mpo383

raja papan ketik

slot zeus gacor

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya masyarakat memiliki sensitivitas terhadap kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.

Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.

Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa

Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang

Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.

"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.

Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).

Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.

P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.

P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.

Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT

Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

koin138 slot

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

cara membuat shopee pinjam

Inggris, Jerman tolak seruan gencatan senjata segera di Gaza******

Berlin (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menolak seruan gencatan senjata segera dan menyeluruh di Gaza.

Kedua menteri hanya mendorong jeda kemanusiaan lanjutan agar bantuan untuk warga sipil bisa tersalur lebih banyak.

Dalam artikel bersama yang diterbitkan Sunday Times, Cameron dan Baerbock menegaskan kembali dukunga untuk  operasi militer Israel.

Keduanya mendesak Hamas meletakkan senjata guna membuka jalan bagi terciptanya gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.

“Kami tak yakin seruan gencatan senjata segera dan menyeluruh saat ini dengan harapan menjadi permanen, sebagai cara yang tepat," kata kedua menteri.

"Prakarsa itu mengabaikan alasan Israel terpaksa membela diri: Hamas menyerang Israel secara biadab dan setiap hari masih menembakkan roket-roket untuk membunuh warga Israel. Hamas harus meletakkan senjatanya," kata mereka.

Baca juga: 4.301 truk bantuan sudah tiba di Gaza sejak 21 Oktober

“Tujuan kami tak bisa sekadar mengakhiri pertempuran hari ini. Perdamaian harus bertahan berhari-hari, bertahun-tahun, dan bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, kami mendukung gencatan senjata, tetapi hanya jika gencatan senjata itu berkelanjutan."

Cameron dan Baerbock berjanji bahwa Inggris dan Jerman akan meningkatkan upaya diplomatik dalam  menciptakan jeda kemanusiaan yang lebih banyak sehingga bantuan-bantuan penting bisa tersalurkan kepada warga sipil di Gaza.

“Kami melihat pada akhir November, jeda itu berhasil diterapkan. Jadi kami mendorong upaya diplomatik agar  menyetujui jeda lebih lanjut guna memasukkan bantuan lebih banyak dan membebaskan sandera lebih banyak," kata mereka.

Mereka meminta Hamas berhenti menembakkan roket dan membebaskan semua sandera. Mereka juga mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

“Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasi mereka menghancurkan harapan hidup berdampingan secara damai dengan Palestina,” kata mereka.

“Israel memiliki hak  menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas. Namun, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh. Pemerintah Israel harus berbuat lebih banyak untuk membedakan mana teroris dan mana warga sipil, memastikan operasinya  menargetkan para pemimpin Hamas dan mata-matanya," pungkas mereka.

Baca juga: Jamaah Palestina diserang pemukim Israel di masjid Tepi Barat

Sumber: Anadolu

 

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

thai server game

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

zaman Ayutthaya

slotmacau

Bank Jateng Raih Top BUMD 2024 Berkat Kontribusi Membangun Jawa Tengah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Jateng kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top BUMD 2024 with Productive Financing Distribution to Support Local Government Program pada ajang Indonesia Best BUMD Award 2024.

Bank Jateng menyabet penghargaan untuk kategori BPD dalam ajang Indonesia Best BUMD Award 2024 bertajuk "Credibility Catalyst to Develop Regional Economy" yang digelar di di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, Selasa (5/3).

Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Jateng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Jawa Tengah.

Selain itu, lanjut Irianto, kontribusi Bank Jateng dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital kepada pemerintah.

"Antara lain Cash Management System (CMS) Pemda, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang berbasis CMS sehingga membantu layanan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah," kata dia.

Irianto menambahkan, Bank Jateng juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pengembangan sistem pembayaran pajak online via aplikasi Sakpole. Apkikasi ini terintegrasi dengan kanal pembayaran Bank Jateng seperti Bima Mobile dan Internet Banking Bank Jateng.

Di sisi lain, Bank Jateng juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program TJSL Bank Jateng fokus pada berbagai prioritas penting diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan program pencegahan stunting

"Untuk program pencegahan stunting Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 06 Oktober 2023," ujarnya.

"Lalu ada juga program unggulan lain berupa program pemberian keterampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja," tambah Irianto.

Lebih lanjut Irianto mengatakan, sebagai penunjang pembangunan daerah, Bank Jateng terus melakukan transformasi dengan lebih fokus menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen.

Sementara untuk 2024, Irianto optimis pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi, terutama kredit UMKM.

"Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun," pungkasnya.

(ory/ory)

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

macibet

Tanggapan Firli Bahuri soal putusan praperadilan di PN Jaksel******

Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima.

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan tanggapan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengenai praperadilannya yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

"Saya kaget mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firli ditolak. Saya kaget, 'kan putusan pengadilan enggak begitu bunyinya," kata Firli ditemui di salah satu kafe di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam.

Menurut dia, putusan hakim PN Jakarta Selatan menyebutkan mengadili, pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tetapi juga bukan dikabulkan.

"Biasanya 'kan putusan dua, yaitu ditolak atau dikabulkan, ini ada yang di tengah-tengah tidak dapat diterima," jelas Firli.

Firli menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku.

Ia berharap jangan sampai masyarakat Indonesia, khususnya anak bangsa, dapat terjerumus di dalam opini menghakimi orang.

"Kami berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada asas praduga tidak bersalah, tentulah kami akan ikuti proses hukum," ucapnya.

Baca juga: Lemkapi: Putusan praperadilan Firli beri kepastian hukum 
Baca juga: MAKI soroti dokumen DJKA dalam praperadilan Firli Bahuri
 

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak permohonan gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait dengan penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan bahwa penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

Gugatan tersebut tertuang dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyampaian gugatan pemohon dari kubu Firli pada hari Senin (11/12). Satu hari setelahnya jawaban Polda Metro Jaya terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan Firli.

Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada hari Rabu (7/11) dan Kamis (8/11).

Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada hari Rabu (12/12) dan Kamis (15/12).

Firli menghadirkan sembilan saksi dalam sidang praperadilan, enam di antaranya saksi ahli dan tiga saksi fakta. Sementara itu, Polda Metro Jaya menghadirkan saksi Irjen Pol. Karyoto selaku termohon dan penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKP Arief Maulana.

Dengan putusan hakim Imelda itu, penetapan Firli sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya adalah sah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah gelar perkara pada hari Rabu (22/11).

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 E atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023