info situs slot

Yang paling arogan dalam sejarah

Tol Gedebage******

Pemerintah sedang membangunJalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Proyek ini dimulai sejak akhir 2022. Tol tersebut memiliki total panjang 206,65 kilometer (km). Adapun, tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Kedua, Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jo menargetkan main road tersebut dibangun bersamaan saat Jalan Tol BIUTR konstruksi atau selambat-lambatnya pada tahap kedua konstruksi Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

"Pembangunan konstruksi untuk tahap kedua sendiri ditargetkan dimulai pada akhir 2027 dan rampung pada 2029," ujarnya beberapa waktu lalu.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km.

Tol dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tergabung dalam Proyek Strategis Nasional dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas, kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Daftar Terbaru Perusahaan PHK: Amazon hingga 'Saudara Kandung' Google******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2023. Teranyar, karyawan dari perusahaan 'saudara kandung' Googlehingga Amazonmenjadi korban.

Anak usaha Alphabet Inc selaku induk perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, bersiap melakukan PHK terhadap 15 persen karyawannya. PHK ini bakal berdampak kepada sekitar 240 karyawan Verily.

Kabar PHK tersebut bocor dari email CEO Verily Stephen Gillett kepada para karyawannya. PHK ini bakal menjadi yang pertama memukul perusahaan induk Google tersebut setelah gelombang PHK industri dan kekhawatiran resesi global.

Selain Verily, gelombang PHK juga menerjang beberapa perusahaan kenamaan, baik dari dalam dan luar negeri. Berikut 7 daftar terbaru yang melakukan PHK massal:

1. Amazon

CEO Amazon Andy Jassy mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK, termasuk di antaranya HRD dan toko Amazon.

Lebih dari 18 ribu karyawan akan terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan pada 18 Januari mendatang.

"Perusahaan sebenarnya berhasil bertahan lama melewati fase yang menantang. Tapi sekarang ini, perusahaan tidak dalam mode ekspansi karena kondisi makin berat setiap tahun," kata Jassy, seperti dikutip dari CNN Business.

2. Goldman Sachs

Bank investasi asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, akan memangkas jumlah karyawan atau PHK terhadap lebih dari 3.000 pekerjanya sejak Rabu (11/1).

Mengutip Reuters, dua sumber terdekat Goldman Sachs yang mengetahui rencana PHK massal tersebut mengatakan perusahaan harus mengambil langkah ini demi bersiap menghadapi lingkungan ekonomi yang sulit di tahun mendatang.

Berdasarkan data pada akhir kuartal III 2022, Goldman Sachs memiliki sekitar 49.100 karyawan. Jumlah tersebut meningkat setelah perusahaan menambah jumlah staf yang signifikan selama pandemi covid-19.

Penurunan besar memang telah dialami oleh Goldman Sachs dalam aktivitas pembuatan kesepakatan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terjadi karena pasar keuangan global bergejolak.

3. Induk TikTok

ByteDance, perusahaan induk TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan di berbagai departemen pada akhir 2022 lalu.

Perusahaan asal China itu melakukan PHK sebagai langkah efisiensi, terutama terkait biaya operasional. PHK telah diterapkan di Douyin atau aplikasi yang serupa dengan TikTok, tetapi khusus untuk warga China.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Xiaomi hingga Coinbase

Naruto: pecinta kuliner

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Potong menembus langit

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,032 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,032 juta per gram pada Selasa (17/1). Harga emas Antam per gram ini anjlok Rp10 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp10 ribu, dari Rp950 ribu menjadi Rp940 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp566 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,98 juta, 5 gram Rp4,93 juta, 10 gram Rp9,81 juta, 25 gram Rp24,41 juta, dan 50 gram Rp48,74 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,22 persen menjadi US.917,5 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot macet di US.916 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas hari ini akan berkonsolidasi dengan kecenderungan naik. Ini karena dolar AS masih dalam tekanan ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed.

"Untuk jangka panjang, harga emas masih didukung oleh optimisme pembukaan kembali ekonomi di China dan pembelian dari bank sentral," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.910 per troy ons dan resistance US.930 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Meneropong Harga Komoditas Penopang Ekspor dan Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,72 persen secara tahunan pada kuartal III 2022, salah satunya ditopang oleh kinerja ekspor. 

Dalam hal ini, beberapa komoditas unggulan menjadi andalan dalam menjaga kinerja ekspor seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan besi/baja.

"Kita lihat bahwa neraca dagang RI surplus US,92 miliar, tumbuh 12,58 persen (yoy). Kalau diperhatikan surplus tersebut dari beberapa komoditas unggulan, seperti batu bara US,31 miliar, kelapa sawit ekspornya capai US,95 miliar, besi baja ekspor US,38 miliar," ungkap kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Mengutip tradingeconomic.com, harga batu bara terus naik sejak perang atau awal 2022. Tercatat, pada Februari 2022, harga batu bara masih di level US9,5 per ton.

Harga ini terus mendaki hingga menyentuh level tertinggi pada 6 September 2022, yakni US7,8 per ton. Artinya harga komoditas fosil itu naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, memasuki Desember 2022, harga batu bara berada turun menjadi di level US8 hingga US3 per ton. Meski begitu harga ini masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang.

Selain batu bara, harga CPO juga sempat melesat dan menopang ekonomi Indonesia. Tercatat harga CPO terus naik dari 4.778 ringgit Malaysia pada Januari 2022, hingga mencapai puncak tertinggi 7.116 ringgit Malaysia pada 29 April 2022. Sayangnya, harga CPO kembali tergelincir ke level 3.918 ringgit Malaysia per ton pada awal Desember 2022.

Melihat kondisi tersebut, apakah komoditas-komoditas itu masih bisa menjadi andalan di 2023 atau Tahun Kelinci Air?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga dan ekspor Indonesia masih akan ditopang oleh komoditas-komoditas tersebut.

Menurutnya, batu bara dan CPO akan tetap memainkan peran sebagai penghasil devisa nasional, baik di tahun depan maupun tahun-tahun mendatang.

"Negara seperti China akan menjadi importir utama batu bara nasional, sama seperti tahun-tahun kemarin. Transisi menuju energi bersih membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi peran batu bara masih tetap penting bagi China sebagai sumber energi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Hal yang sama juga berlaku untuk CPO. Ronny mengatakan meski Eropa masih mempersoalkan CPO dari Indonesia, peran CPO masih akan tetap penting sebagai penghasil devisa nasional. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengupayakan agar pasar Eropa untuk CPO bisa segera diganti dengan pasar yang baru.

Di sisi lain, ia mengatakan lonjakan harga tak terkait langsung dengan ekspor komoditas nasional. Dengan demikian, meskipun harga tidak terlalu melonjak tinggi, aktivitas ekspor komoditas tersebut akan tetap berlangsung.

"Karena selama ini memang demikian. Hanya margin keuntungannya yang berkurang, yang berimbas pada nominal devisa nasional," jelas Ronny.

Perlu eksplorasi komoditas baru