kamustoto

suryaqq 131Jutaan kata 897313Orang-orang telah membaca serialisasi

《kamustoto》

Presiden Jokowi ubah nomenklatur libur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus******

Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional.

Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Pada huruf a dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut yakni pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keppres, sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur.

Huruf b menyebutkan bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum.

Pertimbangan huruf c menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keppres tentang Hari-Hari Libur.

Baca juga: Nama Isa Al Masih diusulkan jadi Yesus Kristus di hari libur nasional

Dengan pertimbangan itu, maka pada diktum kesatu angka 7, 8, 9, dan 10, mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), dan Kenaikan Yesus Kristus.

Nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur, antara lain 1 Januari Tahun Baru Masehi, 1 Muharam Tahun Baru Islam Hijriah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri (dua hari), Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka), Hari Raya Waisak, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka Keppres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan nomenklatur Isa Al masih menjadi Yesus Kristus pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik.

"Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus," katanya.

Baca juga: KWI sambut perubahan nomenklatur Yesus Kristus

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC******

Padang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menduga ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang akibat gangguan instalasi air conditioner (AC) sentral.

"Dugaan sementara adalah instalasi AC. Namun, secara spesifik melalui investigasi mendalam akan dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik," kata Kapolresta Padang Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ferry Harahap di Padang, Selasa.

Kombes Polisi Ferry mengatakan pihaknya telah meminta bantuan kepada Puslabfor Polri untuk datang ke Padang guna memastikan penyebab ledakan di Rumah Sakit Semen Padang.

Sebagai salah satu objek vital di Ranah Minang, tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan ekstra. Sebab, di dalam rumah sakit tersebut terdapat barang-barang berharga misalnya alat-alat medis, anjungan tunai mandiri (ATM) serta beberapa fasilitas lainnya.

Bahkan, kata dia, personel Brimob juga sempat menyisir beberapa titik atau area di rumah sakit guna memastikan tidak ada benda-benda yang berbahaya atau mencurigakan.

"Tadinya ada informasi dugaan adanya bom, namun setelah Brimob menyisir hal itu dipastikan tidak ada," kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang sekitar pukul 15.30 WIB tersebut bukan karena bom, melainkan diduga akibat gangguan instalasi AC sentral yang berada di lantai tujuh kemudian merambat ke lantai satu.

Hingga saat ini pihak kepolisian setempat juga tidak ada menerima laporan korban luka parah akibat ledakan. Namun, pihak rumah sakit menyampaikan terdapat dua orang yang mengalami luka-luka diduga akibat terkena serpihan kaca.
Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
Baca juga: Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom
Baca juga: RSUP M Djamil terima pasien rujukan RS Semen Padang usai insiden
Baca juga: Dinkes Sumbar kawal pemindahan ratusan pasien RS Semen Padang

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjam duit ojk、slot zeus gacor jam berapa、jackpot maxwin

Terkait：rumah slot online、jam maxwin、situs 2023、shopee pay pinjam、jd id bisa kredit、cara dapat uang 500rb sehari tanpa modal、pinjaman mekar online、win slot 138、pracmatic、pasarpoker

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：wtobet（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

link alternatif gmwin

rtp slot pg soft

situs slot pulsa tanpa potongan

pinjam uang 100 ribu

ceri188 slot

nomor slot login

pola jam gacor olympus

paito 3 pasaran

venuspoker

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Legenda Pahlawan Iblis

jembatan slot

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan******

Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25, fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

situs situs slot online

Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta******

Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta, Minggu pagi.

Jokowi bersama AHY dengan bersepeda tiba di rumah makan sekitar pukul 07.00 WIB. Keduanya kemudian duduk semeja menyantap gudeg. Usai menyantap gudeg, mereka menyapa warga yang telah menunggu di depan rumah makan sembari membagikan kaus berwarna hitam.

Baca juga: AHY sebut Yogyakarta kota perjuangan sekaligus kota pertahanan

Jokowi yang mengenakan kaus hitam lengan panjang bersama AHY berkaus biru kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda.

"Baru kali ini Gudeg Yu Djum Wijilan ini dikunjungi Bapak Presiden dan Bapak AHY pastinya kami senang sekali bisa melayani beliau. Apalagi beliau presiden dan Pak AHY juga anak (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Manajer Operasional Gudeg Yu Djum, Wijilan Adit Fajar, saat ditemui usai kunjungan Jokowi.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Menurut dia, kedua tamu istimewa bersama rombongan menyantap hidangan dengan varian menu yang sama yakni nasi gudeg dipadu krecek, paha, serta telur ayam. "Total (memesan) 50 porsi," ujar dia.

Sehari sebelum dikunjungi, dia pun tidak menyangka bakal kedatangan Jokowi bersama AHY.

Baca juga: AHY: Generasi muda harus tetap tertarik terhadap isu terkini

Ia mengaku hanya diminta tim untuk menyiapkan delapan meja, tanpa ada permintaan khusus untuk membatasi rumah makan untuk pengunjung lain. "Kemarin mintanya enggak usah di-'clear' semua, yang penting disediakan delapan meja cuma gitu saja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Lin Han Lin Yao

happy slot 77

Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah******

memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028

Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Penciptaan tanpa batas

ajukan limit akulaku

Malaysia dukung upaya Indonesia dan Laos selesaikan krisis Myanmar******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya, Senin.

Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.

Pernyataan Mohamad itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional.

Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Baca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu MyanmarBaca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu Myanmar

Dia juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN serta memastikan ASEAN mendorong upaya membangun arsitektur regional.

Mengenai krisis di Jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya.

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang terus-menerus dilakukan hanya menambah penderitaan yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan kepada rakyat Palestina di Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, dia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN di Laut China Selatan yang tidak diperhitungkan dalam Dokumen Akhir KTT Gerakan Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Ia juga menyatakan perlunya ASEAN menangani masalah Laut China Selatan dengan tepat.

Baca juga: Pejabat senior junta Myanmar hadiri pertemuan ASEAN di Laos

Jangkar yang lucu

situs judi online yang aman

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Permainan online Raja Fajar

togel 49

Malaysia dukung upaya Indonesia dan Laos selesaikan krisis Myanmar******

《kamustoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，betjos55Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kamustoto》bab terbaru。