on line kredit

Tianzhimen

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal wacana menghidupkan kembali (reaktivasi)jalur kereta Ciwidey-Bandung di Jawa Barat.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono menuturkan pihaknya memang memiliki rencana reaktivasi beberapa jalur. Namun, pihaknya masih melakukan analisis mendalam terkait jalur mana saja yang bakal diaktifkan kembali itu.

"Memang dengan kondisi yang ada masih melakukan analisis terhadap reaktivasi jalur tersebut," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/3).

"Di studi yang ada di kami cukup banyak.Kami berhitung mana yang memberikan manfaat," ujar Djarot.

Reaktivasi jalur Ciwidey-Bandung menjadi cita-cita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut ia yakini dapat semakin menghidupkan kembali industri pariwisata di Bandung Selatan.

"Salah satu impian saya ke Ciwidey, karena kalau semua pakai motor sekarang itu pertumbuhan kami itu sudah tren (naik)," ucapnya beberapa waktu lalu.

Melansir situs Dinas Perhubungan Jawa Barat, jalur kereta api Ciwidey-Bandung terdiri atas segmen Cikudapateuh-Kopo (Soreang), dilanjut menuju Ciwidey dan dibuatkan pula jalur cabang dari Dayeuhkolot menuju Majalaya.

Pada awalnya jalur ini dibuat oleh perusahaan kereta api milik Belanda, Staatsspoorwegen (SS). Adapun jalur pertama dibuka untuk Cikudapateuh menuju Soreang yang dibuka pada 13 Februari 1921, kemudian dilanjutkan dengan rute Soreang menuju Ciwidey pada 17 Juni 1924.

SS sendiri diserahterimakan menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) hingga saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Jalur kereta api Ciwidey-Bandung dinonaktifkan pada 1982 dikarenakan kalah bersaing dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum jalan raya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Luhut soal Nasib Impor KRL: Tunggu Hasil Audit BPKP dalam 10 Hari******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Hal itu juga diamini oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut menghadiri rapat koordinasi itu.

"Dari audit nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya," ujar Agus.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Perusahaan sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh PT INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Namun, perusahaan pelat merah itu baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Polda Banten: Tol Tangerang******

Polda Bantenmenyebut Tol Tangerang-Merak rusak sepanjang 8 kilometer.

Kasat PJR Ditlantas Polda Banten Kompol Adrian Tuuk mengatakan kerusakan tersebut membentang dari KM 52 sampai dengan KM 60. Kerusakan terjadi baik di arah Jakarta-Merak maupun sebaliknya.

Ia menambahkan kerusakan itu ditemukan usai pihaknya mengecek jalan tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa di lintasan jalan sepanjang 8 kilometer tersebut terdapat kerusakan dalam bentuk lubang yang berpotensi membahayakan pengendara.

"Hasil pantauannya memang jalur dari KM 52 sampai KM 60 itu memang banyak titik-titik lubang di tol, baik arah Jakarta maupun arah ke Merak dan langsung kemarin juga kita buatkan surat pemberitahuan ke pihak pengelola tol, karena itu kan penanggung jawabnya Astra Toll MMS," ujarnya, Kamis (02/03).

Sedangkan untuk jalur semenjak Gerbang Tol (GT) Serang Timur hingga GT Merak atau menuju Pelabuhan Merak, di Kota Cilegon, Banten, Sat PJR Ditlantas Polda Banten, belum menerima keluhan jalan rusak dari masyarakat.

"Untuk serang Timur arah Merak, sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat," terangnya.

Terkait kerusakan itu, ia mengimbau pengguna jalan tol agar selalu berhati-hati agar tidak  mengalami musibah atau pecah ban saat berkendara. Kehati-hatian bisa dilakukan dengan tidak melajukan kendaraan terlalu cepat di jalan rusak atau saat hujan.

Selain itu, ia juga meminta pengendara selalu periksa tekanan angin pada ban agar tidak terlalu keras ataupun kempis dan tidak dalam kondisi gundul atau tipis.

Ia juga meminta masyarakat berkendara dengan kendaraan yang optimal dan kondisi badan yang sehat.

"Kecepatannya diatur, jangan melebihi 100 km per jam, karena kalau ada kendaraan yang tiba-tiba pecah ban atau kecelakaan, bisa terjadi tabrakan beruntun," jelasnya.

Masyarakat banyak mengeluhkan kondisi Jalan Tol Jakarta-Merak yang dikelola Astra Infra Toll karena berlubang dan rusak. Akibat kerusakan itu, banyak kendaraan mengalami pecah ban hingga velg kendaraan rusak.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

Sepi Pengiklan, Raksasa Radio SiriusXM PHK 475 Karyawan******

Raksasa radio satelit SiriusXM (SIRI) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 475karyawanatau sekitar 8 persen dari total tenaga kerjanya.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Dengan PHK ini, SiriusXM menjadi perusahaan media terbaru yang memangkas karyawan di tengah minimnya pengiklan imbas ketidakpastian ekonomi.

CEO SiriusXM Jennifer Witz mengatakan PHK itu menimpa pada setiap departemen di perusahaan.

"Kami sedang memasuki fase baru untuk perusahaan kami," ucap Witz.

Ia mengatakan SiriusXM sebenarnya telah meninjau struktur keuangan perusahaan dan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi sejumlah pengeluaran demi bisa bertahan. Namun, PHK tidak bisa terhindarkan.

"Keputusan untuk mengurangi tenaga kerja diperlukan agar kami dapat mempertahankan perusahaan secara berkelanjutan," kata Witz.

Di seluruh industri media, PHK merajalela dalam beberapa bulan terakhir, dengan perusahaan termasuk CNN, NBC News, MSNBC, Gannett, dan The Washington Post.

Penurunan periklanan juga telah memukul keuangan sektor teknologi. Lihat saja, perusahaan induk Google (GOOG) Alphabet dan raksasa teknologi lainnya termasuk Meta (FB), Microsoft (MSFT), serta Amazon (AMZN) telah memangkas ribuan karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]