itu, Bobby mengungkapkan jika pemkot juga membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara gratis.

"Kita memahami hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melindungi mereka dan produk yang dimiliki. Mungkin bukan hari ini dampaknya dirasakan, tapi nanti setelah brand dan produk mereka dikenal dan terkenal. Jadi, jika sudah terdaftar maka akan lebih aman dalam menjalankan usaha," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Awal Pekan, Minyak Goreng dan Daging Sapi Makin Mahal******

Hargaminyak goreng dan daging sapikian mahal pada awal pekan ini, Senin (19/6).

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 1 persen ke Rp20.200 per kg.

Bahkan, di Kota Gorontalo harga minyak goreng kemasan 2 menembus Rp28.600 per kg. Adapun harga terendah Rp15.650 per Kg tercatat di Kota Metro, Lampung.

Sementara itu, mayoritas harga pangan utama tercatat melandai. Penurunan paling besar terjadi pada komoditas cabai rawit merah sebesar 9,04 persen ke Rp41.750 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun 8,9 persen ke Rp35.300 per Kg, cabai merah keriting turun 8,2 persen ke Rp38.050 per kg, dan cabai merah besar 7,17 persen ke Rp41.400 per kg.

Berikutnya, harga bawang merah ukuran sedang turun 2,1 persen ke Rp39.700 per kg, telur ayam ras segar minus 1,89 persen ke Rp31.300 per kg, dan minyak goreng curah terseret 1,27 persen ke Rp15.500 per kg.

Lalu, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 1,16 persen ke Rp21.300 per kg, harga daging sapi kualitas satu turun 0,79 persen ke Rp137.600 per kg, dan harga beras kualitas super II turun 1,05 persen ke Rp14.200 per kg.

Adapun harga gula pasir tetap di Rp14.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]