erek erek laut

Superstar Xuankai

kontes123

Neraca Dagang Desember 2023 Surplus US,31 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

"Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang Desember 2023:

Ekspor

Ekspor Indonesia sepanjang Desember 2023 tercatat US,41 miliar atau naik 1,89 persen dibandingkan November 2023 yang sebesar US miliar. Sedangkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya turun 5,76 persen yang sebesar US,78 miliar.

Ekspor miga tercatat senilai US,48 miliar pada bulan lalu atau naik 15,28 persen dari November 2023. Sedangkan ekspor nonmigas naik 1,06 persen dari US,72 miliar menjadi US,93 miliar.

Kenaikan ekspor Desember didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama golongan barang bahan bakar mineral yang naik 10,07 persen dan bijih logam yang naik 37,37 persen.

Lihat Juga : Sri Mulyani Unggah Foto Diskusi IKN Bareng Basuki Usai Dibujuk Mundur

Menurut sektornya, ekspor industri pengolahan tercatat sebesar US,75 miliar, pertambangan dan lainnya US,83 miliar, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar US0 juta.

Sementara, untuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, nilai ekspornya meningkat pada Desember 2023. Batu bara naik 9,6 persen dari US,74 miliar menjadi US miliar.

Lalu, ekspor besi dan baja naik 0,10 persen dari US,28 miliar menjadi US,28 miliar. Sedangkan, ekspor minyak kelapa sawit turun 28,73 persen dari US,04 miliar menjadi hanya US,45 miliar.

Secara kumulatif (Januari-Desember) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,82 miliar. Realisasi ini turun 11,33 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar US1,90 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Desember 2023 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,45 persen dari sebesar US,59 miliar pada November menjadi US,11 miliar. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas masing-masing 3,33 persen dan 2,26 persen.

Penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 0,97 persen (mtm) dan anjlok 4,43 persen (yoy). Sedangkan, impor barang konsumsi dan modal naik masing-masing 1,90 persen dan 10,51 persen.

Secara kumulatif (Januari-Desember), total nilai impor mencapai US1,89 miliar. Realisasi ini turun 6,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US7,45 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Pedang melawan langit

slot gacor paling gacor

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah revolusi sebagai penyihir

mpo2121

Luhut Sebut BYD Bakal Masuk ke Pasar RI Pekan Depan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, produsen mobil listrikasal China, Build Your Dream atau BYD, bakal masuk ke pasar kendaraan listrik berbasis baterai Indonesia pada pekan depan.

"Kabar baik yang perlu saya sampaikan adalah sebentar lagi produsen mobil listrik asal China, BYD, akan resmi meramaikan pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia minggu depan," ujar Luhut dalam unggahan Instagram, Jumat (21/12).

Rencananya, lanjut Luhut, BYD akan melakukan peluncurannya pada 18 Januari 2023 mendatang.

Luhut mengatakan, kehadiran BYD dapat memperkuat Indonesia sebagai bagian dari peta ekspansi bisnis jangka panjang.

Selain itu, momentum ini juga digunakan oleh Luhut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Luhut sendiri menyambut positif kehadiran BYD di pasar dalam negeri. Secara penjualan, lanjutnya, BYD telah berhasil melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

"Dia [BYD], kan, sekarang sudah melampaui Tesla sales-nya ya. Kualitasnya pun tidak kalah dengan Tesla," ujarnya.

Kehadiran BYD juga diharapkan akan membantu menangani masalah polusi udara di banyak kota besar, utamanya Jakarta.

Dalam hal ini, lanjut Luhut, ada dua langkah yang bakal diambil pemerintah. Pertama adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk sepeda motor.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memutuskan penggunaan Euro 4 dan Euro 5 karena yang rendah kadar sulfur demi meredam polusi.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

delta togel

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Mulai penjara bawah tanah

aplikasi kredit barang elektronik

Jadwal Terbaru LRT Jabodebek Mulai Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jadwal terbaru LRT Jabodebek berlaku mulai hari ini (16/1). Moda transportasi ini akan beroperasi hingga pukul 22.55 WIB. 

Manajer Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan jadwal baru ini berlaku hingga 31 Januari mendatang.

"Penambahan waktu layanan operasi ini menjawab banyaknya permintaan dari para pengguna yang menginginkan waktu layanan LRT Jabodebek untuk diperpanjang," katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/1).

Kemudian, keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menjadi pukul 22.00 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Jatimulya. Kemudian pukul 22.05 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Harjamukti.

Penyediaan operasional ini juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek yang bertambah hingga menjadi 264 perjalanan pada hari kerja (Senin-Jumat) dan 240 perjalanan pada akhir pekan (Sabtu-Minggu).

Rata-rata waktu tempuh LRT Jabodebek juga menjadi lebih cepat dua menit.

Mahendro mengatakan KAI berharap dengan penyesuaian pola operasional, LRT Jabodebek dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dengan penambahan waktu operasional dan jadwal perjalanan ini, kami ingin memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak hanya memerlukan moda transportasi aman dan nyaman, namun juga tepat waktu, efektif, dan lebih dapat diandalkan," tutur Mahendro.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Memecahkan rekor

batman88

Alasan Said Aqil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)