sekutu4d

Pistol Tuhan menangis darah

Konsumen Meikarta Tagih Refund, Ogah Tunggu Proyek Jadi 2027******

Sejumlah pembeli apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuntut uang mereka yang sudah masuk ke pengembang untuk dikembalikan (refund).

Pasalnya, pihak PT Lippo Cikarang Tbk menjanjikan bangunan apartemen baru bisa diselesaikan pada 2027 mendatang.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana mengaku tidak mau lagi menunggu unit Meikarta sampai selesai.

Ia menjelaskan secara rinci progres pembangunan Meikarta pada September 2022 terdapat 1.700 unit di tower 11 dan 12 yang sudah diserahterimakan atau hand-over. Selang sebulan, Desember 2022 terdapat 1.800 unit yang sudah diberikan kepada konsumen.

Jumlah ini hanya bertambah 300 unit jika dibandingkan pada data Desember 2021, yaitu 1.500 unit. Sementara, jumlah unit yang terjual sebanyak 130 ribu.

"Artinya, dalam satu tahun hanya 300 unit (selesai), kalau target 2027 berarti cuma nambah 1.500 unit lagi. Jadi, sampai 2027 hanya 3.300 yang dapat di hand-overkan. Artinya, hanya 2,5 persen prediksi yang terbangun pada tahun 2027," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini pengembalian dana adalah tuntutan seluruh konsumen yang bergabung di komunitasnya.

"Refund(uang kembali) harga mati. Kalau gak refund, saya akan kejar terus sampai di mana," tegas Aep.

Sebelumnya, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

BI Proyeksi Inflasi Indonesia Maksimal 3,5 Persen di 2024******

Bank Indonesia memprediksiinflasi akan turun ke level 1,5 persen sampai 3,5 persen pada 2024, dan kisaran 2 persen sampai 4 persen pada 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan prediksi itu didukung oleh sinergi erat antara pemerintah dengan bank sentral. Saat ini inflasi Indonesia tercatat di level 5,42 persen per November 2022 dibanding periode sama tahun lalu.

"Perkiraan ini didukung oleh adanya sinergi erat antara pemerintah dengan bank sentral," ujar Perry dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Jakarta 2023, dikutip dari Antara, Rabu (14/12).

Hal tersebut menjadi kunci Indonesia selama ini bisa terhindar dari krisis, khususnya saat pandemi covid-19 melanda dan akan mendukung keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Perry menambahkan pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan cukup baik, sekitar 4,5 persen (yoy) sampai 5,3 persen (yoy) dan akan meningkat lebih tinggi menjadi 4,7 persen (yoy) sampai 5,5 persen (yoy) pada 2024.

"Selain ekspor, kenaikan konsumsi dan investasi akan menjadi daya dukung pemulihan ekonomi nasional, serta didukung oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan berkembangnya pariwisata," ucap Perry Warjiyo.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Natal 2 Minggu Lagi, Harga Daging******

Harga sejumlah bahan pokokdi sejumlah pasardi Jakartanaik tajam pada awal pekan ini. Salah satu kenaikan tercatat di Pasar Tebet Barat.

Untuk daging sapi misalnya, harga naik sekitar Rp10 ribu menjadi Rp150 ribu-Rp160 ribu per kg.

Pedagang daging sapi di Pasar Tebet Barat Fauzan mengatakan harga daging naik turun sejak lebaran Idulfitri tahun ini. Menurutnya, sejak bulan puasa kenaikan daging mencapai Rp20 ribu. Setelah itu, harga sempat turun.

"Itu naik, biasanya Rp140-150 ribu, naik Rp10 ribuan. Dari bulan puasa (naik) Rp20 ribu, turun lagi, naik lagi. Abis gitu nggak turun-turun lagi. Sebelum puasaan Rp130-140 ribu. Habis gitu naik Rp20 ribu, turun Rp10 ribu, ini naik lagi. Sekarang masih segini-segini aja," ujar Fauzan kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/12).

Hal ini diakui pula oleh pedagang daging sapi di Pasar Warung Buncit Deni. Meski tak mengalami kenaikan yang drastis, Deni ikut merasakan lonjakan harga jelang akhir tahun dengan kisaran Rp5.000. Daging yang Deni jual adalah daging frozen, artinya ia tak mengambil langsung sapi pada para peternak.

Menurut Deni, kenaikan daging frozen tak sekaligus terjadi namun perlahan-lahan.

