rubikslot

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

IHSG Jatuh ke 6.660 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.660 pada Selasa (20/6). Indeks saham melemah 25 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 338 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku turun 1,64 persen. Sedangkan dua sektor menguat dipimpin oleh kesehatan yang plus 0,18 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,01 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,69 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,26 persen.

Begitu juga bursa Amerika melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,37 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,68 persen.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Basuki soal Luhut Pakai Mandor Asing untuk IKN: Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum diputuskan.

Basuki menegaskan keputusan memakai pengawas asing untuk pembangunan proyek IKN itu ada di tangannya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau nanti memang ada, (pengawas asing), tapi ya masih wacana," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi sendiri telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

"Mandor apa? beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Ruben Onsu Lolos Gugatan Merek I am Geprek Bensu Rp100 M******

Artis Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu lolos dari gugatan PT Ayam Geprek Benny Sujono atau Ayam Geprek Bensu senilai Rp100 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Majelis hakim mengacu pada penetapan PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 30 Mei 2018 yang menyatakan BENSU adalah singkatan dari Ruben Onsu sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan BENSU sebagai singkatan Ruben Onsu.

"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan PN Jakpus seperti dikutip dari detik, Selasa (20/6).

PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan gugatan terkait merek I Am Geprek Bensu pada Maret 2022 lalu dengan nomor perkara32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, PT Ayam Geprek Benny Sujono meminta pengadilan memutuskan mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Bensu" yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000643531pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan menyatakan merek I Am Geprek Bensu+ logo dan Geprek Bensu yang terdaftar pada 6 September 2019, 24 Mei 2019,mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr milik mereka dan karena itu harus batal demi hukum.

"Menghukum tergugat I (Ruben Onsu) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 100miliar yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus," kata penggugat seperti dikutip dari websitePN Niaga Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Kemudian, penggugat juga meminta pengadilan menghukum Ruben Onsu menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Geprek Bensu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Bensu By Ruben Onsu miliknya, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek tersebut.

Selain Ruben Onsu, penggugat juga menggugat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkum HAM.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Kereta Cepat Jakarta Bandung Gratis 3 Bulan Mulai Juli******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menggratiskan Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) bagi masyarakat saat uji coba Juli hingga Oktober. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmenyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi kereta rel listrik (KRL) atau commuterline.

"Nanti kami bangun yang baru di Indonesia. Kami akan mengeluarkan dana kira-kira Rp9,3 triliun dan semuanya akan dikerjakan di INKA, jadi INKA Banyuwangi maupun Madiun," kata Luhut di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Sembari menunggu KRL produksi INKA rampung, Luhut mengungkapkan RI bakal membeli 3 trainset KRL baru. Ia menegaskan pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di Tanah Air, serta beberapa armada yang sudah harus dipensiunkan.

Di lain sisi, soal penyehatan keuangan INKA sempat disinggung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Saat itu Erick menyebut INKA bisa memperoleh tambahan modal Rp3 triliun dari negara.

Erick mengatakan usulan ini sudah dibahas di level pemerintah saat rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

Katalog dewa perang terkuat

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]