helo4d

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Alasan Cukai Rokok Naik******

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan ini akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Keputusan ini dilakukan guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Bendahara negara berharap kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun. Dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun," katanya.

Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujarnya.

Dalam penetapan CHT, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam.

"Yang kedua mengingat bahwa konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin yaitu mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan," jelas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Komunitas Konsumen Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPOM******

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Kepala BPOM sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang marak terjadi.

Ketua KKI David Tobing mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan kepada BPOM yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ada beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut.

Pertama, KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditengarai mengandung zat- zat berbahaya.

"KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kepala BPOM tidak merespons somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," kata David dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Kedua, David menilai kepala BPOM bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain, seperti melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

"Tindakan kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre marketdan post marketitu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tegas David.

Tak hanya itu, kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementerian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM.

"Kepala BPOM yang membawa-bawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," tegas David.

David juga kembali mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM sehubungan dengan cara kerja pengawasan pre marketdan post market.

"KKI melihat kepala BPOM bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya" ujar David.

Desakan sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia merekomendasikan agar Presiden Jokowi memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan jika benar BPOM terbukti lalai dalam pengawasan obat yang mengandung EG dan DEG. Pasalnya kedua bahan baku tersebut menjadi biang kerok penyakit gagal ginjal.

"Kalau memang ternyata BPOM ini salah, kami rekomendasikan sama Jokowi ganti itu kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kamis (3/11).

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta tanggapan atas desakan pencopotannya tersebut. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Marak Gagal Ginjal Akut, Kemendag Akan Perketat Impor Bahan Obat******

Kementerian Perdagangan bakal memperketat imporbahan baku pembuatan obat dan sampo kering (dry shampoo) yang berbahaya bagi kesehatan guna mencegah meluasnya gagal ginjal akutyang belakangan ini banyak menelan korban jiwa di Indonesia, khususnya anak-anak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan bahan baku obat yang dianggap berbahaya bagi ginjal akan dimasukkan ke dalam daftar larangan terbatas (lartas). Artinya, untuk impor lartas akan ditentukan lagi aturannya.

"Untuk mencegah terulangnya kejadian gagal ginjal di masa depan dan untuk melindungi masyarakat, pemerintah saat ini tengah membahas usulan lartas atas importasi bahan baku obat berupa Propilen Glikol (PG) dan Polietilen Glikol (PEG)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).

Menurutnya, hingga saat ini importasi bahan kimia Propilena Glikol (HS Code 29053200) dan Polietilena Glikol (HS Code 34042000) yang digunakan sebagai bahan baku obat tidak termasuk dalam kategori lartas. Karena itu, komoditas tersebut tidak termasuk dalam importasi yang diatur oleh Kemendag.

Oleh karenanya, ia mendorong agar bahan baku tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar lartas agar bisa diatur oleh Kemendag ketentuan impornya.

Adapun bahan baku obat tersebut ditengarai mengandung cemaran Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menegaskan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan BPOM agar konsumen dapat terlindungi dari obat dan produk farmasi lainnya yang tidak sesuai ketentuan.

"Untuk mencegah semakin banyaknya kasus gagal ginjal akut yang tengah terjadi saat ini, Kemendag berkomitmen terus mendorong upaya perlindungan konsumen atas produk obat dan farmasi yang tidak sesuai ketentuan. Hingga saat ini Kemendag terus melakukan pengawasan di lapangan," tegas Veri. 

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai******

Asosiasi Petani Tembakau Indonsia (APTI) meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan cukai rokok. Permintaan ini seiring dengan maraknya rokok murah yang membanjiri pasaran.

Wakil Ketua DPD APTI Jawa Tengah Hafidz menuturkan bahwa di balik rokok murah yang membanjiri pasar terdapat banyak faktor.

"Mulai dari bahan baku sampai dengan jenis rokoknya, apakah sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), atau sigaret putih mesin (SPM)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Harapan kita, pemerintah untuk mengkaji ulang dari kenaikan cukai. Bagi petani tembakau, mau legal atau ilegal semua bahan bakunya sama," tegasnya.

Ia kemudian menyoroti kenaikan harga cukai yang sudah terjadi sejak awal Januari 2022 di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

"Sekarang kan (cukai) sudah mulai naik. Kalau kita inginnya ya nggak naik. Karena ketika (cukai) naik, 30 persen hitungannya akan banyak pabrikan yang tutup. Pasti serapan hasil panen tembakau akan turun juga," tandasnya.

Terlepas dari beberapa rokok murah yang membanjiri pasar, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Di lain sisi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layer cukai agar rokok murah tidak membanjiri pasar.

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downtrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya, Selasa (1/11).

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut.

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

Faktanya, tahun ini layer cukai di Indonesia masih terbagi ke dalam 8 kelompok. Ada sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan (SKT/SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), dan cerutu (CRT).

[Gambas:Video CNN]