qq7887

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Konsultan Properti Sebut 2024 Jadi Waktu Tepat untuk Beli Apartemen******

Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.

Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.

"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.

Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.

"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.

Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.

Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.

Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Jokowi Pamer 2 BUMN Bawa Oleh******

Presiden Jokowi menyebut dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama pembangunan jalur kereta api diFilipinasenilai Rp8,5 triliun. Dua BUMN tersebut adalah PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jokowi bercerita dalam pertemuan dengan Menteri Transportasi Filipina Jaime Bautista, ia membahas tentang joint venture kontrak PT PP dan PT Adhi Karya untuk North-South Commuter Railway Project di Filipina.

"Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita yaitu PT PP dan PT Adhi Karya berhasil mendapatkan dua kontrak kerja sama melalui lelang senilai Rp8,5 triliun," tutur Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

"Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meyakini BUMN Indonesia mampu bersaing di kancah global jika dikelola dengan baik dan transparan.

"Saya yakin BUMN-BUMN Indonesia, baik di sektor karya-karya maupun pertahanan jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Perbaikan abadi

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]