petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs mudah jp

trabas007 slot 953Jutaan kata 510624Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs mudah jp》

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam******

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto (kanan) menyampaikan keterangan pers sebelum acara pelantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase******

BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase
Petugas gabungan membersihkan material lumpur pasca banjir bandang melanda Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Polres Garut/am.
Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan
Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan asesmen daerah terdampak banjir bandang yang melanda perkampungan warga di Kecamatan Cisurupan dan hasilnya menyebutkan penyumbatan drainase sebagai pemicu air meluap saat turun hujan.

"Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Kamis.

Ia menuturkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (21/2).

Baca juga: BPBD: Tak ada korban jiwa dalam enam bencana alam di Garut kemarin

Debit air yang cukup deras itu, kata dia, menyebabkan material tunggul bambu terbawa arus air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran drainase yang memicu air meluap lalu menerjang jalan dan pemukiman warga.

"Akibat tunggul bambu yang terbawa oleh debit air yang tinggi sehingga air meluap ke jalan kabupaten setinggi kurang lebih 80 sentimeter," katanya.

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI dan sukarelawan, untuk membersihkan lingkungan dan rumah warga yang kotor setelah diterjang banjir.

Peristiwa itu, lanjut dia, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan lingkungan dan jalanan banyak material lumpur, namun kondisi tersebut saat ini sudah bersih dan kendaraan bermotor sudah bisa melewati jalan di daerah itu.

Baca juga: Pemkab Garut siapkan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana

"Rumah sudah dilakukan pembersihan sisa material lumpur pascabanjir, UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cikajang berupaya membersihkan akses jalan kabupaten, jalan bisa dilalui baik kendaraan roda dua ataupun roda empat," katanya.

Terkait antisipasi agar tidak terjadi lagi banjir bandang saat turun hujan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan normalisasi drainase.

Selain itu BPBD Garut mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana alam agar selalu waspada dan memiliki pemahaman dalam menghadapi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

"BPBD melakukan edukasi perihal mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar agar selalu waspada mengingat curah hujan tinggi," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalan utama Garut akibat penyumbatan drainase




 
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"
Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jam gacor starlight christmas

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
game slot hasilkan saldo dana
slot paling gampang jp
juragantoto2
buku tafsir mimpi togel 2021
trik menang slot habanero
asia9 slot
parlay dalam judi bola
cara pinjam di investree
al akulaku
Daftar isi semua bab
Bab 1 paten4d
Bab 2 info slot gacor sekarang
Bab 3 slot bayaran tertinggi
Bab 4 buku mimpi buang air besar
Bab 5 max win juicy fruits
Bab 6 angka main 5d toto macau hari ini
Bab 7 slot bonus 100 di awal to kecil
Bab 8 situs link slot terbaru
Bab 9 agen slot terpercaya
Bab 10 dagotogel
Bab 11 rtp naga138
Bab 12 cebanqq
Bab 13 situs slot tergacor bulan ini
Bab 14 kartugol
Bab 15 cara menghasilkan uang di dana
Bab 16 situs game slot online resmi
Bab 17 cara menghasilkan uang per hari
Bab 18 togelup
Bab 19 hari ini togel sdy
Bab 20 bgowin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5420bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Lukisan Raja Roh

cuan680
Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (kanan) dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (09/02/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

wsdbola88
KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah sihirku

pinjol tanpa ktp langsung cair
Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan soal PSU, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rahmat Fajri/aa.
Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain
Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Faun

aplikasi pinjaman belanja online
Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Menhan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Menhan sekaligus Wakil PM Australia Richard Marles (kiri) saat melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.
Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meyakini tidak ada kejutan untuk hubungan Indonesia dan Australia ke depannya.

Prabowo menjelaskan Pemerintah RI tetap menerapkan hubungan baik kepada semua negara, apalagi negara-negara tetangga termasuk Australia.

“Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat. Kami ditakdirkan menjadi tetangga dekat dan kami berkomitmen untuk berhubungan baik satu sama lain,” kata Prabowo saat diminta pendapatnya soal ide-ide baru mengenai hubungan RI-Australia dalam sesi jumpa pers selepas pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia Richard Marles di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo soal itu melanjutkan terlepas dari sejarahnya ada naik-turun dalam hubungan Indonesia dan Australia, secara umum hubungan dua negara itu baik. Indonesia pun, menurut Prabowo, selalu menilai Australia sebagai sahabat.

“Kami pun berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan hubungan ini. Jadi, saya tidak berpikir akan ada kejutan, tetapi kami berniat untuk menumbuhkan hubungan baik ini di banyak sektor, pendidikan, ekonomi, budaya, militer,” kata Prabowo.

Dia menekankan pendidikan juga menjadi prioritas utama pemerintah.

“Fokus utama kami menyediakan pendidikan untuk rakyat kami dan kami melihat Australia adalah mitra yang tepat,” kata Prabowo.

Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.

Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.

“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.

Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.

“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.

Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.

“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.


Baca juga: Australia pastikan naiknya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Baca juga: Wakil PM Marles tegaskan Australia tak dukung separatis di Papua
Baca juga: Wakil PM Australia temui Prabowo sepakat teken kerja sama pertahanan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sentuhan emas naga

cara dapat uang di shutterstock
Baitul Mal Aceh Besar salurkan zakat dan infak Rp10,4 miliar
Baitul Mal Aceh Besar menyalurkan zakat kepada para penerima manfaat (ANTARA/HO-Baitul Mal Aceh Besar)
Banda Aceh (ANTARA) - Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyebutkan total zakat dan infak yang telah disalurkan di daerah itu sepanjang tahun 2023 sebesar Rp10,4 miliar untuk kelompok yang berhak sebagai penerima manfaat.

“Zakat dan infak yang kita kumpulkan sepanjang tahun 2023 tersebut kita salurkan kepada delapan kelompok penerima manfaat,” kata Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar Heru Saputra di Lambaro, Jumat.

Ia menjelaskan penyaluran zakat dan infak yang diterima dari para muzakki merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan harkat serta martabat sosial masyarakat.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat Rp84,3 miliar untuk 37 ribu warga Aceh

Ia menyebutkan pada tahun 2023, Baitul Mal Aceh Besar menerima zakat sebesar Rp9,1 miliar dan infak sebesar Rp3,2 miliar yang bersumber dari berbagai pihak seperti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat, badan usaha, dan perorangan.

“Kita berharap semakin banyak badan usaha baik nasional maupun swasta yang beroperasi di Aceh Besar menyalurkan zakat, maka akan semakin banyak jumlah penerima manfaat yang dapat dibantu,” katanya.

Ia menjelaskan untuk senif fakir disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp3,3 miliar, miskin Rp3,2 miliar, amil Rp583 juta, muallaf Rp77,9 juta, gharimin Rp12 juta, fisabilillah Rp1,8 miliar, ibnu sabil Rp16 juta, dan senif infak Rp1,3 miliar.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat senif Rp8 miliar untuk santri di Aceh Jaya

Adapun program unggulan Baitul Mal Aceh Besar terdiri atas penyantunan 1.076 keluarga fakir uzur, 2.100 keluarga miskin, sepuluh orang keluarga muallaf, enam orang keluarga gharimin, 210 santri dalam kabupaten dan luar kabupaten, dan empat orang ibnu sabil,

Kemudian melaksanakan delapan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada 204 orang, membangun satu unit aset ekonomi produktif, dan melaksanakan sosialisasi hukum Islam untuk guru dan murid.

Baca juga: Baitul Mal Nagan Raya Aceh mulai salurkan zakat Rp1,76 miliar

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh muzakki yang telah mempercayakan Baitul Mal Aceh Besar sebagai tempat untuk menyalurkan zakat dan infak. Semoga jumlah muzakki akan semakin banyak yang menyalurkan ZIS di Baitul Mal Aceh Besar,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

erek erek ular 4d
Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (kanan) dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (09/02/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024