seribu mimpi 42

Perdamaian di akhir dunia

cara menghasilkan uang di neo+

Bamsoet ingin penyesuaian tarif KRL Jabodetabek terjangkau rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024 yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.
Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas. "Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut. Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO.

Baca juga: Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak

Baca juga: Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hati pemain game

saingan kredivo

Sejumlah KA Lintas Selatan Jawa Terlambat Imbas Anjlok KA Pandulungan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Manajer Humas PT Kereta ApiIndonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Feni Novida Saragih mengatakan perjalanan sejumlah KA lintas selatan Jawa mengalami keterlambatan akibat Kereta Api Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember anjlok di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu (14/1) pagi.

"Sejumlah KA lintas selatan Jawa diprediksi mengalami keterlambatan saat tiba di stasiun tujuan termasuk stasiun-stasiun di wilayah KAI Purwokerto," kata Feni di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan beberapa kereta api yang diprediksi mengalami keterlambatan di antaranya KA 115 Ranggajati relasi Jember-Surabayagubeng-Purwokerto-Cirebon dan KA 211 Logawa relasi Jember-Surabayagubeng-Purwokerto.

"Jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Surabaya menuju Malang dan Surabaya menuju Jember," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, KAI melakukan perubahan pola operasi kereta api dari lintas Bangil memutar melalui Malang dan Kertosono maupun sebaliknya.

Menurut dia, KAI berupaya secepatnya mengevakuasi rangkaian kereta api dan segera melakukan perbaikan jalur rel di lokasi kejadian.

"Kami atas nama PT KAI (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api akibat adanya kejadian KA 75A Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember yang anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Minggu pukul 07.57 WIB," kata Feni.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Kultivator abadi datang ke dunia

pinjaman online yang ilegal

Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

Lihat Juga : Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir

Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.

Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.

"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Raksasa zaman

pinjol ilegal 2022 cepat cair tanpa verifikasi wajah

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

bapak baptis perang bisnis

syarat kredit hp di akulaku

Koper Polo Classic Mulai Rp500 Ribuan di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Siapa yang sedang mencari koper baru untuk keperluan bepergian? Jangan sampai terlewat nih penawaran menariknya dari Transmart Full Day Sale.

Khusus di periode Transmart Full Day Sale yang digelar Minggu (14/1), varian koper Polo Classic ukuran 20 inci diskonnya nggak main-main.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Menggiurkan hingga 50% + 20%

Pertama ada koper Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga spesial mulai Rp555.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon lagi 20 persen.

Kedua ada koper Polo Classic 20 inci yang dijual dengan harga spesial mulai Rp799.000. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian koper bakal didiskon lagi 20 persen.

Selain dijual dengan harga diskon, koper Polo Classic ini dirancang dengan desain kokoh, kompak dan ringan sehingga bisa awet digunakan jangka panjang.

Promo diskon koper Polo berlaku di seluruh gerai Transmart Indonesia. Jadi buruan datang ke gerai Transmart terdekat sekarang dan dapatkan koper impian dengan harga terjangkau hanya di Transmart Full Day Sale.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

kelebihan kredivo

Bamsoet ingin penyesuaian tarif KRL Jabodetabek terjangkau rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024 yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.
Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas. "Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut. Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO.

Baca juga: Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak

Baca juga: Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024