slot terbaru dan tergacor

Halo, Mayor Jenderal

Menhub Kejar Bandara Dhoho Kediri Beroperasi Awal 2024******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Internasional Dhoho Kediridapat beroperasi komersial pada awal tahun depan.

Ia mengatakan saat ini Ditjen Perhubungan Udara tengah melakukan proses kalibrasi bandara tersebut.

Kalibrasi adalah tahap awal dari assesmentsuatu bandara, yang akan dilanjutkan dengan sejumlah assessmentlainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Budi menjelaskan pada pekan depan akan dilakukan pra operasi Bandara Dhoho dengan mengadakan tes take off landingbeberapa pesawat.

Adapun setelah seluruh penilaian selesai, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pihak pengelola bandara.

Setelah semua rekomendasi ditindaklanjuti, langkah selanjutnya adalah pengajuan dari pihak maskapai untuk melayani penerbangan dari dan ke Bandara Dhoho. Kemudian, akan ditetapkan maskapai serta rutenya oleh Kemenhub.

"Bandara Dhoho ditargetkan bisa beroperasi secara komersial pada akhir Januari atau Februari 2024," tutur Budi seperti melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Ia pun mengharapkan peran aktif pemerintah daerah di Kediri untuk turut mempromosikan keberadaan Bandara Dhoho. Budi meyakini bandara itu akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kediri.

Menurutnya, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Wilayah tersebut pun membutuhkan bandara di sisi selatan.

"Apa yang dibangun ini sangat signifikan, dengan runwaysepanjang 3300 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati segala jenis pesawat," ujar Budi.

Bandara Dhoho, kata dia, juga potensial untuk melayani penerbangan umrah dan haji. Budi pun akan memberikan izin penerbangan Umroh dan Haji di bandara tersebut.

Ia juga mengatakan di sekitar bandara sudah memiliki fasilitas penunjang, seperti hotel dan fasilitas lainnya.

Lebih lanjut, Budi memberikan apresiasi kepada PT Surya Dhoho Investama (SDHI), anak usaha dari PT Gudang Garam, yang telah berinvestasi untuk membangun Bandara Dhoho Kediri, dengan total investasi mencapai Rp13 triliun.

Budi menuturkan ini adalah proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited(pemrakarsa dan pendanaan dari pihak swasta/non APBN) pertama di Indonesia.

"Ini adalah satu contoh bahwa Indonesia memiliki pihak swasta yang punya komitmen untuk membangun konektivitas di Indonesia. Ini juga bisa jadi contoh swasta yang lain untuk berinvestasi di bandara," kata dia.

Pada tahap awal, saat ini Bandara Dhoho memiliki kapasitas terminal 1,5 juta penumpang per tahun. Pembangunan tahap dua, kapasitas akan meningkat mencapai 4,5 juta penumpang per tahun.

Sementara, kapasitas ultimate mencapai 10 juta penumpang per tahun. Nantinya, Bandara Dhoho kediri akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Otorita IKN Soal Ganjar Datang ke Nusantara: Kami Terbuka******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons soal capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang menyambangi IKN Nusantara.

Menurut Bambang, itu sah-sah saja. Ia pun terbuka bagi capres lain jika ingin berkunjung ke ibu kota baru.

"Kami terbuka, monggo dilihat dan tadi pagi kan Pak Ganjar yang ke sana gitu ya. Tapi buat yang lain atau bahkan siapapun lah, kan ini (IKN) milik kita bersama gitu, bukan milik ke otorita saja," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Bambang pun berkomitmen menjaga keselamatan semua pihak. Di sisi lain, ia juga tidak ingin para pekerja terganggu.

"Satu, safety. Yang kedua, kami juga enggak ingin mereka yang sedang giat-giatnya sekarang, kerja siang malam itu juga terganggu dengan kunjungan-kunjungan," tutur Bambang.

Ganjar berkunjung ke IKN Nusantara pada Kamis (7/12) pagi ini.

Pada kesempatan lain, Ganjar juga menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirancang baik oleh Presiden Jokowi di IKN apabila memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau sudah ada programnya lanjut saja, yang sudah baik-baik lanjut saja. Mikirnya tidak usah sulit," ujar Ganjar usai bersilaturahmi dengan tokoh agama Katolik di Gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan salah satu program IKN yang juga sesuai dengan visi dan misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah hunian. Ia mengatakan berkomitmen membangun 10 juta hunian untuk rakyat menengah ke bawah dan anak muda.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Yutian

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Menhub Prediksi Yogyakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimemproyeksi Yogyakartadan Balimenjadi tujuan utama para pemudik saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Menurutnya, hal itu terjadi karena para pemudik juga ingin sekalian berlibur ke destinasi tersebut. Budi mencatat 45 persen dari total 107 juta orang yang mudik Nataru adalah untuk berlibur.

"Yogyakarta dan sekitarnya yang menjadi tujuan utama, berarti nanti pergerakan-pergerakan darat itu akan menuju arah situ. Yang kedua adalah tentu Bali," ucap Budi dalam konferensi pers Rakor Lintas Sektoral Nataru di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Selain itu, ia mengatakan lonjakan pemudik juga akan terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali.

"Oleh karenanya saya minta kepada stakeholders memberikan suatu dukungan. Para kapolda juga memberikan atensi pada tempat-tempat itu," imbuh Budi.

Khusus perjalanan udara, Budi pun mengimbau para perusahaan maskapai mengecek kondisi armadanya. Menurutnya, hal ini wajib dilakukan demi keselamatan para penumpang.

"Hal lain yang akan kita perhatikan juga berkaitan dengan aviasi ya, saya minta pesawat-pesawat memang ini dilakukan rem check sehingga tidak ada lagi masalah-masalah pada saat liburan itu," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah mengganti 37 jembatan Callender Hamilton (CH) di Jawa untuk menyambut Nataru.

Ia mengatakan jembatan CH itu tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun finalisasi penggantian jembatan itu bisa selesai pada 19 Desember mendatang.

"Ke 37 Jembatan tersebut InsyaAllah sudah akan selesai 19 Desember ini, itu untuk jalan nasional," kata Basuki.

Basuki juga sudah mempersiapkan 3.173 km jalan tol. Total panjang jalan tol itu sudah termasuk tambahan 357 km.

"Dari 357 km itu yang sudah dioperasikan 236 km, nanti selanjutnya 121 km dioperasikan secara fungsional, itu tersebar juga di Jawa dan di Sumatera," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor juga telah rampung. Ia menyebut para pedagang kaki lima di sepanjang jalan puncak bisa menempati rest area.

Dengan begitu, jalanan Puncak pun menjadi kawasan yang lebih nyaman.

"Sehingga itu bisa menata jalan puncak menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk kawasan wisata. Sekarang sudah selesai semua itu," kata Basuki.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor bisa ditempati oleh 516 pedagang kaki lima.

Rest area seluas 7 hektare ini juga telah dilengkapi sejumlah fasilitas utama seperti 3 area parkir yang mampu menampung sekitar 500 mobil, masjid, plaza pandang, meeting point, taman atau ruang terbuka hijau, dan amfiteater.

Mata Dharma Tertinggi

Anggota DPR Minta Erick Thohir Bantu Selesaikan Utang BUMN ke Vendor******

Anggota Komisi VIDPRRI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty meminta Menteri BUMN Erick Thohir membantu menyelesaikan utang perusahaan pelat merah ke sejumlah vendor.

Ia menyebut tumpukan utang tersebut akan menjadi bagian dari pokok penilaian performa Erick sebagai menteri. Ia juga menyinggung soal utang pemerintah terkait PON XX Papua 2021 kepada vendor yang disebut belum dibayar hingga kini.

"Saya juga pengusaha Pak, saya diutangi Pekan Olahraga Nasional (PON), belum dibayar Rp112 miliar. Seriously PON Papua (PON XX Papua 2021), perusahaan saya belum dibayar Rp112 miliar. Pemerintah nih kalau utang enak benar, padahal sudah mau PON berikutnya," ucap Evita geram dalam rapat kerja dengan Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick lantas merespons desakan para anggota Komisi VI DPR RI soal kewajiban membayar utang kepada vendor. Meski tidak merespons secara spesifik tagihan utang Evita, Erick mengatakan kewajiban negara itu perlu dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (panja) bersama Komisi VI.

Ia menegaskan pembahasan utang vendor melalui panja adalah kesepakatan rapat sebelumnya, yakni antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.

"Mungkin setelah proses pemilu saja kita bisa dorong (pembahasan panja soal utang ke vendor), karena kita ingin bisa memetakan bersama seberapa dalam mengenai vendor ini daripada selalu lempar-lemparan," dalih Erick.

"Memang tadi kita sudah ada dispute, kita coba, tapi vendor ini saya rasa kita coba sama-sama telisik lebih dalam mana isu yang lebih dalam. Kita tidak ingin melempar tangan, tapi sama-sama berikan tangan dan solusi kepada direksi yang ada," tandasnya.

Selain utang vendor, BUMN khususnya Karya juga terjerat tumpukan utang. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga sempat menagih utang BUMN kepada Kalla Group.

JK tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan pelat merah itu belum membayar utang ke perusahaannya selama 3 tahun belakangan. Total utang BUMN itu menembus Rp300 miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh sang Jubir Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada Oktober 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggung jawab," imbuh JK.

Di hadapan para wakil rakyat, Erick mengatakan sudah punya strategi besar membenahi BUMN Karya. Peta jalan yang dibuatnya diklaim akan merampungkan sengkarut BUMN Karya dalam 3 tahun ke depan.

Kendati, Erick mengaku belum bisa membuka rencana tersebut kepada publik. Ia baru bersedia menjelaskannya kepada para pimpinan Komisi VI DPR RI.

"Saya belum bisa cerita secara terbuka, tapi nanti saya bicara sama pimpinan. Saya sudah menghadap Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), mesti ada bantuan tangan pemerintah untuk restrukturisasi, tidak bisa kami sendiri," tuturnya.