orang yang bisa meminjamkan uang tanpa jaminan

Nona seksiku

China Batasi Ekspor Bahan Utama Baterai******

China berencana membatasi eksporproduk grafit yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi baterai.

Dalam pengumuman yang disampaikan Jumat (23/10) lalu, eksportir produk grafit akan memerlukan izin untuk melindungi keamanan nasional.

Dilansir Reuters,Kementerian Perdagangan China mengatakan langkah pembatasan ekspor grafit "kondusif untuk memastikan keamanan dan stabilitas rantai pasokan dan rantai industri global, serta kondusif untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional dengan lebih baik".

Berdasarkan pembatasan baru ini, China akan mewajibkan eksportir untuk mengajukan izin pengiriman dua jenis grafit mulai 1 Desember, termasuk bahan grafit sintetis dengan kemurnian tinggi, kekerasan tinggi, dan intensitas tinggi, serta grafit serpihan alami dan produk-produknya.

Kemendag China juga mengungkap tiga jenis barang grafit yang "sangat sensitif" telah berada di bawah kendali sementara dan termasuk dalam daftar baru.

Sementara itu, pihaknya mencabut kendali sementara terhadap lima item grafit kurang sensitif yang digunakan dalam industri dasar seperti baja, metalurgi, dan bahan kimia.

Negeri Tirai Bambu adalah produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia. Teknologi ini juga memurnikan lebih dari 90 persen grafit dunia menjadi bahan yang digunakan di hampir semua anoda baterai kendaraan listrik, yang merupakan bagian baterai yang bermuatan negatif.

"Langkah berani dan tak terduga yang dilakukan China dalam sektor grafit ini telah mengejutkan kami, terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun," kata Kepala Komersial Alkemy Capital Investments Kien Huynh seperti dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, banyak pemerintah asing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan China atas praktik industri mereka.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan China, dengan alasan mereka mendapat keuntungan yang tidak adil dari subsidi.

Selain itu, pemerintah AS awal pekan ini memperluas pembatasan akses perusahaan China terhadap semikonduktor, termasuk menghentikan penjualan chip kecerdasan buatan yang lebih canggih yang dibuat oleh Nvidia.

[Gambas:Video CNN]

Pembatasan grafit di Tiongkok serupa dengan yang diberlakukan sejak 1 Agustus untuk dua logam pembuat chip, galium dan germanium. Pembatasan tersebut telah memangkas ekspor logam-logam tersebut dan mendorong kenaikan harga di luar negeri.

Tindakan ini mengintensifkan upaya para penambang di luar Tiongkok untuk mewujudkan proyek grafit, sementara upaya untuk mencari alternatif juga akan ditingkatkan.

Penginapan Tiantian Perkotaan

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Pakar Ungkap Alasan Kota Semarang Kian Dilirik Investor Pengembang Mal******

Kota Semarang belakangan menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, tak terkecuali di sektor properti. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan mal dan pusat perbelanjaan yang bermunculan di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada beberapa proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Di antaranya, pembangunan Padma Piazza di Semarang Barat, Sabtu (14/10), dan terbaru pembangunan Mal 23 Semarang di POJ City Kawasan Marina, Senin (23/10).

Sebelumnya, pada tahun ini sudah beroperasi Uptown Mall BSB City Mijen dan The Park Mall Jalan Madukoro.

Heri mengatakan, posisi Kota Semarang amat strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain menjadi simpul Jawa, juga menjadi salah satu kota dagang dan pusat jasa teraktif di Indonesia.

"Ternyata para pengusaha dan pemerintah menangkap itu, kebutuhan tempat-tempat baru untuk mal ini makin mendesak disediakan lebih banyak pilihan, dan itu terbukti," ujarnya.

Dia menilai, kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga memainkan peran penting. Menurutnya, Hevearita telah menunjukkan keramahan ihwal investasi masa kini.

