slot368

Penjahat terkuat di alam semesta

Luhut soal Peluang Impor KRL Baru Jepang Tiba Tahun Ini: Enggak Bisa!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan impor tiga trainset kereta commuter line (KRL) baru dari Jepang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Menurut Luhut, proses impor itu masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Untuk menyiasatinya kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Ia juga menyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi KRL.

"Jadi yang kami lakukan membangun sendiri dalam negeri, Jadi kira-kira ada Rp9,3 triliun," kata Luhut.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengimpor tigatrainsetKRL untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata dia.

Luhut mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menilai ketidakpastian pengadaan KRL itu membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip Detik, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus berhenti beroperasi. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Harita Nikel Tebar Dividen Rp1,4 Triliun******

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel akan membagikan dividen sebesar 30 persen dari total laba bersih 2022 atau sekitar Rp1,4 triliun. Pada 2022, Harita Nickel membukukanlababersih Rp4,7 triliun atau naik 137,1 persen dari capaian 2021, yakni Rp2 triliun.

Pembagian dividen tunai telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Rabu (28/6). Pembayaran dividen dilakukan maksimal 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST.

Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy menyatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam memajukan industri nikel dari hulu ke hilir.

Ia juga menegaskan NCKL juga akan terus bekerja sama dengan para mitra dalam melakukan transfer teknologi, serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

Selain pembagian dividen sebesar Rp1,4 triliun, para pemegang saham juga menyetujui penggunaan hasil usaha 2022 sebagai dana cadangan sebesar 0,17 persen atau Rp8 miliar, dividen interim, dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Pihak direksi juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar Rp 9,9 triliun. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp5,8 triliun, sedangkan dana yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO sebesar Rp258 miliar.

Roy menyebut realisasi sebagian dana telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang telah disampaikan dalam prospektus, yaitu untuk pelunasan utang, pinjaman, belanja modal dan setoran modal kepada entitas asosiasi.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Wow, Sepeda Listrik di Transmart Diskon Tembus Rp3 Jutaan******

Transmart memberikan diskon untuk berbagai jenis produk pada gelaran Full Day Sale besok Sabtu (24/6).

Salah satu produk yang didiskon ada sepeda listrik. Transmart berani kasih diskon hingga 50 persen plus 20 persen, sehingga harganya dijamin lebih murah dari toko sebelah.

Lihat Juga : Cuma Transmart Tempat Belanja yang Ngasih Diskon Gede di Tanggal Tua

Pacific E-Bike Relicus untuk Pulau Jawa dari harga normal Rp6.850.000 jadi Rp 5.000.000, sedangkan harga setelah diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp4.000.000, alias hemat Rp2.850.000.

Pacific E-Bike Relicus untuk Luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.150.000 jadi Rp5.300.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp4.240.000, alias hemat Rp2.910.000.

Pacific E-Bike Nimbuzz New untuk Luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.150.000 jadi Rp5.100.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp4.080.000, alias hemat Rp3.070.000.

Dengan diskon tersebut, Anda bisa hemat pembelian sepeda listrik hingga Rp2-3 jutaan!

Selain sepeda listrik, masih banyak diskon untuk produk-produk lainnya yang sayang untuk dilewatkan, mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga, pakaian, furnitur, hingga perlengkapan elektronik lainnya.

Lihat Juga : Siap Liburan Pakai Koper Baru! Ada Diskon 50% + 20% di Transmart

Supaya transaksi Anda lebih hemat, bayarnya wajib pakai Allo Prime atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah karena berlaku diskon tambahan hingga 20 persen

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Alternatif lainnya, bisa buka rekening digital sendiri melalui aplikasi Allo Bank dan tinggal download di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan ketinggalan Transmart Full Day Sale besok, ya!

Saya sangat baik

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]