jeboltogel

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Menantu Kaisar Abadi

190 Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun per 2023******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 proyek strategis nasional (PSN) rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan total nilai proyek itu mencapai Rp1.515,4 triliun.

"Di luar itu, ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian. Ada juga infrastruktur yang sudah dalam konstruksi. Ini juga ada nilainya. Jadi tidak hanya Rp1.500 triliun, lebih dari itu," katanya dalam dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

Adapun 37 PSN yang selesai tahun lalu yakni 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan ada 12 PSN yang dicoret. Keputusan itu tertuang dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek itu di antaranya Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, dan pembangunan jalan tol.

Sejumlah proyek tersebut dicoret karena dilihat belum memiliki progres.

"Walaupun keluar dari daftar PSN tetap melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Jadi Direktur INA, Thomas Oentoro Mundur dari Komisaris Garuda******

Thomas Oentoro mundur dari posisi komisaris independen PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk pada Minggu (11/2).

Dilansir dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) perseroan telah menerima surat pengunduran diri Thomas pada tanggal yang sama.

Perusahaan menyebut pengunduran diri itu sehubungan dengan diangkatnya Thomas sebagai anggota dewan direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Garuda menegaskan bahwa pengunduran diri Thomas tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasi perseroan.

"Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tulis Garuda.

Garuda juga menyebut pihaknya bakal mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait surat pengunduran diri Thomas.

Hal ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut," tutup Garuda.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Kemendagri Sentil Kementan soal Benih Padi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 'menyentil' Kementerian Pertanian(Kementan) soal janji memberikanbenih gratis2 juta hektare kepada para petani.

Sentilan mereka berikan setelah Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menjelaskan soal kondisi produksi beras hingga jagung serta kendala produksi imbas El Nino.

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tak puas dengan penjelasan tersebut.

"Jadi, tidak hanya masalah kita menerima musibah alam, tapi ada juga upaya-upaya dari bapak (Kementan), dapat dijelaskan secara rinci berkaitan dengan bantuan benih yang 2 juta hektare. Ini kapan, kemudian daerahnya mana saja, berikut dengan rincian hektare-nya," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu tak ingin pemerintah hanya mengimbau petani mempercepat proses tanam. Tomsi mendesak perlu adanya solusi konkret bagi para petani yang mengalami kendala di lapangan.

Kemendagri mengatakan harus ada rincian detail jika memang pemerintah berniat membantu para petani. Tomsi menegaskan benih yang akan diberikan Kementan juga harus dijamin kualitasnya.

"Bantu benih, tapi kalau benihnya kurang bagus, ya sama saja menyengsarakan petani. Artinya, jaminan kualitas benih. Karena petani ini begitu sudah tanam, ketahuan benih bagus apa enggak setelah tumbuh atau panen. Tapi, begitu dia panennya tidak sesuai dengan iklan, amsyong dia (petani). Ini harus bisa ada jaminan kualitas benih tadi," wanti-wanti Tomsi.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab tidak menjelaskan rincian janji bantuan benih tersebut. Pasalnya, Tomsi meminta Kementan untuk menyiapkan data lebih detail untuk dipaparkan pada rakor Senin depan.

"Baik," balas Wahab mengamini permintaan Kemendagri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupukakan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

"Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment," katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

"Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

"Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

"Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf******

Perusahaan Darma Mangkuluhur Hutomo yang merupakan anak Tommy Soehartoakan menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golfdi Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Darma Mangkuluhur Hutomo akan mewujudkan target tersebut melalui PT Intra GolfLink Resorts. Komisaris IGR itu melihat ada peningkatan pemain golf yang datang ke tiga lapangan mereka, yaitu Palm Hills Golf Club Bogor, New Kuta Golf Bali, dan Black Rocks Golf Belitung.

"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain. Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," ucap anak Tommy Soeharto itu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).

Perusahaan juga mengutip data Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang menyebut pemain golf di Indonesia meningkat usai pandemi covid-19. PGI mencatat ada peningkatan rata-rata sekitar 40 persen dibandingkan sebelum pandemi.

Oleh karena itu, Darma dan IGR berani mengucurkan dana besar untuk membangun lapangan golf baru di Sentul, Bogor. Lapangan golf anyar itu akan berdiri di atas lahan seluas 70 hektare dan menggantikan Palm Hills Golf Bogor yang sudah beroperasi sejak 1993.

Ia menyebut lokasinya sekitar 9 kilometer dari Palm Hills Golf. IGR mengusung konsep 'Golf and Active Lifestyle Ecosystem', di mana akan dibangun juga 13 cluster residensial di atas lahan golf tersebut hingga 2027 mendatang.

Selain di Sentul, IGR bakal mengembangkan aset perusahaan di Bali. Mereka akan mendirikan boutique luxury hotel baru dan merevitalisasi hotel serta villa di sekitar New Kuta Golf Bali.

[Gambas:Video CNN]