77

Era Sihir Super Abadi

Bus Listrik E******

Bus Listrik E-Inobus produksi PT INKA (Persero), yang dioperasikan oleh Perum DAMRI di Surabaya dan Bandung mulai akhir 2022 lalu, mendapat respons positif dari masyarakat. Terlebih, moda transportasi publik ini diproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT INKA (Persero), Budi Noviantoro, menjelaskan bus prototipe pertama ini menggunakan baterai impor, sehingga masih memiliki TKDN sekitar 46-50 persen. Dari sisi body, material bus listrik menggunakan stainless steelsehingga lebih ringan.

Sementara itu, kerangka E-Inobus menggunakan sistemmonocoque, tidak menggunakan sasis. Ditambah lagi, penggunaanair suspensionmembuatnya lebih nyaman, karena lebih minim guncangan.

"Persentase baterai cukup banyak karena itu yang paling besar, kira-kira 40 persen. Ke depan saya yakin Indonesia punya tambang nikel dan lain-lain, akan banyak investor asing tertarik untuk memproduksi baterai. Dan rasa-rasanya, mungkin dalam 3 tahun ke depan Indonesia bisa disebut kedua raja baterai dunia," tegasnya.

Tidak hanya baterai, tim Dikti Ristek juga sudah mencoba melakukan produksi motor listrik yang saat ini sedang diriset. Motor listrik ini dirakit di Indonesia, dan apabila pengembangan itu berhasil maka TKDN ini bisa mencapai 80 persen.

"Jadi ini saya kira sudah capaian yang luar biasa. Makanya butuhsupportdari teman-teman industri masuk ke lengan-lengan industri EV (electric vehicle). Itu yg harus di-supportteman-teman industri," imbuh Budi.

Hingga saat ini pihak yang tertarik untuk menggunakan bus listrik PT INKA salah satunya adalah Perum DAMRI sebagai operator bus di Surabaya dan Bandung yang juga merupakan BUMN. Untuk pihak lain, Budi mengungkapkan pihaknya masih merintis dengan Transjakarta untuk bus listrik 12 meter.

Pada lima tahun terakhir ini, Budi menyebutkan, INKA telah berinovasi melalui LRT Palembang, kemudian berlanjut ke LRT Jabotabek, dengan kereta canggih yang tidak menggunakan masinis. Selain LRT, pihaknya juga akan terus berinovasi mengembangkan produk lain yang berbahan bakar listrik atau baterai.

"Kita juga mengembangkan reefer containeryaitu kontainer berpendingin untuk tujuan mengangkut yang butuh pendingin seperti daging, ikan dan lain-lain. Kemudian juga kita terakhir ini merambah EV khusus bus listrik, dan cable caratau kereta gantung, itu yang sudah kita diskusikan dengan teman-teman, khususnya pihak kota Batu yang akan menggunakan itu," pungkasnya.

Bepergian dengan Dewa Kematian

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Kronologi Ribut RI******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyaksawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons atas undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

5 April 2017

Malaysia meningkatkan keprihatinannya setelah anggota parlemen UE menyerukan pemeriksaan yang lebih besar terhadap minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya, yang digunakan dalam biofuel.

Pemeriksaan ini demi mencegah target transportasi terbarukan pasca-2020 berkontribusi terhadap deforestasi.

14 Juni 2017

Negosiator Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai 2030.

Sementara, Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas jika larangan penggunaan minyak sawit diberlakukan.

3 November 2017

Indonesia mengatakan dapat memblokir impor susu bubuk dari Eropa jika blok tersebut tetap akan memberlakukan pembatasan impor minyak sawit.

16 April 2018

Jaringan supermarket Inggris dan Islandia mengatakan akan menghapus minyak sawit dari produk makanan mereknya sendiri karena kekhawatiran akan perusakan hutan hujan.

Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mengatakan klaim yang dibuat oleh Islandia menyesatkan konsumen tentang manfaat lingkungan dari minyak nabati lainnya.

Lihat Juga : Menteri Malaysia Mau Temui Airlangga Bahas Setop Ekspor Sawit ke Eropa

13 Maret 2019

Komisi Uni Eropa menyimpulkan budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan. Penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga 2023, serta dihentikan secara bertahap pada 2030.

16 Desember 2019

Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan kebijakan Uni Eropa. Indonesia menuduh pembatasan yang dilakukan Eropa terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil.

7 Februari 2020

Indonesia dan Malaysia menuding Eropa melakukan diskriminasi minyak sawit di balik rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan, ester 3-MCPD, yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.

CPOPC mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

17 Juli 2020

CPOPC menawarkan kerja sama dengan Komisi Eropa untuk menyusun kebijakan pasokan makanan Farm to ForkUni Eropa. Ajakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan.

19 Januari 2021

Malaysia mengajukan gugatan kepada WTO terkait sikap Uni Eropa dan negara anggotanya, Prancis dan Lituania, karena membatasi biofuel berbasis minyak sawit.

6 Desember 2022

UE menyetujui peraturan baru yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi mereka tidak merusak hutan.

9 Januari 2023

Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

12 Januari 2023

Malaysia mengatakan dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai tanggapan atas peraturan deforestasi baru tersebut.

Namun, Duta Besar UE untuk Malaysia mengatakan Eropa tidak melarang impor minyak sawit dari Malaysia. UU tersebut berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di manapun, termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

IHSG Diramal Stagnan di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sidewaysatau mendatar pada perdagangan Senin (16/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada hari ini bisa menimbulkan keraguan.

"Hari ini IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.589 dan resistance 6.678.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, LSIP, INDF, JSMR, ASII, dan ITMG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan gerak pasar modal cenderung akan melakukan koreksi minor.

"IHSG sedang membentuk koreksi minor dan akan tetap berada dalam fase pembalikan tren selama IHSG tidak turun di bawah 6.558," kata Ivan.

Meskipun demikian, jika terjadi pelemahan di bawah 6.558, maka bursa akan membuka jalan untuk menguji kembali support penting di 6.510.

Terlebih menurutnya, pola IHSG masih berada dalam fase bearish. Bearish adalah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.558 dan resistance 6.727. Saham pilihannya adalah ASII, TINS, dan PTBA.

Sebelumnya, IHSG bertengger di 6.641 pada penutupan perdagangan Jumat (13/1). Indeks saham menguat 11,89 poin atau plus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,72 miliar saham.

Pada penutupan saat itu, 250 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 196 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Pemerintah Klaim Investasi KEK Capai Rp113 T di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasiinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tembus angka Rp113,2 triliun per 2022.

Ia juga mengatakan keberadaan KEK berhasil membuka lapangan kerja bagi 55.678 orang.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang. Komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar RP61,9 triliun," ungkap Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/1).

Selain itu, KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, menyebut peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Lihat Juga : Jokowi Usai 2 Jam Ngemal di Kokas: Saya Senang Perekonomian Hidup

Kata Airlangga, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan, antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Ia menjelaskan beberapa hambatan dalam pengembangan KEK antara lain masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, serta kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Tantangan lainnya, masih minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada, serta memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan. 

Tak hanya itu Dewan Nasional KEK juga meninjau penyesuaian regulasi, peningkatan sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif.

Airlangga pun menambahkan dewan menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, ia berharap KEK dapat meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp61,9 triliun, menyerap 78.774 pekerja pada 2023.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.