info game slot gacor malam ini

Langit Fantasi Sembilan Warna

Asosiasi Warteg soal Harga Beras Naik: Terpaksa Kurangi Porsi Nasi******

Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni mengaku para pedagang warteg terpaksa mengurangi porsi nasi yang dijual imbas kenaikanharga beras.

Menurutnya, pihaknya tak mungkin menaikkan harga nasi di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih. Karenanya, pilihan yang diambil adalah mengurangi porsi nasi yang dijual.

"Kita warteg tidak mungkin menaikkan harga dalam situasi ekonomi belum pulih, malah down. Kita paling mengurangi porsi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (26/8).

Mukroni mengatakan kenaikan harga beras sebetulnya sudah terjadi sejak Hari Raya Idulfitri. Namun, saat ini makin naik lagi.

Sebelumnya jika pedagang warteg membeli beras seharga Rp10 ribu per kg, saat ini menjadi Rp11 ribuan per kg. Artinya ada kenaikan harga sekitar 10-20 persen.

Sementara, untuk beras kemasan per 50 kg yang awalnya hanya Rp450 ribu, sekarang menjadi Rp560 ribu per karung.

"Dari Idulfitri sudah naik. Tapi minggu ini juga naik. Jadi sebenarnya sudah dari bulan lalu (harga beras naik)," jelasnya.

Lihat Juga : Cara Naik LRT yang Bakal Diresmikan Jokowi 28 Agustus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui ada kenaikan harga beras saat berkunjung ke Pasar Brahrang, Kota Binjai, Sumatera Utara. Namun, lonjakan harga khusus untuk beras jenis premium.

"Beras ada kenaikan dikit di premium tadi, yang saya cek premium," kata Jokowi.

Kenaikan harga beras memang menjadi perhatian akhir-akhir ini. Hal ini imbas dari kekhawatiran El Nino sampai dengan wacana India serta negara eksportir beras dunia lainnya yang mau memperketat ekspornya.

Terlahir untuk menjadi raja

Kemenperin Respons Kritik Keras Faisal Basri soal Deindustrialisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah pernyataan Ekonom Senior Faisal Basriyang menyebut Indonesia mengalami penurunan produktivitas industri manufaktur ke perekonomian aliasdeindustrialisasi.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan hal tersebut tidak benar. Justru saat ini Indonesia tengah menuju industrialisasi.

"Butuh suatu riset publik yang komprehensif untuk menyatakan deindustrialisasi. Jadi pandangan-pandangan pakar termasuk kemarin ada kritikan terhadap pemerintah dari Faisal Basri ini ya kita harus sikapi secara positif, bahwa melihat dari hilirisasi belum selesai, harusnya yang ada industrialisasi," ujarnya dalam media briefing, Senin (28/8).

"Jadi deindustrialisasi itu hanya suatu pandangan yang mana kita sendiri melihatnya sebagai introspeksi bahwa penurunan kinerja industri maupun bagaimana kita mencapai target-target kontribusi industri terhadap PDB, ekspor, investasi, tenaga kerja ini merupakan suatu upaya-upaya dari masa ke masa," jelasnya.

Kendati, Warsito menilai penurunan kinerja industri manufaktur yang saat ini begitu menantang akan kembali membaik. Sebab, pemerintah terus bekerja sama untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang selama covid-19 kemarin menjadi penghalang.

"Nah itu komunikasi yang intens baik kepada pelaku industri sehingga apa yang menjadi posisi kemampuan industri saat ini bisa kita refleksikan sebagai suatu peningkatan kinerja industri sekarang ke depan," imbuhnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan jika dilihat dari sektor industri nonlogam, deindustrialisasi sangat tidak relevan. Pasalnya, pada 2022 lalu sektor tersebut investasinya tumbuh hingga 25 persen dibandingkan 2021 (yoy).

"Di angka 24,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan 2021. Itu untuk 2022. Selanjutnya di semester I/2023, ini investasi baru kita itu tercatat Rp7,3 triliun atau kalau kita persentasenya tumbuh itu sebesar 26,2 persen. Tentunya ini kalau kita bicara dari data pun kita juga tidak bisa melihat bahwa di sini tidak ada deindustrialisasi khususnya di sektor mineral logam," jelasnya.

Faisal Basri sebelumnya menyebutkan Indonesia mengalami deindustrialisasi dikarenakan pemerintah tidak punya strategi yang jelas.

Menurutnya, negara malah fokus melakukan hilirisasi yang justru menguntungkan China hingga 90 persen dari komoditas nikel.