"Ini lagi naik. Sekitar Rp5.000-an. Dari awal Desember kayak gini, naiknya seribu, seribu, seribu, nggak langsung Rp5.000. Ini lokal, tapi ambilnya daging frozen," paparnya.

Hal serupa terjadi pada harga cabai. Baik di Pasar Tebet Barat maupun Warung Buncit, harga cabai berkisar di angka Rp60 ribu.

Yatmi, pedagang sayur di Tebet Barat, mengungkapkan modal yang ia butuhkan untuk membeli cabai rawit merah berkisar Rp55 ribu per kg. Padahal, biasanya modal ia keluarkan hanya berkisar Rp40 ribu.

"Naiknya Rp15 ribu, jualnya (berapa) ya siapapun yang berani beli aja lah. Mau Rp70 ribu atau berapa," kata Yatmi.

Pasalnya, ia juga kerap menemukan cabai busuk saat mengambil dari pengepul. Sementara, cabai yang ia jual hanya cabai bersih.

Tak hanya cabai rawit merah, Yatmi mengatakan cabai rawit hijau juga sangat mahal. Saat ini modal yang ia keluarkan untuk rawit hijau sudah mencapai Rp60 ribu rupiah.

"Ini aja sekarang naik, cabai keriting merah modalnya Rp40 ribu, jualnya Rp50 ribu-Rp60 ribu, siapa saja yang mau ambil, di harga berapa saja," ungkapnya.

Kenaikan ini juga dirasakan pada harga telur ayam negeri. Pedagang telur di Pasar Warung Buncit Risma mengungkapkan harga yang ia jual saat ini mencapai Rp31 ribu. Kenaikan ini berkisar Rp3.000 atau sebelumnya mencapai Rp28 ribu. Kenaikan ini pun dimulai sejak seminggu lalu.

"Stoknya masih aman lancar tapi harganya naik. Mungkin karena ayamnya lagi susah bertelur. Tapi kalo akhir tahun memang biasanya naik," ujar Risma di kiosnya.

Sementara itu, meski kenaikan juga dirasakan oleh pedagang telur di Pasar Tebet Barat Sudin, namun rentang harga jual yang ia berikan berbeda. Sudin menjual harga telur per kilo sekitar Rp33 ribu-34 ribu.

Saat ini, modal yang ia keluarkan adalah Rp450 ribu per peti untuk 15 kilo telur.

"Tapi nggak tahu gara-gara apa harganya naik. Dari sebulan yang lalu sudah naik turun. Ini kisaran paling tinggi. Biasanya Rp300 ribu per peti," kata Sudin.

Beralih ke harga daging ayam ikut meroket sekitar Rp5.000-8.000 per ekor. Hal ini diungkapkan oleh pedagang daging ayam Nugiyem.

Menurutnya, kenaikan ini terjadi pada daging ayam negeri maupun ayam kampung. Kisaran harga untuk ayam negeri berada di Rp45 ribu-48 ribu dan ayam kampung sekitar Rp35ribu-38 ribu.

"Kalau ayam negeri dari Rp40 ribu-Rp43 ribu ke Rp45 ribu-Rp48 ribu. Akhir tahun biasanya (naik) juga, kalau (harga) telur naik, ayam ikut naik," ucap Nugiyem.

Sedangkan jika harga daging ayam per kilo di Pasar Warung Buncit berkisar Rp30 ribu-Rp34 ribu. Pedagang ayam Nina mengungkapkan kenaikan yang ini ia rasakan secara bertahap.

"Ada kenaikan, tiap hari naik. Sebelumnya kenaikan Rp2.000 terus. Mulai minggu ini naiknya, jalan seminggu," ujar Nina.

Meski tak mengetahui persis alasan kenaikan harga ayam, namun pola ini selalu terjadi jelang akhir tahun. Bahkan, menurutnya, kenaikan harga BBM tak memengaruhi harga ayam. Hanya momen tertentu seperti Idulfitri dan libur Nataru yang membuat harga ayam naik.

"Nggak sih, biasa kalau tahun baru itu sana (peternak) naik, kita ikut naik. Kayak lebaran. Pas kenaikan BBM aja malah gak naik, ini pas tahun baru, jadi tergantung momennya. Peternak nggak mau nurunin juga," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Harga Tahu Batal Naik

belas kasihan Tuhan

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara