daftar link slot gacor 2022

Roh Kaisar yang Biadab

Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar******

Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel.

Dalam kajian "Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia", Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.

"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).

Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen.

Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah.

"Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.

Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh Indonesia dengan buruh China karena perbedaan budaya. Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes. Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya.

"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Pendaftaran Naik Kereta Cepat Gratis Dibuka Lagi, Ini Caranya******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba operasional KA Cepat WHOOSHtahap dua, Minggu (24/9) untuk keberangkatan 25-30 September.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan uji coba gratis itu hanya bisa dilakukan melalui situs https://ayonaik.kcic.co.id

"Bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan, PT KCIC kembali membuka pendaftaran uji coba KA Cepat Whoosh tahap 2," kata Eva dalam keterangan tertulisnya, Minggu ini.

Puluhan ribu masyarakat itu telah merasakan sensasi perjalanan menggunakan KA Cepat Whoosh dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya.

Mengingat animo masyarakat yang tinggi, Eva pun meminta masyarakat untuk terus memantau informasi dan update terkait pendaftaran uji coba tidak berbayar KA Cepat Whoosh di saluran-saluran komunikasi PT KCIC.

Kegiatan uji coba KA Cepat gratis bersama penumpang ini akan dilakukan hingga 30 September 2023 dengan kuota terbatas yakni 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan KA Cepat.

Selama masa uji coba terbatas KA Cepat dengan penumpang berlangsung, setiap harinya KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP), sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap harinya selama masa uji coba.

Berikut jadwalnya.

1. Stasun Halim - Tegalluar PP dengan waktu keberangkatan pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB.

2. Stasiun Tegalluar - Halim PP dengan waktu keberangkatan pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB.

Adapun rincian mengenai waktu dan tata cara mengikuti uji coba operasional KA Cepat Whoosh sebagai berikut.

1. Pendaftaran tahap 2 dibuka pada 24 September untuk keberangkatan tanggal 25 s.d 30 September 2023

2. Buka website ayonaik.kcic.co.id

3. Pilih rute perjalanan, tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang.

4. Isi data penumpang sesuai dengan identitas dan ikuti alur pendaftaran.

5. Setelah melakukan pendaftaran, calon penumpang akan mendapatkan email sebagai bukti pendaftaran

6. Satu pendaftar dapat melakukan pemesanan untuk maksimal 2 penumpang.

4. Satu NIK hanya dapat melakukan pemesanan 1 kali selama masa uji coba.

5. Pada hari H perjalanan, calon penumpang wajib melakukan verifikasi kepada petugas KCIC dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan kartu identitas.

[Gambas:Video CNN]

Eva mengatakan setiap penumpang yang tercatat pada manifest perjalanan pada uji coba tahap kedua dipastikan sudah terlindungi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eva juga mengimbau masyarakat memperhatikan jadwal perjalanan yang tersedia setiap harinya hingga 30 September 2023.

"Calon penumpang disarankan untuk tiba selambat-lambatnya satu jam sebelum perjalanan di stasiun keberangkatan guna menghindari antrian saat proses verifikasi data calon penumpang dilakukan," kata Eva.

ahli olahraga super

Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs******

Wishnutama Kusubandio menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju terkait larangan perdagangan melalui media sosial (sosial commerce) di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (25/9) kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut menghadiri rapat tersebut.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah diputuskan hari ini, nanti sore sudah saya tanda tangani revisi Permendag 50/2020," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan kepada awak media usai mengikuti rapat tersebut.

Beleid baru akan mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi.

Selain itu, pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap e-commerce. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat.

"Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis," ujarnya.

Revisi Permendag juga mengatur bahwa platform digital tersebut tidak boleh bertindak sebagai produsen. Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan minimal transaksi impor sebesar US0.

Aturan itu sendiri merupakan respons pemerintah atas keluhan UMKM lokal yang merasa digempur habis-habisan oleh produk impor murah, salah satunya dipasarkan melalui aplikasi TikTok.

Jeritan itu salah satunya disuarakan oleh pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang yang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah.

Para pedagang menuding penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Plaza Atrium Senen Dijual Imbas Pengelola Pailit******

PT Cowell Development Tbk atau COWL resmi menjual Plaza Atrium Segitiga Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Informasi penjualan itu diumumkan melalui keterangan perusahaan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman itu menyebut eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh PT Euro Tanada selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch.

Akibat penjualan itu, revenue atau pendapatan Cowell berkurang signifikan.

Mengutip CNBC, COWL merupakan perusahaan pengembang properti yang melantai di bursa akhir 2007 lalu. Namun sekarang COWL berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai tiga tahun.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor Peng-SPT-00016/BEI.PP3/07-2020 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Tak hanya itu, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh BEI atau di suspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapat permohonan pernyataan pailit keuangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diputus pailit.

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Zulhas Ancam Tutup E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengultimatum akan menutup e-commerce yang masih menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

Jika ditemukan e-commerce yang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, ia akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan. 

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9) ini.

Adapun revisi Permendag tersebut akan ia tanda tangani pada Selasa (26/9) besok.

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulhas.

Selain harga minimum barang impor yang boleh dijual di e-commerce, Zulhas juga bakal mengatur beberapa kebijakan dagang online lainnya.

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan gak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya gak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Keempat,pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.