erek erek 2d abjad lengkap

Kembali ke dunia roh

eyangslot

Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU******

Kami masih menunggu hasil resmi penghitungan suara manual yang dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsyad Rasyid mengatakan pihaknya menunggu hasil resmi penghitungan suara secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menanggapi hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2024.

"Kami masih menunggu hasil resmi penghitungan suara manual yang dilaksanakan," ujar Arsyad di Jakarta, Rabu.

Arsyad mengatakan di tiap partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md, tengah dilakukan proses tabulasi.

Dia juga mengatakan untuk para pendukung Ganjar-Mahfud yang tengah bersemangat, agar tetap tenang menghadapi hasil-hasil yang keluar.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Baca juga: KedaiKOPI prediksi Pilpres 2024 satu putaran

"Jadi jangan dulu mendengarkan apa hasil-hasil yang ada sekarang ini, karena kami memonitor bahwa hasil yang ada sangat-sangat positif," ujar Ganjar.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Cinta jahat muncul

erek erek 47 2d

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pemrograman Tiandao

situs slot yang gampang menang

Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.

Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.


Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir


 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Iblis Abadi

cara dapat uang di google

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".
Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.
 "Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu

Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jin Ke Ru Giok

modal internet dapat uang

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, memberikan promosi, dan merotasi 61 perwira TNI dari tiga matra, termasuk di antaranya Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan mutasi itu ditujukan untuk 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 15 perwira tinggi TNI Angkatan Udara.

Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor Kep/168/II/2024, yang diteken oleh Panglima pada 7 Februari 2024, Mayjen TNI A. Jaka Tandang menjabat sebagai Danpuspenerbad menggantikan Mayjen TNI Toto Nugroho.

Jabatan lama Mayjen Jaka sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pun diisi oleh Brigjen TNI Drajad Brima Yoga yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Danpusdikter Pusterad).

Panglima pun menunjuk Kolonel Inf. Boemi Ario Bimo sebagai pengganti Brigjen Drajad Brima.

Kemudian, Mayjen TNI Gabriel Lema yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasad saat ini menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI. Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) II Jakarta Mahkamah Agung juga berganti yang sebelumnya diisi oleh Brigjen TNI Faridah Faisal saat ini diemban oleh Laksamana Pertama Tuty Kiptiani.

Tidak hanya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, jabatan Kadilmilti I Medan juga saat ini diisi oleh Kolonel Laut (H) Hari Aji Sugianto yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kolonel Chk Esron Sinambela yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakadimilti III Surabaya saat ini naik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang sebelumnya menjabat Danpomdam Jaya pun mendapatkan promosi sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. Brigjen TNI Safrin Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kaotmilti II Jakarta saat ini menjadi Staf Khusus Kasad. Tidak hanya Safrin yang saat ini mengisi jajaran staf khusus Kasad, ada juga Mayjen TNI Roni Pasaribu yang dirotasi dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli Kasad bidang industri teknologi militer dan siber.

Posisi itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Jamallulael. Jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI sejauh ini pun kosong.

Baca juga: Panglima TNI mutasi 183 pati, termasuk pangdam dan kapuspen

Dari jajaran TNI AL, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli saat ini menjadi staf khusus Panglima TNI. Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima saat ini mengisi jabatan Oni sebagai perwira staf ahli Panglima.

Kemudian, Laksamana Pertama TNI Tri Harsono menerima promosi sebagai Asisten Komunikasi Elektronika Kepala Staf TNI AL (Askomlek Kasal). Laksma TNI dr. Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Waka Puskes) TNI saat ini menjabat Staf Khusus Kasal.

Posisi Waka Puskes TNI pun saat ini diisi oleh Laksma TNI R. M. Tjahja Nurrobi.

Dari jajaran TNI AU, jabatan Kadispenau saat ini diisi oleh Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko. Pejabat lamanya, Marsma TNI R. Agung “Sharky” Sasongkojati menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) juga berganti saat ini diisi oleh Marsma TNI Rudy Agus Gemilang. Pejabat lamanya, Marsma TNI Didik Pujo Indarto menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau).

Dalam SK mutasi kali ini setidaknya ada 12 kolonel pecah bintang, yang artinya mereka bakal menyandang status sebagai perwira tinggi jenderal bintang satu.

Di luar nama-nama yang telah disebutkan di atas, para perwira yang pecah bintang itu antara lain Kolonel Czi Harri Dolli Hutabarat yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Pertahanan, Kolonel Inf. Heri Abriyadi yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Kolonel Ckm dr. Djanuar Fitriadi sebagai Dircab Puskesad, Kolonel Chb Hartum Sadmaja sebagai Dircab Pushubad, Kolonel Lek CH. Akbar Hutasuhut sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Kolonel Tek Isdwiyanto sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau Bidang Air Power, dan Kolonel Czi Suwandi sebagai Inspektur Pusziad.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

gen dewa super

slot gacor pagi pagi

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024