gacor 500

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Buwas Pamer Utang Bulog Turun Rp25 T Selama Ia Jadi Dirut******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan utangBUMN tersebut telah turun dari Rp32 triliun ke Rp7 triliun sejak ia memimpin. Artinya, utang Bulogturun Rp25 triliun.

Buwas menceritakan saat di awal dirinya menjabat sebagai direktur utama pada 2018, Bulog memiliki utang Rp32 triliun dan kerugian Rp1,7 triliun. Ia mengklaim utang itu turun dan Bulog tidak lagi mengalami kerugian sejak 2021.

"Saya akhirnya bisa membuktikan bahwa Bulog itu tidak rugi. Mulai 2021 kemarin, saya sudah bisa membukukan keuntungan. Walaupun masih terlalu kecil, tapi kerugian sudah tidak ada, bahkan uangnya dari Rp32 triliun tinggal Rp7 triliun per hari ini," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan (3/2).

"Insyaallahke depan Bulog selalu untung," katanya.

Buwas mengatakan jabatannya sebagai direktur utama akan berakhir dua bulan ke depan. Ia pun bercanda hanya akan menikmati waktu untuk santai saat ditanya kegiatan apa yang ia lakukan usai tak lagi menjabat jadi dirut Bulog.

"Ya sudah selesai lah, mau main-main sama wartawan saja, jalan-jalan," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Beli Minyakita 5 Kg Wajib Tunjukkan KTP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan.

"Sekarang beli (MinyaKita) pakai KTP. Jangan sampai orang beli itu memborong," ujar Zulhas saat mengunjungi Pasar Kreneng Denpasar akhir pekan lalu (6/2).

Zulhas menjelaskan masyarakat bisa membeli Minyakita sebanyak 5 kilogram (kg), tetapi harus memperlihatkan KTP dan tidak boleh memborong untuk dijual kembali. Ia pun memperingatkan agar penjual tidak menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, nggak boleh lagi jualan," tegas Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa produsen dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan suplai dalam negeri (DMO) minyak goreng kemasan dan curah 450 ribu ton per bulan dari 300 ribu ton per bulan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita belakangan ini.

Menurut Zulhas, kelangkaan Minyakita disebabkan aksi memborong masyarakat karena Minyakita dinilai berkualitas premium dan harganya murah.

Zulhas berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya DMO minyak goreng 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Jadwal Kereta Panoramic Selama Februari 2023******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAIbakal kembali mengoperasikan Kereta Panoramicpada Februari 2023 usai terakhir beroperasi pada 8 Januari lalu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan Kereta Panoramic bakal beroperasi setiap Jumat dan Minggu selama Februari ini. Rincian tanggal operasinya; 3, 10, 17, dan 24 Februari 2023.

Kereta Panoramic itu akan dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung dan pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

Selama dua hari dioperasikan yakni 3 Februari dan 5 Februari 2023, Joni mengatakan total terdapat 163 penumpang Kereta Panoramic dengan okupansi mencapai 107 persen di mana 7 persennya merupakan penumpang dinamis (penumpang turun naik di stasiun antara).

Rinciannya yaitu Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng sebanyak 45 penumpang. Sedangkan Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Bandung -Gambir sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng - Bandung 42 penumpang.

Joni mengatakan sebelum dioperasikan kembali pada Februari ini, KAI telah melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas Kereta Panoramic. Kini, Kereta Panoramic hanya memiliki 38 kursi, turun dari sebelumnya 46.

KAI menghilangkan kursi di baris 1 dan 12 untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggan menikmati pemandangan. Selain itu, KAI juga menambahkan pantry yang elegan bagi pelanggan yang ingin menikmatisnackdan minuman gratis.

Kereta Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama di sepanjang perjalanan. Dengan kereta ini, penumpang bisa melihat pemandangan alam yang indah melalui jendela kereta panoramic yang sangat besar.

[Gambas:Video CNN]

Jendela besar itu merupakan salah satu nilai tambah bepergian menggunakan Kereta Panoramic.

Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.

"KAI Group akan terus melakukan evaluasi pada layanan Kereta Panoramic agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pelanggan. KAI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah memanfaatkan Kereta Panoramic sebagai pilihan dalam bertransportasi," tutup Joni.

Legenda Raja Pedang

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]