juara mpo slot login

Tuan Kerajaan Dao

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

Mengintip Implementasi Smart Economy Menuju Jakarta Smart City******

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut ekosistem perkotaan dapat beradaptasi dan memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari situ, muncullah konsep "Kota Cerdas" (Smart City), sebagai upaya inovatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi merupakan hal yang esensial agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Kehadiran Jakarta Smart City, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir 2014, membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy.

Smart Economy merupakan salah satu dari indikator penting yang membuat Jakarta masuk dalam kategori smart city. Enam indikator lainnya antara lain, Smart People, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Branding.

Sebagai kota cerdas, Jakarta tentunya memiliki berbagai program Smart Economy yang bermanfaat bagi warganya. Dalam Jakarta Smart City, Smart Economy yang berusaha diterapkan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Beberapa program Smart Economy dari Jakarta Smart City antara lain:

• Jakpreneur, yaitu wadah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Dengan JakPreneur, para pelaku UMKM akan mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga permodalan. Informasi dan pendaftaran Jakpreneur dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakPangan adalah fitur di aplikasi JAKI yang menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Melalui aplikasi ini warga Jakarta dapat membandingkan harga pangan di tiap pasar, sehingga dapat lebih hemat ketika berbelanja.

• Portal Jaknaker merupakan portal yang berisi lowongan-lowongan pekerjaan dan magang untuk memudahkan warga Jakarta mencari pekerjaan. Diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi pelatihan untuk pengembangan kariernya. Portal ini juga dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakOne Pay diluncurkan dengan bekerja sama dengan Bank DKI sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang bisa diakses di aplikasi JAKI. Dengan pembayaran non-tunai ini, warga Jakarta dapat lebih praktis bertransaksi dengan lebih aman, karena tidak bersentuhan dengan uang tunai selama masa pandemi.

• Kartu JakLingko merupakan satu kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran terintegrasi di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta hingga angkot Mikrotrans.

Tentunya inovasi dari Jakarta Smart City tidak akan berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan derasnya arus teknologi yang masuk dalam kehidupan, teknologi-teknologi baru akan terus diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas.

"Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang terus berusaha mengembangkan indikator Smart Economy agar kualitas hidup warga semakin meningkat," bunyi keterangan resmi tersebut.

Dengan berbagai kemudahan yang telah hadir, ini saatnya untuk kamu menjadi bagian ekonomi yang cerdas. Contohnya bisa dengan menggunakan berbagai fitur Smart Economy di JAKI dan menggunakan fasilitas kartu JakLingko untuk kemudahan mobilitas di Jakarta.

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Basuki soal Food Estate: Sudah Bisa Ditanami, tapi Gak Ada Orangnya******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan food estatedi beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah hingga Papua.

Khusus untuk food estatedi Kalimantan Tengah dengan fokus komoditas padi dan tanaman pangan termasuk singkong, Basuki menjelaskan lahan seluas 43.500 hektare itu sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya gak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Selanjutnya, Basuki melaporkan progres pembangunan food estate di Sumatera Utara yang berfokus pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luas potensialnya 1.000 hektare, tapi yang akan dikelola hanya 748,6 hektare.

Di food estate Sumatera Utara, PUPR melakukan pembangunan irigasi tetes seluas 143,5 hektare di Blok B Desa Ria Ria dan sudah ditanami budidaya bawang merah seluas 17 hektare.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan pemerintah memberikan bantuan 7 unit eskafator untuk masyarakat melakukan land clearing mandiri di lahan 785 hektare. Tadinya itu tugas PUPR, tapi Kabupaten Humbang Hasundutan meminta bantuan eskafator saja untuk melakukan land clearing mandiri.

Ada juga pembangunan fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) yang menelan biaya Rp82,27 miliar. Sudah dilaksanakan sejak Desember 2021, progres fisik pembangunan kini menyentuh 61,4 persen.

Bergeser ke Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Basuki melaporkan food estate dengan fokus komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau, sedang dikembangkan dengan jaringan irigiasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

Proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi juga dilakukan di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

Terakhir,food estatedi Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona. Luas potensialnya 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan dan sisanya merupakan area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

Basuki mengatakan pada tahun ini tengah memasuki tahap land clearing di lahan seluas 496 hektare dengan progres 67,2 persen. Nantinya,food estateini bakal berfokus pada komoditas jagung.

"Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Daftar Harga Acuan 6 Komoditas Pangan, Kedelai hingga Daging Sapi******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis daftar harga acuan enam komoditas pangan antara lain kedelai, bawang merah, cabai rawitmerah, cabai merahkeriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan peraturan ini bertujuan untuk mengatur harga acuan pembelian dan penjualan (HAP).

Dengan acuan ini, kata Arief, kepastian harga pembelian hasil panen para petani dan peternak bisa terwujud. Aturan ini juga diharapkan bisa mengurangi potensi gejolak dan fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat konsumen.

Peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya, yakni Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, yang telah ditetapkan 5 Oktober 2022.

Dengan diundangkannya Perbadan Nomor 11 Tahun 2022, saat ini Bapanas memiliki instrumen untuk mengatur harga acuan 8 komoditas pangan strategis. Komoditas tersebut adalah jagung, kedelai, bawang, telur ayam, daging ruminansia, daging ayam, cabai, gula, dan day old chicken(DOC).

Arief mengatakan Bapenas telah melibatkan seluruhstakeholderdalam proses penyusunannya, termasuk tahap konsultasi publik.

"Semua yang tertuang dalam peraturan ini telah menjadi kesepakatan bersama, sehingga harus dijalankan dan menjadi perhatian seluruh pihak terkait," jelas Arief.

Perbadan tersebut merinci harga acuan tingkat produsen ditetapkan berdasarkan dua instrumen utama, yaitu struktur biaya produksi dan keuntungan.

Jika harga di produsen berada di bawah harga acuan, pemerintah akan menugaskan BUMN pangan untuk melakukan penyerapan sesuai dengan harga acuan tingkat produsen.

Sementara itu, harga acuan tingkat konsumen ditetapkan berdasarkan tiga instrumen utama, mulai dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan keuntungan.

Apabila harga di konsumen berada di atas harga acuan, BUMN pangan juga akan melakukan penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga acuan di tingkat konsumen.

Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 ini juga mengamanatkan pengelolaan komoditas kedelai khusus diberikan kepada Perum Bulog. Sedangkan komoditas bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula pasir konsumsi dikelola oleh Bulog dan BUMN pangan.

"Dalam menjaga terlaksananya harga acuan ini, Bulog dan BUMN pangan dapat bekerja sama dengan pihak lainnya, seperti Pemda, BUMD, koperasi, dan swasta," pungkas Arief.

Berikut daftar harga acuan 6 komoditas pangan yang diatur dalam Perbadan Nomor 11 Tahun 2022:

Harga acuan produsen:
1. Kedelai lokal: Rp10.775 per kg
2. Bawang merah konde basah: Rp18.500-Rp20.000 per kg
  - Bawang merah rogol kering panen: Rp25.000-Rp30.000 per kg
  - Bawang merah konde kering askip: Rp32.000 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp25.000-Rp31.500 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp22.000-Rp29.600 per kg
5. Daging sapi hidup: Rp56.000-Rp58.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp11.500 (untuk kemasan karung 50 kg)

Harga acuan konsumen:
1. Kedelai lokal: Rp11.400 per kg, impor: Rp12.000 per kg
2. Bawang merah rogol kering panen: Rp36.500-Rp41.500 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp40.000-Rp57.000 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp37.000-Rp55.000 per kg
5. Daging sapi segar paha depan: Rp130.000 per kg
  - Paha belakang: Rp140.000 per kg
  - Paha depan beku: Rp105.000 per kg
  - Daging kerbau beku: Rp80.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp13.500-Rp14.500 per kg

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Menhub Akan Batasi Penumpang KA dan Pesawat Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan udara dan kereta api menjelang libur Nataldan Tahun Baru2023 (Nataru).

Pembatasan ini serupa dengan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pembatasan dalam perjalanan darat.

"Kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada (perjalanan) darat. Tetapi akan tetap memberikan pembatasan kepada kereta api dan udara," kata Budi usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Dalam hal ini, wilayah prioritas yang diawasi adalah jalan tol. Sebab, Kemenhub memprediksi 58 persen pelaku mudik jalur darat akan menggunakan jalan tol.

Selain jalan tol, Budi menyebutkan 41,3 persen akan menggunakan jalan arteri. Jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen.

"Prioritas wilayah seperti yang lalu, sekarang ini yang menjadi favorit (adalah) jalan tol, lebih dari 58 persen. Pantura tetap menjadi favorit, kita akan melakukan koordinasi perbaikan sarana prasarana," ucapnya.

Nantinya, peraturan terkait pembatasan dan syarat-syarat terkait perjalanan akan disampaikan lewat surat edaran yang dijanjikan Budi keluar dalam 1-2 hari ke depan.

[Gambas:Video CNN]