Bunga mekar di Jinxiang

situs slot gacor

UDB Surakarta Hadirkan Tokoh Inspiratif di Seminar Nasional Hubisintek******

SOLO–Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional & Call for Paper Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Hubisintek) pada Sabtu (6/1/2024) via Zoom.

Kegiatan ilmiah dengan tema Keberlanjutan Bisnis dalam Transformasi Teknologi di Era Society 5.0tersebut merupakan pilihan yang menarik mengingat Indonesia saat ini sedang menghadapi dinamika pasar global, yang menuntut untuk selalu berkembang dan berinovasi.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Selain itu, bisnis digital kini semakin diminati karena keunggulannya yang tidak dimiliki oleh bisnis konvensional. Prospek bisnis digital sangat menjanjikan, terutama jika melihat kemajuan teknologi yang kian pesat sebab hal tersebut akan menjadikan bisnis ini semakin mudah pula berkembang.

UDB Surakarta dalam keterangan resminya yang dikutip Kamis (11/1/2024) menguraikan di masa modern, masyarakat lebih menikmati berselancar di internet ketika ingin membeli sesuatu.

“Ini berkaitan dengan media sosial seperti Facebook hingga Instagram yang menjadi ladang bisnis untuk memperluas pasar melalui pendekatan terhadap penggunanya,” demikian tulis UDB Surakarta.

Platform digital seperti media sosial tersebut pun dapat membantu bisnis menjangkau target pasar yang tepat sesuai fitur demografinya. Ini meningkatkan peluang bisnis untuk berkembang lebih cepat dan menjangkau skala global.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam seminar nasional Hubisintek tersebut meliputi beberapa tokoh inspiratif, antara lain: Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta), Dr. Singgih Purnomo, M.M. (Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta) dan Ridho Jusmadi, SH.,MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura).

“Diskusi dalam kegiatan ini menghasilkan rujukan bahwa kemajuan teknologi membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk UMKM sehingga diperlukan standardisasi kebijakan industri teknologi untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku bisnis maupun konsumen,” demikian menurut UDB.

Selain itu, diperlukan aksesibilitas dan keberlanjutan, pengawasan dan pengontrolan platform digital supaya dapat memberikan dampak yang positif di pasar global.

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

slot777

Tingkatkan Skill Mahasiswa, UDB Surakarta Menggelar Workshop Penulisan Esai******

SOLO —Project Based Learning mata kuliah Life Skill,  mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris angkatan 2020 bersama Language Training Center Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta menggelar workshop penulisan esai dengan tema Peran AI dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (30/1/2024), Workshop yang digelar pada Sabtu (16/12/2023) di Ballroom 1 Kampus UDB Surakarta tersebut diikuti oleh 90 peserta.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Acara diawali dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars, dan hymne Universitas Duta Bangsa Surakarta kemudian dilanjutkan sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis UDB Surakarta, Indra Hastuti, S. E., M. Si., M. M.; Kepala Language Training Center, Ratini Setyowati, S. Pd., M. A. serta sambutan dari ketua pelaksana.

Acara ini menghadirkan dosen Sastra Inggris dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, SF Lukfianka Sanjaya Purnama, S. S., M. Hum, sebagai pemateri utama.

Workshop tersebut menyoroti peran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya dalam menulis esai.

Sebagai bagian dari kegiatan workshop, dilakukan juga review terhadap karya esai dari dua mahasiswa. Hal ini bertujuan memberikan peserta pemahaman yang lebih baik tentang proses penulisan essay dan bagaimana penerapan AI dapat memperbaiki kualitas tulisan.

Melalui kegiatan workshop ini peserta diharapkan memperoleh motivasi dan wawasan yang lebih dalam untuk mengembangkan kemampuan penulisan esai mereka, meningkatkan keahlian dalam bidang penulisan, terutama dengan penerapan teknologi AI serta memahami lebih baik bagaimana tips dan trik menulis essay dapat diterapkan secara efektif.

 

Panggil pahlawan dari dunia lain

slot gacor depo 5k

Jokowi Ganti Istilah Isa Almasih Jadi Yesus Kristus untuk Hari Libur Nasional******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Almasih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional.

Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Promosi Lewat Holding UMi, BRI Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

Pada huruf a dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut yakni pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keppres, sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur.

Huruf b menyebutkan bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum.

Pertimbangan huruf c menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keppres tentang Hari-Hari Libur.

Dengan pertimbangan itu, maka pada diktum kesatu angka 7, 8, 9, dan 10, mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), dan Kenaikan Yesus Kristus.

Nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur, antara lain 1 Januari Tahun Baru Masehi, 1 Muharam Tahun Baru Islam Hijriah, Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri (dua hari), Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka), Hari Raya Waisak, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka Keppres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik.

“Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus,” katanya, dilansir Antara, Selasa (30/1/2024).

Istriku yang terlahir kembali

beli hp kredit tanpa dp

Alumni Arsitektur UNS akan terus Berkontribusi untuk Almamater Lewat Kartuns******

“Sebab ternyata tidak semuanya mau, akhirnya menyaring lagi. Sampai akhirnya terpilih empat nama sebagai kandidat,” kata dia. Setelah melalui proses panjang, akhirnya terpilih Ketua Kartuns periode 2022-2026, yakni Dian Ariffianto Budi Susilo. Dian merupakan alumni Arsitektur UNS angkatan 2000. Dia juga pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Wilayah Surakarta periode 2021-2024.

