juarabet99 demo

Huang Quan tidak akan menyerah

Sanksi Buat Pengembang Apartemen Nakal: Penjara hingga Denda Rp20 M******

Pemerintah punya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) yang mengatur tentang pembangunan dan penjualan rumah susun aliasapartemen. Pengembang nakal bisa diancam pidana dipenjara 2 tahun hingga denda hingga Rp20 miliar.

Kasus pengembang apartemen nakal tengah marak, salah satunya apartemen Meikarta yang dikeluhkan konsumen. Pembeli tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Alih-alih menemui titik terang, 18 konsumen malah digugat Rp56 miliar oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran mempertanyakan hak mereka.

Lalu, Pasal 97 mempertegas kewajiban pembangunan rusun minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. Adapun soal sanksi diatur dalam Pasal 109 UU Rusun, yakni ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun hingga denda maksimal Rp20 miliar.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar," bunyi Pasal 109 UU tersebut.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Pasal 16 UU Rusun yang awalnya memuat kewajiban pengembang untuk menyediakan pembangunan rusun minimal 20 persen diubah menjadi alternatif kewajiban, yakni di ayat (4) Pasal 16 Perppu Cipta Kerja.

"Kewajiban menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan Rumah Susun Umum," tulis ayat (4) Perppu tersebut.

Perubahan lainnya di Pasal 43 terkait kewajiban pengembang sebelum memasarkan unit properti. Kewajiban memiliki IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana syarat berikut:

a. status kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung;
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20 persen; dan
e. hal yang diperjanjikan.

Mekanisme sanksi juga diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

KPPU Medan Bakal Panggil Distributor Minyakita Bundling******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan mengaku akan segera memanggil distributor yang menjual minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) berlabel Minyakita bundling. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengungkapkan pihaknya telah memanggil distributor tersebut hari ini, namun yang bersangkut tak bisa hadir sebab berada di Jakarta.

"Hari ini kami undang distributornya namun yang bersangkutan belum bisa hadir karena posisi masih di Jakarta, jadi kami jadwalkan ulang untuk permintaan keterangannya," kata Ridho saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/2).

"Rencana ke depan kita akan undang beberapa distributor untuk diskusi dan pengumpulan keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar mengatakan penjualan bersyarat atau tying agreement ini dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 pack Minyakita (isi 6 botol per pack), pedagang diwajibkan membeli 1 kotak margarin merek tertentu (isi 60 bungkus) dari distributor.

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, sales distributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Harga Kripto Makin Merah, Bitcoin Jatuh ke US Ribu******

Harga mayoritas kripto dengankapitalisasi pasar terbesar makin membara merah pada Kamis (9/2), melanjutkan pelemahan seperti perdagangansebelumnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin yang kemarin merosot ke US ribu, kini makin jatuh ke US.912 per koin. Bitcoin anjlok 3,1 persen dalam 24 jam dan 7 persen dalam sepekan.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 4,4 persen ke US.547 per koin.

Dogecoin dihargai USBPKH Investasi di Arab Demi Tekan Biaya Haji Masa Depan******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang mendirikan anak perusahaan di Arab Saudidemi mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar untuk membantu menekan biaya hajidi masa mendatang.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI mengatakan ini adalah respons dari saran berbagai pihak terkait investasi yang dilakukan BPKH.

Fadlul mengasumsikan Komisi VIII, BPKH, dan stakeholder lain sudah sepaham terkait ekosistem perhajian. Menurutnya, ekosistem perhajian bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

"Mudah-mudahan bukan hanya BPKH merupakan sumber pembiayaan keberangkatan haji, namun dapat membantu Kemenag dalam melakukan press control terhadap beberapa harga yang menjadi komponen utama penyelenggaraan biaya haji," sambung Fadlul.

Segala hal seputar BPKH dirinci dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk pembagian soal penempatan investasi yang musti dilakukan BPKH untuk memperoleh nilai manfaat. Kemudian, dimanfaatkan untuk mensubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Selanjutnya, porsi penempatan dan investasi dana kelolaan haji diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Rinciannya, investasi dalam bentuk emas maksimal 5 persen (pasal 29 ayat 2), investasi langsung maksimal 20 persen (pasal 30 ayat 3), investasi lainnya maksimal 10 persen (pasal 31 ayat 2), dan investasi surat berharga syariah negara (SBSN) dengan limit yang tidak dibatasi (pasal 28 ayat 1-3).

Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH 2022 (unaudited), saldo dana haji 2022 sebesar Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dari tahun sebelumnya di angka Rp158,79 triliun. Namun, nilai manfaat yang dihasilkan merosot 4,18 persen dari Rp10,52 triliun pada 2021 menjadi Rp10,08 triliun di tahun berikutnya.

Sementara itu, polemik dana haji mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam rapat tersebut memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

Merespons hal tersebut, BPKH menegaskan siap untuk turut mendukung sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia jika besaran BPIH 2023 ditetapkan. Fadlul mengatakan BPKH akan mensosialisasikan hal tersebut kepada jemaah yang berangkat maupun yang akan berangkat di tahun ini.

"BPKH siap menerima arahan dan masukan dari panja terkait proporsi Bipih dan BPIH untuk keberangkatan ibadah haji 2023 dengan menyesuaikan alokasi nilai manfaat berdasarkan proyeksi hasil investasi di tahun berjalan," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon menjadi satu-satunya koin yang naik meski tipis 0,5 persen ke harga US,25 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

<句子>