"Tidak ada strategi industrialisasi, yang ada adalah kebijakan hilirisasi. Sekadar bijih nikel diolah jadi NPI (nickel pig iron) atau jadi feronikel, lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyatanya mendukung industrialisasi China," kata Faisal dikutip dari saluran YouTube Indef, Selasa (8/8).

[Gambas:Video CNN]

Diluo

BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T******

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkanhilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.

Xingwutongshen

Menteri ESDM soal Wacana Subsidi Pertamax Demi Polusi: Karangan Siapa?******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah pemerintah bakal mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax demi mengurangi polusidi Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini.

Arifin bahkan menyebut tak ada pembahasan mengenai pemberian subsidi pertamax. Ia menyatakan isu tersebut tidak benar.

"Tidak ada wacana itu (subsidi pertamax), yang karang-karang siapa?" ujarnya usai di Komplek Istana Negara, Senin (28/8).

"Kan nggak ada subsidi pertamax. Kan udah dibilangin. Pertamax emang disubsidi ? tidak kan," jelasnya.

Namun, ia mengakui memang ada pembahasan mengenai BBM ramah lingkungan yang perlu didorong penggunaannya di saat seperti ini. Namun, pembahasan tidak pernah soal subsidi pertamax.

"Ini masalah BBM ini banyak contohnya BBM yang memang tingkat polutannya bersih segala macem. kita masih memang memakai BBM yang memang (hasilkan polusi). Tapi intinya gimana ini bisa mengurangi polusi dari transportasi. Nggak ada pembahasan mengenai subsidi pertamax," pungkasnya.

Kabar pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi untuk pertamax demi mengatasi polusi udara belakangan ini diungkap Sekretaris Jenderal kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

"Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di sela acara pembukaan 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, seperti dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (24/8).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Bappenas Harap Kenaikan Harga Beras Tak Tingkatkan Kemiskinan******

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir tidak akan menambah jumlah penduduk miskin.

Direktur Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki mengatakan kenaikan komoditas utama memang menjadi tantangan dalam menurunkan kemiskinan. Ia mengatakan harga beras naik 9,83 persen selama September 2022 hingga Maret 2023.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Dengan pertumbuhan ekonomi RI yang saat ini di atas lima persen, maka akan memberikan kesempatan kerja lebih baik.

"Jadi dari sini ada faktor positif yang mengurangi kemiskinan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).

Namun, efek positif itu akan dipengaruhi juga oleh inflasi. Jika orang miskin miskin dapat pekerjaan tetapi harga barang juga naik, maka yang tadinya akan tidak miskin bisa menjadi miskin kembali.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Nah, sekarang tarik menarik, mana yang paling kuat. Dengan semua tantangan itu, akhirnya kita bisa mengurangi dari 9,54 menjadi 9,36 persen," kata Maliki.

Ia menambahkan bahwa delapan tahun lalu, kenaikan harga beras 10 persen memang bisa menaikkan angka kemiskinan 300 ribu orang. Namun untuk kondisi sekarang, ia belum mengetahui pasti seberapa besar dampak kenaikan harga beras pada kemiskinan.

"Kita memang harus melihat semua faktor tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penjinak Jenius

PPATK: Banyak Warga Penghasilan Rp100 Ribu per Hari Main Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah Rp100 ribu per hari bermain judi online(judol).

"Kita deteksi penghasilan orang yang main judi ini juga kebanyakan masyarakat dengan penghasilan di bawah rata-rata, misalnya Rp100 ribu per hari," kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah, dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (26/8).

Seharusnya, kata Natsir, pendapatan Rp100 ribu itu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli beli susu anak. Namun akhirnya uang itu lari ke pihak judi online.

Terlebih, kata Natsir, masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, melainkan ada anak kecil yang masih Sekolah Dasar (SD).

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," tuturnya.

Di samping itu PPATK mencatat penyebaran uang di transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun.

Menurut Natsir, dari kenaikan transaksi keuangan yang ditemukan oleh PPATK ini, artinya pada saat pandemi makin banyak masyarakat yang ikut judi online.

Namun dia mewajarkan peningkatan itu, karena saat awal pandemi Covid-19 banyak yang menghabiskan waktu di rumah.

Natsir mendorong untuk peningkatan literasi misalnya dengan pendidikan keluarga sehingga tak makin banyak warga yang ikut judol, apalagi kalangan anak di bawah umur.

"Karena memang saya setuju bahwa judi ini begitu darurat karena melibatkan anak-anak SD," pungkasnya.