cara pinjam uang di bank mandiri online

Musuh di kamar kerja musim semi

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

Erha mengembara di dunia lain

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

Impian Hiburan Tiongkok

Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. 

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut.

Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi.

"Sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi satu struktur saja," katanya.

Sementara itu, Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat di Halim.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

"Kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan," katanya.

Selain rencana integrasi antarmoda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi.

Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Menhub Ungkap Titik Mudik Paling 'Struggling' Tahun Ini, Cipali******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimembeberkan tiga titik yang paling menantang pada musim mudik Idulfitri 1445 H/ lebaran 2024.

Menurut Budi, tiga titik tersebut yakni Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

"Darat memang tempat paling 'struggling'. Ada tiga tempat, ada Cipali, Merak dan Ketapang," ujar Budi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Senin (8/4).

Secara umum, volume lalu lintas mudik di sektor darat meningkat signifikan sebesar 13 persen. Jumlah itu lebih banyak dari periode sama tahun lalu yang berkisar 2 hingga 3 persen.

"Di Cipali sekalipun ada satu hari naik 23 persen, tetapi tidak terjadi kemacetan," ujarnya.

Situasi mudik di sekitar Pelabuhan Merak juga menantang. Pada periode puncak sejak 6--7 April 2024 terjadi antrean penumpang sepanjang 10 kilometer lebih.

Menurut Budi, antrean terjadi karena ketidaktaatan calon penumpang dalam memperoleh tiket perjalanan.

"Seperti dikatakan presiden, terdapat jumlah yang melebihi, dan mohon maaf, ketidaktaatan masyarakat pengguna. Kalau di KA kan mereka punya tiket, dia datang, 2 jam nunggunya. Kalau ini ada yang belum beli tiket, bahkan jalannya besok pagi, datang, maka terjadilah antrean sebanyak lebih dari 10 kilometer," katanya.

Sementara, perjalanan mudik menggunakan kereta api relatif baik, sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang. Begitupun perjalanan melalui jalur udara.

Perjalanan mudik via laut juga dapat terkendali, khususnya di Pangkalan Bun, Batam, Samarinda dan Balikpapan.

"Yang sedikit masalah adalah di Jawa Timur, terutama di Tapal Kuda dan Madura. Tapi saya tugaskan kapal di sana dan tambahan Kapal Pelni di sana, sehingga relatif ada yang tunggu beberapa jam sudah selesai," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Bahlil Soal Rempang Eco City: Tak Semua Negara Suka RI Kalau Itu Jalan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung tidak semua negara suka jika Rempang Eco City terbangun.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi komentar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino terkait polemik pembangunan Rempang Eco City dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya setuju dengan Bapak Harris (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino) tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengakui sosialisasi di lapangan belum berjalan baik. Oleh karena itu, ia diperintahkan Presiden Joko Widodo turun langsung ke Rempang untuk berdialog dengan warga lokal yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Selain itu, ia mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin enam perusahaan, aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino mengapresiasi masuknya sederet investasi di Batam. Ia mengutip ucapan Bahlil bahwa saat ini sudah masuk investasi senilai Rp175 triliun, bahkan bisa meningkat hingga Rp361 triliun.

Ia paham niat pemerintah membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar nomor dua terbesar di dunia, setelah China. Harapannya, investasi ini bisa meningkatkan gross domestic product(GDP), menciptakan lapangan kerja, hingga menyejahterakan rakyat.

"Saya menyadari masuknya investasi ini tidak membikin semua pihak bahagia. Pihak-pihak di luar negeri, Singapura maupun negara-negara lain melihat ini juga sebagai ancaman. Maka saya lihat bahwa banyak sekali pihak bermain yang juga berusaha untuk mencegah terjadinya investasi ini. Harapannya adalah Indonesia adalah tetap tidak layak investasi dan akibatnya Indonesia tetap akan jadi negara berkembang," ungkap Harris.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Presiden Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

WHOOSH, Bersusah******

Setelah sempat menimbulkan polemik pada masa awal dan proses pembangunannya, proyek Kereta CepatJakarta-Bandung akhirnya selesai juga.

Kereta yang kini diberi nama WHOOSH itu, pada bulan ini sudah mulai diuji coba. Uji coba melibatkan masyarakat. 

Mereka diperkenankan untuk 'melesat' dari Jakarta ke Bandung secara cuma-cuma. Presiden Jokowi mengatakan uji coba gratis dilakukan demi mengenalkan moda transportasi bernilai investasi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun tersebut ke masyarakat. 

Kesempatan itu pun tak disia-siakan masyarakat. Salah satunya Kemal, masyarakat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. 

Bersama dengan rombonganya, pada Jumat (15/9) lalu ia berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Artinya, perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh dalam waktu 46 menit. Maklum, dalam beberapa kesempatan kereta melaju dengan kecepatan 351 kilometer (km) per jam.

Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat dimulai Jumat (15/9). (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).

Kemal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurutnya, walaupun kereta dipacu dengan kecepatan tinggi, tidak ada guncangan dalam gerbong yang ia rasakan.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Namun tahukah Anda semua, senyap dan tanpa guncangan yang terjadi dalam uji coba WHOOSH itu tak terjadi pada pembangunannya?

Pasalnya, dari awal pembangunannya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang banyak memicu kontroversi.

1. Dana pembangunan

Kontroversi muncul terkait tudingan ingkar janji Presiden Jokowi terkait penggunaan dana APBN dalam proyek ini. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat.

Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Tapi dalam perjalanannya, ternyata, pada 2022 pemerintah menggunakan dana APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. 

2. Pembangunan yang molor

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

3. Pembengkakan biaya proyek

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

4. Pembangunan yang serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

Kontroversi itu pun diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM beberapa waktu lalu ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah transportasi massal lainnya di era Presiden Jokowi memang membuat banyak orang ngomel.

"Kita mau bangun Kereta Cepat banyak yang ngomel, ngapain buang-buang uang," katanya.

Namun, omelan tersebut kata Budi, 180 derajat berubah. Begitu selesai dan banyak orang yang mengendarainya, semua senang. Bahkan ada yang berebut ingin mencoba.

"LRT dan MRT dulu juga begitu," katanya.

Soal coba mencoba Kereta Cepat ini, Komisi VI DPR RI memang pernah berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Budi menambahkan kehadiran Kereta Cepat dan juga sejumlah transportasi massal sebenarnya tak lepas dari kengototan Jokowi. Meskipun banyak mendapat kritik, Jokowi tak kendur mewujudkan keinginannya. 

"Dan saya salut sama bos saya, Presiden," katanya.