main yuk slot login

biksu perang terakhir

Bea Cukai Gagalkan Pisau Cukur Impor Ilegal dari China******

Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, menggagalkan impor pisau cukurpalsu dari China.

Barang impor itu didatangkan oleh perusahaan MKA dengan merek Getiletey yang menyerupai pisau cukur merek Gillete II Plus.

Petugas yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 350 karton berisi pisau cukur palsu itu.

"Jadi, kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan, ternyata hasil pemeriksaan awal di kami ini diduga melanggar HKI," ungkap Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Semarang Anton Marton di Gudang Penimbunan Pabean, Kamis (15/12).

"Proses berikutnya tentu kami harus melapor dan konfirmasi ke pemiliknya, karena ini baru dugaan. Kemudian, dari pemilik merek ingin menindaklanjuti, sehingga mereka akan menaruh jaminan, kami perlukan kalau nanti semisal pihak importirnya keberatan," lanjut dia.

Bea Cukai terkait juga segera mengkoordinasikan temuan tersebut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Jika terbukti melanggar, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Dwi Subagio menuturkan bahwa importir akan dikenai pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun, ancaman hukumannya, kata Dwi, maksimal satu tahun penjara beserta denda maksimal Rp5 miliar.

"Untuk ancaman hukumannya juga cukup berat sebenarnya, dalam UU 28/2014 pasal 72 itu ancamannya penjara satu tahun dan dendanya minimal Rp100 juta," jelasnya.

Ia berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk berhati-hati dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar.

Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 403.200 tangkai pisau cukur impor merek Gentiletey.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Tarif Penyeberangan Merak******

Calon penumpang perlu tahu tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru sebelum menggunakan layanan ini untuk liburan akhir tahun.

Sebab, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator layanan penyeberangan di kedua pelabuhan telah menaikkan tarif sejak 1 Oktober 2022.

Manajemen ASDP Indonesia Ferry mengungkapkan alasan kenaikan tarif yaitu mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti diketahui, pemerintah telah menyesuaikan harga BBM sejak September 2022.

Maka dari itu, ASDP Indonesia Ferry mulai berhitung kembali dan menetapkan tarif penyeberangan baru. Sebab, BBM merupakan komponen yang memiliki kontribusi besar ke biaya operasional dan tarif penyeberangan yang dikenakan ke penumpang.

Nah, bagi Anda yang berencana menggunakan moda transportasi ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, simak daftar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni 2022.

Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Terbaru

Berdasarkan situs ferizy.com,berikut tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru untuk fasilitas reguler dan ekspres.

Reguler

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) Rp21.600
• Anak (2-5 tahun) Rp21.600
• Bayi (di bawah 2 tahun) Rp1.750

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp25.100
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp58.550
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp126.350
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp457.700
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp425.250
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp916.250
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp792.750
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,51 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,22 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,76 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,32 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,54 juta

Lihat Juga : Cegah Macet Libur Panjang, Parkiran Pelabuhan Merak Akan Diperluas

Ekspres

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) : Rp77 ribu
• Anak (2-5 tahun) : Rp77 ribu
• Bayi (di bawah 2 tahun) : Rp4 ribu

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp78 ribu
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp108 ribu
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp168 ribu
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp644 ribu
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp457 ribu
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp1,13 juta
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp828 ribu
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,89 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,26 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,79 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,36 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,6 juta

Demikian informasi seputar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru. Semoga membantu.

Setan Fana

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

Yi Feng Luo Lanxue

Riset INDEF: Hyperlocal Tokopedia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital******

Di tengah krisis global akibat pandemi Covid-19, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM telah berkontribusi Rp8.547 triliun terhadap PDB Indonesia. Kontribusi UMKM lokal terhadap PDB pun tercatat meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 60,3 persen pada 2019.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan wirausaha di Indonesia sebesar 4 persen pada 2024 mendatang. Target tersebut hanya bisa direalisasikan dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak.

Trian menyebut, dibutuhkan sinergi dari semua pihak dalam membantu UMKM di seluruh Indonesia agar punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang, serta berkontribusi terhadap perekonomian.

Berangkat dari itu, Tokopedia pun mendorong pemerataan ekonomi digital serta meningkatkan pertumbuhan UMKM lokal di berbagai daerah yang diwujudkan melalui program Hyperlocal sejak dua tahun lalu.

"Hal ini yang melatarbelakangi Tokopedia menghadirkan inisiatif Hyperlocal sejak 2020," kata Trian.

Trian menerangkan, Hyperlocal yang mengusung teknologi geo-taggingtelah memperluas cakupan transaksi penjual dan mempermudah masyarakat menemukan toko terdekat. Selain itu, Hyperlocal juga membuat transaksi menjadi lebih efisien karena ongkir lebih hemat, serta peningkatan eksposur UMKM lokal dengan potensi penjualan yang besar.