Di mata Heri, perkembangan zaman yang pesat, didorong dengan aktivitas masyarakat modern ditangkap oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

"Mereka yang beraktivitas setiap hari butuh refreshing lebih dekat, alternatifnya memang mal. Selain itu kawula muda di Kota Semarang juga banyak yang ditandai dengan perguruan tinggi ini lebih suka nongkrong dan jalan-jalan di pusat perbelanjaan modern," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Heri, juga terjadi pergeseran industri manufaktur ke daerah-daerah penyangga Kota Semarang. Terlebih, kawasan penyokong tersebut tidak banyak memiliki mal dan pusat perbelanjaan.

"Sehingga mal di Kota Semarang ini menjadi tujuan masyarakat dari daerah penyangga tersebut, karena aksesnya mudah. Seperti tol dan jalan, lalu fasilitas publik dan infrakstrukturnya perlahan mulai mendukung," katanya.

Meski begitu, Heri menyatakan pentingnya menitikberatkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di tengah kemudahan investasi di Kota Semarang.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi penting, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau. Sementara dari sisi sosial dapat berjalan dengan membuka lapangan pekerjaan yang mengutamakan warga Kota Semarang.

"Sebagai warga Kota Semarang bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga rasa aman investor pun terjaga," ujar Heri.

Hal lainnya, lanjut Heri, menerapkan kearifan lokal dengan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk tradisionalnya.

"UMKM, ini penting diberikan regulasi, artinya ketika ada pusat perbelanjaan modern bisa menggaet produk-produk warga Kota Semarang," kata Heri yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIS tersebut.

Lebih lanjut Heri menilai, potensi-potensi tersembunyi lainnya dari UMKM juga tak kalah penting untuk dikembangkan. Tentunya selain selektif juga mengedepankan kualitas dan kuantitas, serta kemasan produk.

"Sebenarnya makanan tradisional kita itu sehat semua. Namun, orang masuk mal dengan jiwa modern itu yang dilihat kemasan menariknya," kata Heri.

"Pemerintah harus memperhatikan UMKM karena tren sekarang datang ke mal tidak hanya beli pakaian, tetapi juga kuliner dan nongkrong," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pembangunan mal atau pusat perbelanjaan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya tarik wisata.

"Ini merupakan satu bagian meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Ada multiplier effect-nya," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, mal di Kota Semarang terus tumbuh karena permintaan masyarakat memang sangat besar.

Di sisi lain, dia juga yakin bahwa tumbuhnya pusat perbelanjaan di kota Semarang tidak akan mematikan UMKM yang ada di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Bahkan, kehadiran mal bisa berdampak positif untuk pengembangan UMKM.

Mulai penjara bawah tanah

Airlangga Sebut Gaji ke******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengamini pencairan gaji ke-13 PNS yang lebih cepat bikin ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 merosot.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,73 persen.

"Gaji ke-13 (PNS) kan yang lalu di semester II, jadi (cair) di kuartal ke-II (2023). Jadi, kalau sekarang di kuartal III tidak ada gaji ke-13," katanya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2023 di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023 imbas penurunan belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial (bansos).

"Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal III. Sedangkan pada 2023 terjadi di kuartal II. Sehingga kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 10,57 persen pada kuartal II 2023 dan kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023," ungkap Winny dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dalam konpers bersama Airlangga bahwa realisasi belanja pemerintah pada kuartal III memang secara musiman negatif. Ia mengatakan beberapa belanja biasanya baru terealisasi pada kuartal IV.

Ani, sapaan akrabnya, menghitung alokasi belanja untuk kuartal terakhir di 2023 masih tersedia Rp1.078 triliun. Di lain sisi, target penerimaan negara menyentuh Rp650 triliun.

"Sehingga net spending, ekspansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal IV kita harapkan akan menjadi offset positive growth di kuartal IV. Dan dengan adanya beberapa policy tambahan kita juga berharap akan bisa memperbaiki outlook (pertumbuhan ekonomi) kuartal IV sehingga kita tetap bisa menjaga di 5 persen," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]