aurampo

link slot terpercaya gacor 759Jutaan kata 777970Orang-orang telah membaca serialisasi

《aurampo》

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Ekonom: Pemilu kondusif beri penguatan pasar keuangan domestik******

Dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang berjalan kondusif menjadi sentimen positif terhadap penguatan pasar keuangan domestik.

"Pasar keuangan domestik cenderung mengalami penguatan pada hari ini di mana rupiah yang menguat hingga di bawah level 15.600 per dolar AS, sementara IHSG juga mengalami penguatan 1,7 persen atau 124 poin ke level 7.334 pascapemilu, yang berjalan kondusif," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Kepala Ekonom Bank Permata itu menuturkan penguatan pasar keuangan domestik juga dipengaruhi oleh hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei yang mengindikasikan potensi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 satu putaran.

Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sebelumnya, karena terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka pemilu 2024 berpotensi berlanjut ke putaran kedua pada Juni 2024, yang dapat menimbulkan periode ketidakpastian yang berkepanjangan dan pada gilirannya akan mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan peluang pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden satu putaran, maka akan menghilangkan sebagian ketidakpastian, yang mungkin membebani belanja konsumen dan investasi dalam beberapa bulan mendatang.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Rabu (14/2/2024) menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul lebih dari 50 persen, sehingga berpotensi pemilu hanya dalam satu putaran.

"Meskipun hasil tidak resmi tampaknya menghilangkan beberapa ketidakpastian, namun terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai," ujar Josua.

Ia menuturkan beberapa hal yang perlu diwaspadai meliputi hasil resmi yang mengonfirmasi kemenangan dan menghindari putaran kedua; susunan kabinet dan penunjukan menteri-menteri penting pada pemerintahan mendatang; serta kebijakan atau prioritas pemerintahan mendatang yang akan disampaikan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

"Khususnya, terkait keberlanjutan kebijakan terutama di bidang ekonomi apakah akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya," tuturnya.

Lebih lanjut, dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Dengan adanya ruang pemangkasan suku bunga BI Rate pada semester II 2024, maka kepercayaan investor terutama investor asing cenderung akan menguat dan selanjutnya berpotensi mendukung berlanjutnya kinerja positif pasar modal hingga akhir tahun 2024.

Selain investasi portofolio, investasi langsung baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) juga diperkirakan akan meningkat pada semester II 2024, sehingga diharapkan investasi riil menjadi faktor pendukung stabilitas nilai tukar rupiah hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Menko Perekonomian: Pemilu tingkatkan konsumsi masyarakat
Baca juga: Peneliti: Pertumbuhan sektor riil sama dengan pasar uang usai pemilu
Baca juga: FEI paparkan 9 poin untuk diperhatikan para capres-cawapres

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paylater baru、civic188、al akulaku

Terkait：bonus new member 100 to kecil、panah4d、osakatogel、dana69、usaklup、gelora188、situs online slot gacor、erek64、mama toto slot、togel888

---

---

bab terbaru：paito（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01