Tingkatkan Penjualan UMKM hingga Tahan Laju Pengangguran

Inisiatif Hyperlocal yang dilakukan Tokopedia tersebut sejalan dengan hasil riset yang dilakukan Tokopedia bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Dalam riset bertajuk 'Analisis Dampak Program Hyperlocal Tokopedia terhadap Kondisi Bisnis Penjualan secara Daring, Ekonomi, dan Sosial Kota-Kabupaten Program Hyperlocal' itu membuktikan kontribusi inisiatif Hyperlocal Tokopedia untuk perekonomian digital di berbagai daerah.

Peneliti INDEF, Nailul Huda menjelaskan, rata-rata indeks penjualan di kota dengan Hyperlocal Tokopedia meningkat 147 persen pada 2020-2021 dibandingkan 2017-2019.

"Surabaya, Bandung dan Yogyakarta menjadi tiga kota dengan Hyperlocal Tokopedia yang memiliki indeks penjualan dan indeks omzet penjualan paling tinggi," ujar Huda.

Menurutnya, Surabaya mengalami peningkatan indeks penjualan dan index omzet penjualan masing-masing sebesar 194 persen dan 85 persen, Bandung 27 persen dan 100 persen, serta Yogyakarta 148 persen dan 64 persen.

Riset ini juga menunjukkan rerata indeks penjualan di kota dengan Hyperlocal lebih besar 5 kali lipat dibandingkan kota tanpa Hyperlocal pada 2017-2021. Sedangkan indeks omzet penjualan di kota dengan Hyperlocal meningkat 67 persen pada periode 2020-2021 dibandingkan 2017-2019.

Jika dibandingkan data 2017-2019, Tokopedia dan INDEF juga mencatat, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta menjadi kota dengan peningkatan indeks jumlah penjual tertinggi sepanjang 2020-2021. Rinciannya, Surabaya sebesar 48 persen, Bandung 65 persen, dan Yogyakarta 67 persen.

Sedangkan kota dengan peningkatan indeks jumlah pembeli tertinggi mencakup Bandung sebesar 122 persen, Yogyakarta 142 persen, dan Surabaya 154 persen.

Di sisi lain, lanjut Huda, riset ini juga memotret kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi yang positif di berbagai kota dengan Hyperlocal Tokopedia, yang turut berkontribusi menjaga pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

"Surabaya (4,29 persen), Yogyakarta (5,09 persen) dan Semarang (5,16 persen) menjadi kota dengan kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 2020-2021," jelas Huda.

Lebih jauh Huda menerangkan, dalam riset INDEF juga ditemukan bahwa sepanjang 2019-2021 rerata persentase pertumbuhan ekonomi di kota tanpa Hyperlocal tercatat sebesar 1,26 persen. Sedangkan di kota dengan Hyperlocal Tokopedia angkanya lebih tinggi, yaitu 2,78 persen.

Tak hanya sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, inisiatif Hyperlocal Tokopedia juga berhasil menahan jumlah pengangguran meningkat tajam imbas pandemi Covid-19.

"Secara statistik, inisiatif Hyperlocal Tokopedia mampu menahan laju peningkatan pengangguran," ujar Huda.

Hadirnya inisiatif Hyperlocal Tokopedia juga membuat kota-kota dengan Hyperlocal memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah sebesar 0,14 persen dibandingkan kota-kota tanpa Hyperlocal.

"Surabaya, Semarang, dan Medan menjadi kota dengan tingkat penurunan kemiskinan terbesar setelah adanya program Hyperlocal Tokopedia," ujar Huda.

setengah dongeng

Gali Potensi Santri, Sandiaga Uno Gandeng Ponpes Darul Ulum Banyuanyar******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar dalam program Santridigitalpreneur Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendorong para santri berwirausaha guna menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Madura, Minggu (18/12), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik, Sandiaga Salahuddin Uno, program Santridigitalpreneur Indonesia menjadi salah satu langkah dari Kemenparekraf RI untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 4,4 juta pada 2024.

"Para santri ini harus kita rangkul, karena ini adalah kekuatan bangsa kita. Dan ini yang kita harapkan akan mencetak begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/12).

Tujuannya agar para santri dapat menjadi wirausahawan serta pemimpin yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sandiaga mengaku, peluncuran program ini terinspirasi oleh pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1700-an tersebut. Menurutnya, Ponpes Darul Ulum Banyuanyar telah telah mencetak ribuan santri serta pondok pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara.

"Saya sangat terinspirasi dan kami di Kemenparekraf akan mengajak berkolaborasi, khususnya dalam sisi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencapai target arahan dari Presiden, penciptaan lapangan kerja, peningkatan wisatawan Nusantara, targetnya 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara," ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk merangkul para santri, karena ini adalah kekuatan bangsa. Langkah ini diharapkan dapat mencetak banyak peluang usaha dan lapangan kerja.

"Kemajuan ekonomi kita akan sangat bergantung, suksesnya kita membawa mereka menjadi generasi yang islami danqurani, mereka akan membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur(sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," pungkasnya.

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).