contoh voucher hotel

Tuan Kerajaan Dao

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Falga Group Dorong Pembangunan dengan Konsep Konstruksi Berkelanjutan******

Falga Group melalui anak perusahaan PT Cipta Sanalida Utama telah selesai mengerjakan proyek konstruksi dengan konsep sustainable constructiondalam pembangunan Terminal LPG Jayapura. Konstruksi berkelanjutan dalam untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan yang pertama di Papua.

CEO & Managing Partner Falga Group, Ronald Edy Simamora mengatakan penerapan sustainable constructiondi proyek ini meliputi penggunaan bahan material low emission. Misalnya jendela low emissionyang mampu mengurangi paparan sinar matahari dari luar ruangan.

Selain itu, kata Ronald, pihaknya juga memakai material recycleyang bisa didaur ulang dalam proyek pembangunan Terminal LPG tersebut.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memiliki tenaga kerja bersertifikasi green building, sehingga semua bangunan yang dibangun terjamin ramah lingkungan.

"Lalu kami juga mempekerjakan 60 persen warga lokal dengan tujuan memberikan dampak sosial revenue ke masyarakat juga kami menerapkan workplace diversitydimana kami menggandeng kaum difabel untuk pekerjaan tertentu," jelasnya.

Untuk diketahui, selain konsumsi dan manufaktur, sektor konstruksi menjadi salah satu penopang roda perekonomian nasional tanah air. Sektor konstruksi mampu mendorong percepatan infrastruktur dan pembangunan di seluruh negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi mencapai 10 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Kontribusi ini menjadikan sektor konstruksi masuk dalam 5 besar sektor yang berperan dalam PDB.

Sektor ini pun turut menyumbang dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan, pengurangan karbon, hingga SDG's.

Pemerintah pun terus menggenjot konsep sustainable constructiondemi menjaga keberlanjutan pembangunan yang lebih baik. Dengan begitu, pembangunan di Indonesia bisa sesuai dengan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sekaligus membantu pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Meski begitu, upaya tersebut masih belum maksimal, karena Indonesia masih berada di posisi bawah dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan data Green Finance Index Global 2022.

Data Green Finance Index Global dari seluruh kawasan Asia Pasifik atas penerapan sustainable construction, Indonesia khususnya di Jakarta, berada di peringkat 56 pada 2022.

Untuk itu, Falga Group sebagai Indonesian Incorporated Investment Holding Company secara konsisten berperan dan berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan proyek sustainable constructionyang berkelanjutan.

Lebih lanjut Ronald menegaskan, pihaknya mendorong agar proyek-proyek yang menerapkan sustainable constructionseperti di Terminal LPG Papua harus terus berlanjut. Sebab gedung-gedung yang ramah lingkungan memiliki banyak manfaat, mulai dari mengurangi emisi karbon co2 sampai 34 persen, hingga hemat sumber daya.

Berdasarkan data US Green Building Council, ketika gedung ramah lingkungan dibuat, bisa menghemat energi hingga 30 persen, serta hemat air 50 persen.

Selain itu, dari aspek finansial dapat bertambah pada kenaikan nilai properti. Berdasarkan data CoStar US, ketika gedung menerapkan konsep ramah lingkungan, nilai rental dapat naik hingga 10,9 persen, dan nilai jual properti naik 13,1 persen.

Kemudian secara pencitraan, perusahaan yang menerapkan sustainable constructionotomatis bisa membuat akses pendanaan besar ke perbankan.

Pun berdasarkan penelitian National Institute of Standards and Technology, gedung ramah lingkungan punya average lifespend60 tahun, lebih lama jika dibandingkan gedung konvensional yang hanya 40-50 tahun.

Ronald mengatakan, agar konsep sustainable constructiondapat terus berjalan dan meningkat penggunaannya, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dukungan itu seperti grand fundingatau tunjangan dana. Kemudian dukungan insentif pajak, dimana pengusaha harus mendapatkan pengurangan pajak penghasilan dan bebas pajak biaya impor.

"Karena pengalaman kami di lapangan ketika impor barang butuh 17-20 persen dana dari harga beli, dan ada juga insentif izin yang tolong dipercepat untuk proyek berkelanjutan," tambah Ronald.

Lalu dukungan lainnya yakni sertifikasi dan awarding. Menurutnya, Indonesia harus memiliki penghargaan kepada perusahaan yang sudah melakukan sustainable construction, agar menjadi motivasi serta pendorong bagi perusahaan yang telah dan belum melakukan sustainable construction.

"Kemudian juga tentunya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku konstruksi," pungkasnya.

Sistem jangkar super

Ma'ruf Amin Bela Sawit RI yang Dituding Rusak Hutan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membela sawit RI yang dituding merusak hutan hingga memicu pemanasan global. Ia mengatakan kampanye negatif tersebut mulai marak sejak 2006.

Ma'ruf menyebut ketika Indonesia menjadi produsen utama kelapa sawit alias CPO dunia, permintaan produk olahan sawit terus meningkat. Di sisi lain, kampanye negatif mulai bermunculan menyerang Indonesia.

"Argumen utamanya karena dianggap merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, menyebabkan pemanasan global, merusak lahan gambut, dan minyak yang dihasilkan mengandung lemak," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia menegaskan instrumen kebijakan untuk mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit telah tersedia, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia alias ISPO.

Menurut Ma'ruf, ISPO bakal menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia.

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," rinci Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf menyinggung program biodiesel atau B30 yang diklaim telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton CO2 di 2022.

Berbekal data tersebut, Ma'ruf menyebut kontribusi kebun sawit nasional cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Penyebab Tupperware Terancam Bangkrut dan PHK Karyawan******

Perusahaan multinasional Tupperwareterancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Imbasnya, Tupperware pun berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Selain itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta