pinjol ilegal 2023

Sang pangeran sedang bertani di langit

Pekerja Desak UMP Naik Minimal 15 Persen pada 2024******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.

Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Gina Rinehart, Orang Terkaya Australia yang Digugat Anak soal Warisan******

Gina Rinehart adalah orang terkaya di Australia. Ia mendulang cuan dari tambang bijih besi di bawah Hancock Prospecting.

Per Sabtu (16/9), Forbesmencatat total kekayaan Rinehart mencapai US,3 miliar atau setara Rp403,7 triliun (asumsi kurs Rp15.350 per dolar AS). Berkat kekayaannya itu, tak heran Forbes menobatkan Rinehart sebagai orang terkaya di Australia pada 2023.

Tahun ini, Rinehart juga menduduki peringkat ke-52 orang terkaya di dunia versi Forbes.

Ayahnya, Lang Hancock, adalah pendiri perusahaan pionir tambang bijih besi Australia, Hancock Prospecting, pada 1955. Sementara ibunya bernama Hope Margaret Nicholas.

Saat berusia 8 tahun, Rinehart bersekolah di asrama Sekolah Anglikan untuk Anak Perempuan St. Hilda di Perth. Ia sempat mencicip bangku kuliah di University of Sydney. Namun, ia memutuskan untuk berhenti dan memilih langsung bekerja di perusahaan ayahnya.

Pada 1992, sang ayah wafat. Lang mewariskan Hancock Prospecting kepada putri satu-satunya, Rinehart, yang langsung menduduki kursi executive chairman. Kala itu, kondisi keuangan perusahaan sedang buruk.

Di tangan Rinehart, perusahaan mampu lepas dari kesulitan keuangan. Bahkan, Grup Hancock kini menjadi salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia.

Grup Hancock melakukan diversifikasi setelah puluhan tahun berdiri. Perusahaan tidak hanya sekadar eksplorasi tambang, tetapi juga investasi lebih lanjut pada bijih besi, tembaga, kalium, emas, batu bara, sapi, susu, dan properti.

Beberapa perusahaan di bawah Grup Hancok adalah tambang bijih besi Roy Hill, Atlas Iron, dan perusahaan susu Bannister Downs.

Di tambang Hope Downs, Rinehart mengubah status kepemilikan rumah petak perusahaan tersebut dari status kepemilikan sementara - di mana area tersebut hanya memiliki beberapa lubang pengeboran - menjadi status perjanjian negara dan studi kelayakan bank, untuk kemudian bermitra dengan Rio Tinto.

Pencapaian utama Rinehart adalah eksplorasi, pembiayaan, konstruksi dan pengoperasian proyek Roy Hill senilai US miliar. Pendanaan yang diperoleh merupakan yang terbesar yang pernah ada untuk proyek pertambangan dan infrastruktur berbasis lahan yang sebagian besar merupakan lahan hijau (greenfield) dan proyek infrastruktur di mana pun di dunia.

Paket pendanaan utang ini diperoleh dari 19 bank terbesar di dunia dan lima Badan Kredit Ekspor. Roy Hill menggunakan beberapa peralatan pertambangan terbesar di dunia, yang merupakan yang pertama di dunia.

Ia juga mendorong penggunaan truk berwarna merah muda, kereta api berwarna merah muda, pabrik pakaian terbesar di Australia juga berwarna merah muda dan banyak lagi di seluruh lokasi Roy Hill, untuk mendukung mereka yang menderita kanker payudara, dan untuk mendukung perempuan di pertambangan.

Saat ini, properti Hancock Group tersebar di sebagian besar negara bagian di Australia.

Ia juga pendiri Australians for Northern Development and Economic Vision (ANDEV), penulis dua buku, dan penyusun serta pendana buku ketiga. Ia juga mendirikan Hari Pertambangan Nasional dan Industri Terkait Tahunan Australia dan Hari Pertanian Nasional dan Industri Terkait.

Rinehart juga dikenal sebagai filantropis lewat yayasan amal Grup Hancock yang mendukung sejumlah organisasi medis, olah raga, pendidikan, kesehatan, dan komunitas.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Digugat Anak Gara-gara Warisan

Negeri dongeng

Bahlil soal Proyek Rempang Eco City di Tengah Konflik: Ya Harus Jalan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City bakal jalan terus di tengah konflik warga dan aparat penegak hukum.

"Ya harus jalan dong (PSN Rempang Eco City). Nanti kita lihat, kita sosialisasi dulu ya," jawabnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia juga menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik. Bahlil mengatakan pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Bahlil menjelaskan menandatangani MoU tersebut karena melihat ada potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa. Ia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.

"Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Namun, ia memohon maaf tidak bisa datang langsung ke Rempang sore ini dan besok untuk menunaikan titah Presiden Joko Widodo. Bahlil berjanji akan menemui warga Rempang akhir pekan ini.

"Maaf tidak bisa turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden (Jokowi) meninjau pabrik baterai LG di Karawang. Saya Insyaallah paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam dan akan laporkan ke Bapak Presiden. Dan atas seizin perintah yang mulia-mulia (anggota Komisi VI DPR RI) ini saya akan berikan laporan," jelas Bahlil.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," ucap Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Catatan Pedang Jianghu

KCIC Usul Tiket Bundling Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

"Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip Antara,Dwiyana mengatakan untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

"Soalnya kanfirst classdan business classkan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu," kata Dwiyana.

Semua golongan tarif yang dikemukakan KCIC tersebut masih bersifat usulan.

Adapun KCIC masih terus membahas besaran tarif kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT LRT Jakarta.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

Lihat Juga : 3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

Jokowi mengharapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal sehingga menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ujar Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]