erek erek wasit

Cerita Aneh dari Azeroth

MA Tolak Kasasi Greyleg Entities terkait PKPU Garuda Indonesia******

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua kreditur, yakni Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (27/1), kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

"Adapun amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut," tulis Direktur Utara Irfan Setiaputra.

Sementara untuk penolakan kasasi yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, Garuda belum secara resmi belum menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan. Kendati, informasi penolakan putusan sudah dirilis di website MA.

"Dengan adanya informasi putusan kasasi tersebut pada situs web MA, maka putusan penolakan pembatalan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap," kata Irfan.

Ia mengatakan penolakan kasasi oleh MA itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Irfan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Garuda Indonesia pada September 2023 lalu juga telah memenangkan gugatan kasasi dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Putusan penolakan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu.

Menurut Irfan, putusan tersebut semakin memperkuat ketetapan hukum Garuda Indonesia terhadap berbagai tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan, khususnya melalui proses PKPU.

Pembatalan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh Greylag Entities di Indonesia terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur Garuda Indonesia.

Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Greylag Entities terhadap hasil PKPU turut dilakukan melalui permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya diajukan kasasi kepada MA.

Pengadilan juga telah menyatakan bahwa PK tersebut tidak memenuhi syarat formil (TMS) berdasarkan peraturan perundangan.

"Ditetapkannya putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia terhadap ketetapan hukum yang telah diperoleh PKPU, di mana dalam prosesnya perusahaan telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur atas usulan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada pertengahan tahun 2022 lalu," papar Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Awal Pekan, IHSG Diproyeksi Melemah Terbatas******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Senin (22/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG sedang berusaha untuk keluar dari rentang konsolidasinya. Di sisi lain, lanjut dia, gelombang tekanan terlihat sudah cukup terbatas.

Namun, ia melihat masih ada peluang koreksi wajar yang tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

"Namun fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga komoditas masih akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata dia.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.272 hari ini.

Sementara itu, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG gagal menembus ke atas 7.281. Menurut dia, penutupan harian IHSG masih di bawah garis SMA-20.

"Sehingga tetap berada dalam konsolidasi dan masih berpeluang untuk melemah ke target terdekat wave c dari (iv) di 7.111 menurut analisis Fibonacci retracement," katanya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di levelsupport7.111 dan resistance7.300.

IHSG ditutup di level 7.227, turun 25,56 poin atau 0,35 persen pada Jumat (19/1).

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

Pada penutupan ini, 196 saham menguat, 327 terkoreksi, dan 238 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Pengusaha Emoh 'Labrak' Kemenkeu Meski Berat Pajak Hiburan Naik******

Pengusaha emoh menemui Kementerian Keuangansoal sengkarut kenaikan pajak hiburanmenjadi 40-75 persen.

Ketua Gabungan Industri Paris Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani sebenarnya sudah bersafari ke kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko Marves agar pajak hiburan batal naik.

Ia membawa para pelaku usaha di bidang jasa hiburan, mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi dan pemilik tempat karaoke Inul Daratista.

"Kita belum ketemu (Kemenkeu), tapi kan menurut pandangan kami, kalau ketemu Kemenkeu percuma. Kan sudah jadi uu," kata Hariyadi usai bertemu Menko Marves Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Hariyadi menegaskan penyusunan UU HKPD sedari awal sudah tidak tepat. Menurutnya, justifikasi soal range pajak hiburan 40-75 persen tidak jelas.

Ia juga mempertanyakan dalih Kemenkeu soal kenaikan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurutnya, keadilan mana yang dimaksud kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.

"Ini kan berbeda dengan pajak barang mewah, ya kan? Barang mewah itu orang membeli sesuatu yang bersifat personal. Lah, ini kan (menyangkut) lapangan kerja, lahan yang berbeda," kritiknya.

"Jadi, kalau kitachallengeuntuk hal ini, menurut saya banyak yang bisa ditanya. Karena justifikasinya dari mana? Itu kemungkinan besar kalau kita buka debat publik tentang ini, mungkin saya rasa agak sulit untuk memenangkan, karena kami tahu persis kok angka-angka itu justifikasinya sangat lama," tutup Hariyadi.

Sementara itu, Hotman Paris mendesak pemerintah daerah kembali menetapkan pajak hiburan dengan mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

[Gambas:Video CNN]