pinjaman permata bank online

Xiao Yun Xi Chunyu

Mixue Bakal Melantai di Bursa Hong Kong, Incar Dana Segar Rp15,5 T******

Mixue bakal melantai di Bursa Efek Hong Kongdan mengincar dana segar hingga US miliar atau Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.531 per dolar AS).

Mengutip Reuters, rencana Initial Public Offering (IPO) ini bakal dilakukan oleh dua jaringan Mixue terbesar di China, yakni Mixue Group dan Guming Holdings. Permohonan penawaran umum perdana itu disebut sudah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

"Mixue yang memiliki sekitar 36 ribu toko berencana mengumpulkan US0 juta hingga US miliar dalam IPO-nya di Hong Kong," tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (4/1).

Mixue juga pernah mengajukan permohonan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Shenzhen pada 2022 lalu, dengan harapan mengumpulkan sekitar US9,87 juta. Akan tetapi, belum ada pengumuman resmi mengenai kelanjutan pencatatan di bursa itu.

Terlepas dari itu, sektor penjualan bubble tea kini dianggap menjadi salah satu peluang cuan yang bagus di China. Terlebih, biaya operasinya yang dinilai cukup rendah.

Namun, sektor ini mendapatkan tantangan imbas rendahnya diferensiasi produk. Pada akhirnya persaingan antarprodusen semakin ketat.

IPO mau tak mau menjadi solusi memperkuat modal perusahaan. Raksasa industri bubble tea lain, ChaBaiDao, juga mengajukan permohonan IPO di Hong Kong beberapa bulan lalu.

"Saya pikir saat ini ada desakan besar untuk melakukan IPO. Secara umum rantai ini telah berkembang secara agresif, namun harus rela kehilangan uang untuk melakukannya," kata Direktur Pelaksana China Market Research Group Ben Cavender.

"Siapapun yang bisa IPO paling cepat dan mencapai posisi operasional yang stabil akan menjadi pemenang dalam jangka panjang," ramalnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Waskita Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 T, Termasuk di IKN******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mengerjakan 90 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp52,7 triliun. Proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah yang ada di Proyek Strategis Nasional(PSN).

Berdasarkan dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air sebesar 17 persen, gedung sebesar 13 persen, EPC dan anak usaha sebesar 10 persen.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Sebanyak 10 proyek IKN yang dikerjakan perseroan adalah Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 & 4 IKN, Jalan Feeder kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan Multi Utility Tunnel-01 (MUT).

Selain itu, perseroan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp14,4 triliun sampai November 2023. Berdasarkan kepemilikan proyek perolehan NKB ini masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 62 persen, lalu diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebesar 22 persen, pengembangan usaha sebesar 15 persen dan swasta sebesar 1 persen.

"Sementara itu berdasarkan segmentasi jenis proyek, konektivitas infrastruktur sebesar 54 persen, sumber daya air sebesar 15 persen, gedung sebesar 17 persen, EPC sebesar 1 persen dan anak usaha sebesar 14 persen," jelas Ermy.

Lihat Juga : Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali

Untuk 2024, kata Ermy, perseroan menargetkan NKB tercapai sampai dengan Rp20 triliun secara konsolidasi. Pihaknya optimistis target tersebut akan tercapai.

"Proses ini sudah berjalan on the track untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik," katanya.

Dosa Lumen

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

SpaceX Diduga Pecat 8 Karyawan yang Kritik Elon Musk******

SpaceX diduga memecat 8 karyawannya usai mengkritik bos perusahaan,Elon Musk, dengan sebutan 'gangguan' dan 'memalukan'.

Klaim ini disampaikan oleh agen tenaga kerja di Amerika Serikat (AS). Akar masalahnya terjadi imbas serangkaian cuitan Musk di Twitter, kini X, sejak 2020 lalu.

Cuitan tersebut dianggap banyak bernuansa seksual. Pada akhirnya, sejumlah karyawan mengutuk pernyataan tersebut karena tidak sejalan dengan kebijakan SpaceX.

Deborah Lawrence selaku salah satu karyawan yang dipecat buka suara. Menurutnya, ada 'budaya beracun' di SpaceX yang menoleransi pelecehan, terutama kepada pekerja perempuan.

"Kami menulis surat terbuka kepada pimpinan bukan karena niat jahat, tetapi karena kami peduli dengan misi dan orang-orang di sekitar kami," ucap pembelaan Lawrence, dikutip dari Reuters, Kamis (4/1).

Pemerintah AS pun turun tangan melalui Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB). Salah seorang pejabat regional menerbitkan keluhan resmi soal klaim perusahaan Musk menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan untuk bersatu dan mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik.

Jika SpaceX tidak segera menyelesaikannya, kasus ini akan disidangkan oleh hakim administratif yang dijadwalkan pada 5 Maret 2024.

Nantinya, keputusan persidangan masih bisa diajukan banding ke dewan, lalu ke pengadilan banding federal.

NLRB bisa memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para pekerja dan membayar gaji. Asalkan, pemecatan yang dilakukan Musk terbukti melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, SpaceX berpotensi menghadapi hukuman yang lebih berat jika benar melanggar hukum.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

PLN Kasih Promo Tambah Daya di Tahun Baru 2024, Cuma Rp200 Ribuan******

PT PLN memberi promo tambah daya di momen tahun baru 2024 untuk semua golongan tarif hingga daya 5.500 volt ampere (VA). 

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan program ini berlaku sejak 24 Desember hingga 31 Januari 2024.

"Dalam momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 ini, PLN ingin memberi kado manis bagi para pelanggan setia kami lewat promo spesial tambah daya. Promo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga lebih ringan," ujar Gregorius lewat keterangan tertulis, Senin (25/12).

Lewat program ini, pelanggan dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya.

"Untuk pelanggan 450 VA yang ingin menambah daya ke 5.500 VA misalnya, tanpa promo harus merogoh kocek sekitar Rp 4.893.450 di waktu normal, namun dengan promo ini, kini cukup membayar sebesar Rp271.023," kata Gregorius.

Promo tambah daya ini berlaku untuk pelanggan tegangan rendah 1 phasa semua golongan tarif. Syarat lain, yaitu pelanggan melakukan pembelian token minimal Rp50 ribu atau pembayaran listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Dia menjelaskan proses penambahan daya. Pelanggan cukup melakukan transaksi pembayaran listrik atau pembelian token melalui aplikasi PLN Mobile lalu secara otomatis akan mendapatkan voucher untuk diklaim.

Kemudian, lakukan proses tambah daya dengan memasukkan kode voucher yang telah diklaim dan berlaku, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran.

Setelah pembayaran terkonfirmasi, maka PLN unit setempat secara langsung akan menindaklanjuti proses penambahan daya yang diajukan.