10 situs judi qq online terpercaya

Dunia Dewa Bela Diri

263 calon perwira polisi jalani tes kesehatan tahap awal******

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Detektif Kecil dan Pangeran

AHY Janji Belajar Cepat di Kementerian ATR Demi Kenyamanan Investor******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepadainvestor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Hadi digeser ke Kemenko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD karena mentas di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau (Hadi Tjahjanto) di kediaman dan belajar cepat saya. Beliau dengan bersemangat, saya bisa menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan juga sangat passionate," ucap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sederet target yang akan dikebut adalah menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, AHY menyinggung soal sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa tanah di Indonesia.

Agus juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutup AHY.

Usai pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Kemendagri Sindir 97 Daerah 'Terlena' Pemilu sampai Lupa Urus Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyindir 97 kabupaten/kota yang tampak 'terlena' euforia Pemilu 2024sehingga tak memperhatikan harga pangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada minggu ketiga Februari 2024 ini terjadi sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Ada kenaikan harga cabai merah di 230 daerah, minyak goreng di 203 kabupaten/kota, serta telur ayam ras di 182 daerah.

Data yang diungkap Tomsi didapat dari informasi para pejabat masing-masing daerah yang dilaporkan secara harian setiap pekan. Lalu, didiskusikan setiap Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

"Nanti akan kita evaluasi di minggu depan, apakah setelah diumumkan daftar kabupaten/kota ini, terjadi perubahan atau tetap (tidak menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri). Kalau tetap, berarti kepala daerahnya tidak memiliki perhatian," tegasnya.

Tomsi paham mungkin perhatian para kepala daerah terpecah dengan proses Pemilu 2024, yang pencoblosannya berlangsung pada Rabu (14/2) lalu. Namun, ia menegaskan bahwa perkara harga bahan pokok dan inflasi tidak boleh ditinggalkan.

Ia mengimbau para pejabat 97 pemerintah daerah itu bisa segera berbenah dan kembali fokus mengurus masalah gejolak harga pangan di Indonesia.

"Oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman saya imbau untuk kembali lagi bekerja normal, mengecek lagi, memantau lagi harga dan stok, serta melaksanakan langkah-langkah sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Diharapkan, pada minggu depan kegiatan pengendalian inflasi ini sudah bisa berjalan normal," tandas Tomsi.

Berikut daftar 97 daerah yang ditegur Kemendagri:

1. Kabupaten Lingga
2. Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Jembrana
4. Kabupaten Bengkayang
5. Kabupaten Kayong Utara
6. Kabupaten Sekadau
7. Kota Bitung
8. Kabupaten Buru
9. Kabupaten Buru Selatan
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya
12. Kabupaten Maluku Tenggara
13. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
14. Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Kabupaten Seram Bagian Timur
16. Kabupaten Biak Numfor
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Deiyai
19. Kabupaten Dogiyai
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Keerom
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Mamberamo Jaya
24. Kabupaten Mamberamo Tengah
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Merauke
27. Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Nabire
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Paniai
31. Kabupaten Pegunungan Bintang
32. Kabupaten Puncak
33. Kabupaten Sarmi
34. Kabupaten Supiori
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Yahukimo
37. Kabupaten Yalimo
38. Kabupaten Kerinci
39. Kabupaten Brebes
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Pekalongan
42. Kabupaten Tegal
43. Kabupaten Alor
44. Kabupaten Belu
45. Kabupaten Flores Timur
46. Kabupaten Kupang
47. Kabupaten Malaka
48. Kabupaten Manggarai Timur
49. Kabupaten Ngada
50. Kabupaten Rote Ndao
51. Kabupaten Sabu Raijua
52. Kabupaten Sumba Barat
53. Kabupaten Sumba Tengah
54. Kabupaten Sumba Timur
55. Kabupaten Timor Tengah Selatan
56. Kabupaten Timor Tengah Utara
57. Kabupaten Berau
58. Kabupaten Paser
59. Kabupaten Banggai
60. Kabupaten Banggai Laut
61. Kabupaten Donggala
62. Kabupaten Morowali
63. Kabupaten Morowali Utara
64. Kabupaten Tojo Una-una
65. Kabupaten Toli-toli
66. Kabupaten Kepulauan Sula
67. Kabupaten Halmahera Timur
68. Kabupaten Pulau Taliabu
69. Kabupaten Fakfak
70. Kabupaten Kaimana
71. Kabupaten Manokwari
72. Kabupaten Manokwari Selatan
73. Kabupaten Maybrat
74. Kabupaten Pegunungan Arfak
75. Kabupaten Raja Ampat
76. Kabupaten Sorong Selatan
77. Kabupaten Tambrauw
78. Kabupaten Teluk Bintuni
79. Kota Sorong
80. Kabupaten Rokan Hilir
81. Kabupaten Bima
82. Kabupaten Lombok Barat
83. Kabupaten Lombok Utara
84. Kabupaten Bulungan
85. Kabupaten Malinau
86. Kabupaten Nunukan
87. Kabupaten Bulukumba
88. Kabupaten Enrekang
89. Kabupaten Kepulauan Selayar
90. Kabupaten Pinrang
91. Kabupaten Sidenreng Rappang
92. Kabupaten Tana Toraja
93. Kabupaten Kolaka Timur
94. Kabupaten Labuhanbatu Utara
95. Kabupaten Nias
96. Kabupaten Nias Barat
97. Kabupaten Padang Lawas Utara

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Pendiri Ritel Jepang Daiso Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun******

Pendiri ritel Jepang Daiso, Hirotake Yano, meninggal dunia pada Senin (12/2) di usia 80 tahun akibat gagal jantung. Perusahaan baru mengumumkan kabar itu pada Senin (19/2) dan mengatakan pemakaman akan dilakukan secara privat oleh keluarga dekat.

Menurut Bloomberg Billionaire Index seperti dikutip CNN, kekayaan bersih Yano berkisar US,9 miliar saat ia meninggal.

Yano mendirikan Daiso pada 1977. Nama Daiso sendiri memiliki arti "menciptakan sesuatu yang besar." Perusahaan tersebut menjual segala macam pernak-pernik dan perlengkapan rumah tangga, termasuk alat tulis dan makanan ringan, dengan harga sebagian besar di bawah US per item.

Kini, Daiso telah berkembang menjadi kerajaan ritel dengan lebih dari 4,360 toko di seluruh Jepang dan lebih dari 990 toko di luar negeri pada akhir 2023.

Pada Februari 2022, Dasio dilaporkan menghasilkan penjualan lebih dari 550 miliar yen atau US,6 miliar.

Pada 2018, Daiso mendirikan toko ritel Threeppy dengan harga lebih mahal, yaitu 300 yen, yang menawarkan lebih banyak perabot rumah tangga.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan