jitu78

Jiuyou Abadi Racun

TikTok Bantah Membuka Project S di RI Buat Saingi UMKM Lokal******

TikTok membantah bakal membuka bisnis lintas batas alias Project Sdi Indonesia untuk menyaingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Tanah Air.

Project S adalah platform elektronik niaga yang diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, di Inggris pada Juni 2023. Berbeda dengan TikTok Shop, konsep Project S menjual langsung dagangannya kepada konsumen dari lintas negara, seperti yang dilakukan Amazon.

"Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," ujar Kepala Komunikasi TikTok Indonesia Anggini Setiawan, dikutipAntara, Rabu (26/7).

"Sejak awal ketika meluncurkan TikTok Shop di Indonesia, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis lintas batas atau cross border (Project S) di Indonesia. Ini komitmen kami," ia menegaskan.

Anggini mengklaim TikTok Shop mendukung misi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan UMKM lokal. Menurutnya, 100 persen penjual di TikTok Shop adalah pebisnis lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan Project S TikTok mengancam UMKM lokal.

Lihat Juga : Menaksir Gaji Ahok Kalau Jadi Dirut Pertamina

Ia menyebut algoritma TikTok dapat membaca kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujarnya usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta Selasa (11/7) lalu.

Menurut Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform social commerce.

Saat ini, Teten menjelaskan perdagangan online saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Namun, regulasi itu hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan social commerce.

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag tersebut karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan, yakni pertama, menyetop perdagangan online cross border melalui e-commerce untuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

"Ini kan enggak fair, karena kalau misalnya produk UMKM kalau mau jualan, dia harus dapat izin BPOM izin edarnya, sertifikasi halal dan sebagainya, bayar pajak di sini dan sebagainya. Sementara mereka langsung dari luar negeri dengan ritel online bisa langsung jualan, itu kan enggak bener. Karena itu, kami minta setop," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.

Jimat Misterius

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Rusia Tarik Diri dari Perjanjian Ekspor Gandum******

Rusia memutuskan keluar dari perjanjian yang memfasilitasi ekspor gandum dari Ukraina. Keputusan tersebut muncul usai drone Ukraine menyerang jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Mengutip AFP, Moskow, yang selama beberapa bulan mengeluh tentang pelaksanaan perjanjian gandum, menyatakan serangan terhadap jembatan Kerch tidak ada hubungannya dengan penarikan mereka dari perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menghindari kelangkaan pangan di negara-negara yang rentan.

"Perjanjian gandum telah berakhir. Begitu bagian Rusia (dari perjanjian) terpenuhi, pihak Rusia akan segera kembali," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

"Kami tidak takut. Kami telah dihubungi oleh perusahaan-perusahaan pemilik kapal. Mereka mengatakan siap untuk melanjutkan pengiriman," kata Zelensky. Sementara itu, data JCC menyatakan Tiongkok dan Turki adalah importir utama pengiriman gandum.

Perjanjian tersebut telah membantu Program Pangan Dunia memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kekurangan pangan kritis seperti Afghanistan, Sudan, dan Yaman.

Keputusan Rusia akan memberikan dampak terbatas pada harga gandum internasional, yang turun hampir seperempat dibandingkan satu tahun yang lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]