Baca Juga: 47 Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Solo Ikut Uji Kompetensi Jurnalistik

Lebih lanjut Selvia menyampaikan, Kartuns selama ini memiliki kegiatan yang telah berjalan rutin. Di antaranya adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa arsitektur di UNS yang masih aktif.

“Per semester Rp2,5 juta, ada 10 orang [setiap Angkatan]. Kami sudah tiga kali memberikan beasiswa itu,” jelas dia.

Kartuns juga cukup aktif dalam menggelar aksi sosial. Terakhir adalah menyalurkan bantuan kepada korban musibah di Cianjur. Penggalangan dana juga dilakukan langsung saat Munas 2022 berlangsung.

Selain itu Kartuns juga masih terus menjalin komunikasi dengan almamater. Dalam beberapa kegiatan seminar yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur UNS juga melibatkan para alumni untuk menjadi narasumber. Bahkan mulai tahun ini, Kartuns telah memiliki kantor perwakilan di lingkungan Fakultas Teknik UNS.

Baca Juga: Pamit Pulang, Tim SAR UNS Ditangisi Puluhan Anak Korban Gempa Cianjur

Sementara itu sebagai Ketua Kartuns periode 2022-2026, Dian akan segera melaksanakan beberapa program prioritas. Di antaranya adalah mengumpulkan data-data yang ada dari kepengurusan sebelumnya untuk kemudian melanjutkannya.

Selanjutnya puhaknya juga akan menyiapkan pembentukan pengurusan dan dewan penasehat. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak Prodi dan fakultas serta ikatan alumni UNS untuk sinkronisasi program ke depan. Kegiatan lain dalam waktu dekat adalah menggelar rapat program kerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Kampus UNS Alumni UNS Arsitek Uns Share

---

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers Nasional

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers NasionalR Bony Eko Wicaksono ,  Ahmad Mufid Aryono Kamis, 1 Februari 2024 - 15:15 WIB share SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (tengah) memotong pita saat pembukaan Festival Pers 2024 di Monumen Pers Nasional, Jl Gajahmada, Timuran, Solo, Kamis (1/2/2024). (Solopos.com/Joseph Howi Widodo)

SOLO–Festival Pers 2024 yang digelar Monumen Pers Nasional selama sebulan penuh untuk menyambut Hari Pers Nasional 2024 resmi dibuka, Kamis (1/2/2024).

Peran pers dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia tergambarkan dalam 60 foto dan kliping berita yang memuat aktivitas pesta demokrasi pada 1955 sampai 2009.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Acara seremoni Festival Pers 2024 dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Anas Syahirul dan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Solo.

Prosesi seremoni dilakukan dengan pengguntingan pita pameran foto dan kliping berita yang mengangkat tema Pesta Demokrasi Dari Masa ke Masa. Para tamu undangan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pameran foto dan kliping berita tersebut.

Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo mengatakan Monumen Pers Nasional selalu menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional setiap tahun. Termasuk pameran foto yang digelar setiap tahun.

“Ada 60 foto dan kliping berita yang memuat proses pemilu kali pertama pada 1955 sampai 2009. Masyarakat bisa mengetahui bentuk fisik logistik pemilu seperti kertas surat suara, kotak suara dan lain sebagainya pada zaman dahulu,” kata Widodo.

Menurut Widodo, pameran foto dan kliping berita itu menggambarkan peran pers dalam mengawal proses demokrasi di Tanah Air. Sekaligus, sebagai wujud apresiasi bagi para insan pers yang berjuang menghimpun informasi dan foto terkait tahapan pemilu.

“Pers berperan dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Pers juga berperan sebagai pilar demokrasi saat kontestasi politik,” ucap dia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengatakan foto dan kliping berita yang menggambarkan pesta demokrasi pada zaman dahulu menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.

Sehingga, kualitas demokrasi di Tanah Air semakin meningkat. Dia mencontohkan proses pemilu kali pertama di Indonesia pada 1955.

Kala itu, pemilu diikuti lebih dari 100 partai politik (parpol). “Saat coblosan, rakyat memakai baju baru seperti saat momentum Lebaran. Mereka menyambut pemilu dengan gembira. Tidak ada gontok-gontokan dan macam-macam lainnya,” ujar dia.

Justru, lanjut Usman, proses demokrasi bisa menyantukan berbagai perbedaaan di tataran masyarakat. Usman juga berhaap agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan rakyat bisa menggunakan hak pilih dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyampaikan pameran foto dan kliping berita itu merepresentasikan pemilu di tiga fase yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi.

Masyarakat bisa mengetahui proses demokrasi pada tiga fase itu melalui foto dan kliping berita. Teguh berharap pers memegah teguh sikap independen, berimbang, dan netral dalam mengawal pemilu.

Teknologi sejati tak tertandingi

rtp cocol88

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Kisah promosi Tiandao

trik slot medusa

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej