dibet4d

Jiuyou Abadi Racun

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Yang Dijunjung Dunia

Jokowi Resmikan Tol Indralaya******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasikan Tol Indralaya-Prabumulih pada Kamis (26/10).

Saat meresmikan tol tersebut, ia memerintahkan agar tol yang merupakan bagian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri.

Tujuannya, agar tol itu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Jokowi menekankan ketersediaan infrastruktur di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Pendanaan pembangunan infrastruktur, ujar Presiden, bisa menggunakan APBN, BUMN maupun kerja sama swasta. Pemerintah, kata Jokowi, secara paralel menggunakan tiga jalur pendanaan itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan, dan pada hari inialhamdulillahJalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 kilometer telah selesai dan segera dioperasikan," kata dia.

Jalan tol berbiaya Rp12,5 triliun itu sudah dibangun sejak 2019. Jokowi mengakui memang kondisi lahan di Palembang, dan Lampung, yang dilewati jalan tol tersebut, bukanlah medan yang mudah untuk menjadi lokasi pembangunan jalan tol.

Investasi yang digelontorkan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih pun, kata Jokowi, cukup besar. Namun, manfaat dari tol tersebut juga penting bagi perekonomian masyarakat.

"Investasi memang besar tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi masyarakat itu, akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sekaligus meresmikan jalan layang (flyover) Patih Galung, Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Jalan tol ini melewati wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih yang dilengkapi 2 simpang susun,1 gerbang tol, dan 1 TIP (rest area) tipe A.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Belakangan Pakai Allo Paylater******

Transmart memberikan kemudahan kepada pelanggan setia berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan layanan ini, pelanggan Transmart dapat berbelanja dengan tenang meski di akhir bulan karena bisa bertransaksi di awal lalu melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Apalagi hari ini Minggu (29/10) Transmart Full Day Sale balik lagi ngasih diskon 50 persen.

Lalu, daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi. Selamat berbelanja!

Kitab Neraka

Jokowi Groundreaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 T pada 1 November******

PresidenJoko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreakingtahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).

Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 Sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN.

"Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan (2024)," klaim Bambang.

Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp23 triliun. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreakingpada Desember 2023.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menyoroti groundbreakingproyek Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana Rp4 triliun.

Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreakingtersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November (2023). Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Pakar pribadi si cantik sekolah

Jokowi Resmikan Tol Indralaya******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasikan Tol Indralaya-Prabumulih pada Kamis (26/10).

Saat meresmikan tol tersebut, ia memerintahkan agar tol yang merupakan bagian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri.

Tujuannya, agar tol itu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Jokowi menekankan ketersediaan infrastruktur di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Pendanaan pembangunan infrastruktur, ujar Presiden, bisa menggunakan APBN, BUMN maupun kerja sama swasta. Pemerintah, kata Jokowi, secara paralel menggunakan tiga jalur pendanaan itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan, dan pada hari inialhamdulillahJalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 kilometer telah selesai dan segera dioperasikan," kata dia.

Jalan tol berbiaya Rp12,5 triliun itu sudah dibangun sejak 2019. Jokowi mengakui memang kondisi lahan di Palembang, dan Lampung, yang dilewati jalan tol tersebut, bukanlah medan yang mudah untuk menjadi lokasi pembangunan jalan tol.

Investasi yang digelontorkan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih pun, kata Jokowi, cukup besar. Namun, manfaat dari tol tersebut juga penting bagi perekonomian masyarakat.

"Investasi memang besar tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi masyarakat itu, akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sekaligus meresmikan jalan layang (flyover) Patih Galung, Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Jalan tol ini melewati wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih yang dilengkapi 2 simpang susun,1 gerbang tol, dan 1 TIP (rest area) tipe A.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.