77 slot online

Cang Lei Zhi Yu

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Aogu

Airlangga Bantah B35 Ganggu Pasokan Sawit Buat Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan programB35tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

Pernyataan tersebut seakan membantah tudingan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal B35 penyebab Minyakita langka.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (31/1).

Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl. Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sekaligus Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan pentingnya mengetahui pembagian penggunaan minyak sawit untuk energi dan sektor lainya.

Lihat Juga : Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik

Ia menegaskan pihaknya mencari keseimbangan, terutama di tengah proyeksi produksi sawit RI yang diramal semakin meningkat.

"Sebetulnya kalau sektor energi itu kira-kira berapa sih yang 'boleh dipakai' dari produksi sawit? Kan ini juga penting kami mendapatkan pemahaman itu," katanya.

"Jangan sampai misalkan nanti kalau ada situasi sulit untuk penyediaan keperluan lain, minyak goreng misalkan. Ini kan harus kami seimbangkan dari sekarang agar tidak memberikan dampak kepada penyediaan minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi lebih mahal," imbuhnya.

Meski tak secara gamblang merinci soal Minyakita, ucapan Airlangga dan Dadan hanya berselang sehari setelah tudingan Mendag Zulhas yang mengklaim B35 sebagai salah satu penyebab kelangkaan Minyakita yang diluncurkan pemerintah Juli 2022 lalu.

Dalam program B35, pemerintah memang meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35, tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Mendag Zulhas juga menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah. 

Menurutnya, jatah DMO sawit untuk minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan. Menanggapi kelangkaan ini, jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Kelangkaan Minyakita terjadi menjelang akhir Januari ini. Kalaupun ada di pasaran, harganya melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Erick Sebut 9 BUMN Masih Rugi: Kalau Lebih Banyak Rugi Ya Bodoh******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan masih ada 9 dari 41 perusahaan pelat merah yang merugi sepanjang 2022.

Meskipun ada yang merugi, ia mengatakan mayoritas BUMN mencatatkan keuntungan.

"Begini, kalau usaha itu ada untung ada rugi. Cuma kalau lebih banyak rugi, bodoh atau pintar? Ya bodoh. Alhamdulillah dari 41 BUMN sekarang mayoritas sehat, hanya 9 yang masih merugi. Bukan jelek, merugi," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Tahun ini bisa mudah-mudahan, ini kan belum tutup buku 2022. Nanti di 2023 setelah audit mudah-mudahan (laba) di atas Rp200 triliun. Artinya, dana-dana ini bisa masuk ke pemerintah, baik pajak, hasil dividen sehingga penguatan keuangan pemerintah ini bisa semakin kuat," jelas Erick.

Kendati demikian, Erick enggan merinci sektor mana saja yang merugi. Menteri BUMN itu mengatakan lebih baik menunggu hasil audit.

Erick memang dikenal dengan aksi bersih-bersih di BUMN. Ia juga melakukan perampingan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41. Perampingan ini diklaim memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.

Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.

Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023******

Layananbelanja online(e-commerce) JD.IDmengumumkan akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan perusahaanakan menutup total usahanya pada 31 Maret mendatang.

Pengumuman itu tercantum di website resmi JD.ID ketika diakses pada 30 Januari 2023.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Senin (30/1).

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia,  per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Lihat Juga : JD.ID Resmi Tutup Cabang Logistik JDL Express Indonesia

JD.com dikabarkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakanclearancesale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022. 

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Grup Monster Hadiah

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN