ligamansion2 demo slot 687Jutaan kata 724251Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot admin》
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******
Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :
“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”
Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?
Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.
Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.
Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).
Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.
Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah
Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Empat truk penambang pasir terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru******
"Memang benar ada empat kendaraan dump truckmilik penambang pasir yang terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru," kata Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Wawan Hadi saat dikonfirmasi per telepon.
Baca juga: Getaran banjir lahar dingin Gunung Semeru tercatat 3 jam lebih
Menurut dia, tidak ada korban jiwa dalam kejadian terjebaknya truk penambang pasir di aliran lahar dingin Gunung Semeru, namun empat kendaraan tersebut terbalik dan rusak karena terjangan derasnya arus lahar dingin tersebut.
"Pihak BPBD Lumajang sudah melakukan koordinasi dengan pihak perangkat Desa Jugosari. Kami mengimbau para penambang pasir agar menjauhi aliran lahar dingin Gunung Semeru ketika hujan mengguyur di kawasan setempat," tuturnya.
Ia menjelaskan empat sopir kendaraan tersebut yakni Ulum, Rosid, Bonang, dan Imam dalam kondisi selamat karena sudah berada di luar kendaraan saat empat truk tersebut diterjang derasnya banjir lahar dingin Semeru.
Baca juga: Gunung Semeru muntahkan abu vulkanik setinggi 900 meter
"Kami tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada para penambang pasir yang bekerja di sepanjang daerah aliran sungai yang dilalui lahar dingin Semeru untuk meningkatkan kewaspadaannya saat tingginya curah hujan demi keselamatan mereka," katanya.
Sementara itu, Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulisnya di Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa pengamatan kegempaan aktivitas Gunung Semeru pada 3 Maret 2024 pukul 12.00-18.00 WIB menunjukkan adanya gempa getaran banjir.
"Terjadi satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 35 mm dan lama gempa 10.819 detik atau 3 jam lebih," katanya.
Baca juga: PVMBG ungkap ada sumber magma di kedalaman enam km di Gunung Semeru
Derasnya curah hujan di kawasan Gunung Semeru menyebabkan debit air sungai yang dilalui aliran lahar dingin juga meningkat, sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada dan berhati-hati.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.
Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:piala88 rtp、replay777、bursaslot
Terkait:mending akulaku atau kredivo、pinjam duit、rma789、pencairan limit kredivo、82 di erek erek、slot gacor bet kecil、hermes4d、link slot via pulsa indosat、prediksi togel 4d hari ini、khusus 88 slot
bab terbaru:pinjol slik ojk(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sekitar kitaSurabaya (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengimbau masyarakat untuk menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), guna mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kini mulai merebak di puncak musim hujan.
Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Sadar atau tidak, banyak orang tua yang menjadikan gawai sebagai baby sitter bagi anak-anak mereka sejak usia balita. Akibatnya, tidak sedikit yang meniru perilaku kekerasan dari apa yang mereka tonton di gawai tersebutKediri (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meminta semua pihak baik pesantren maupun orang tua saling introspeksi pasca-meninggalnya santri di Kediri dan ikut berbenah sehingga manajemen lebih baik lagi.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
《link slot admin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot 4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot admin》bab terbaru。