slot 10 bonus 10

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

ultra 303 slot

Daftar Tol Era Jokowi di Tengah Kritik Cak Imin******

Daftar Isi

• 1. Tol Trans Sumatera
• 2. Tol Trans Jawa
• 3. Tol Trans Kalimantan
• 4. Tol Trans Sulawesi

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Menurutnya, pembangunan jalan tol hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki mobil saja. Sedangkan, tak bisa dinikmati oleh tukang becak.

"Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, 'saya bayar pajaknya, dibikin bangun tol, lah kok saya enggak bisa menikmati tol'," kata Imin saat menghadiri Silaturahmi Pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12).

Jokowi pun berkali-kali membanggakan tol yang telah dibangunnya itu karena membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan jalan tol di pemerintah Jokowi pun tak hanya di pulai Jawa tapi juga di luar Jawa dan terus berlanjut.

Berikut beberapa daftar jalan tol yang telah dibangun  dan selesai di era Jokowi;

1. Tol Trans Sumatera

Data Hutama Karya dari total rencana panjang jalan tol 2.775 km, yang sudah selesai terbangun sampai dengan peringatan sewindu PSN kemarin mencapai 928 km.

Jalan tol itu antara lain;

a. Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2,4 triliun.

b. Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan nilai investasi Rp12,18 triliun.

c. Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan nilai investasi Rp3,3 triliun.

d. Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan nilai investasi Rp15 triliun.

e. Bakauheni- Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan nilai investasi Rp15,9 triliun.

Lihat Juga : Rosalia Indah Buka Suara soal Viral iPad Penumpang Hilang di Bus

2. Tol Trans Jawa

Tol Trans Jawa yang berhasil digarap di era Jokowi antara lain;

a. Tol Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km dan investasi Rp6,8 triliun.

b. Tol Pemalang-Batang dengan panjang 39 km dan investasi Rp4,08 triliun.

c. Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dan nilai investasi Rp11 triliun.

d. Tol Semarang-Solo dengan panjang 75,7 km dan investasi Rp7,3 triliun.

e. Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90 km dan nilai investasi Rp5,14 triliun.

f. Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km dan nilai investasi Rp3,8 triliun

g. Tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 40,5 km dengan investasi Rp3,8 triliun.

h. Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km dan investasi Rp3,7 km.

Lihat Juga : Penumpang Bus Rosalia Indah Mengaku Kemalingan, iPad Ditukar Buku

3. Tol Trans Kalimantan

Pada masa Jokowi Jalan Tol Trans Kalimantan yang sudah terbangun adalah Samarinda-Balikpapan yang panjangnya mencapai 99,35 km dan nilai investasi Rp9,9 triliun.

4. Tol Trans Sulawesi

Pada eranya, Jokowi juga menyelesaikan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp4,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Zaman Hebat Senjata Ajaib

situs gacor 99 slot

Jadwal Pembatasan Operasi Truk Barang di Tol dan Non Tol Saat Nataru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan membatasi operasi angkutanbarang di tol dan non tol pada 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember dan 1-2 Januari mendatang.

Pembatasan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas, Polri dan Kementerian PUPR.

Pembatasan akan diberlakukan mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan dilakukan demi memperlancar arus kendaraan saat musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meski demikian, pembatasan angkutan barang tidak akan dilakukan secara menyeluruh.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut sembako, BBM atau BBG, antaran uang, hewan pakan ternak, dan  pupuk akan dikecualikan dari pembatasan itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan angkutan sembako tidak akan dilarang beroperasi selama momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Namun ada pembatasan pada hari puncak arus mudik dan balik.

"Angkutan sembako tidak dibatasi, namun pada hari tertentu dan jenis tertentu kami membatasi truk-truk pada hari H puncak mudik dan arus balik untuk mengurangi antrean kemacetan," kata Budi, Selasa (19/12) seperti dikutip dari Antara.

Budi berharap pengusaha transportasi dan angkutan bisa melakukan penyesuaian operasi terkait kebijakan itu. Ia mengatakan kebijakan itu ditempuh agar mudik natal dan tahun baru berjalan lancar, aman dan selamat.

Selain membatasi operasi angkutan barang, untuk memastikan mudik natal dan tahun baru lancar, pihaknya juga menggelar sosialisasi dengan menginfokan titik kemacetan, contra flowhingga pembentukan posko Natal dan tahun baru di berbagai sektor.

"Kita harus memberikan info dengan sosialisasi. Tentu lakukan bahu-membahu. Dari koordinasi ini kita harapkan kita laksanakan dengan tertib dan dalam posko-posko itu memiliki arti jangan posko asal ruangnya di sini, tidak ada orang yang kompeten dan mengakibatkan aspek sosialisasi. aspek koordinasi tidak terdapat di dalam kegiatan," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

perjalanan

pinjol cepat acc

Teten Sentil TikTok Masih Langgar Aturan Usai Beli Tokopedia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop terindikasi melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

Padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung.

"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.

Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.

"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.

"Kita juga sebetulnya menunggu pernyataan resmi dari TikTok. Ini kan temuannya ada di TikTok, bukan Tokopedia," katanya.

TikTok Shop kembali beroperasi setelah resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) lalu. Dalam kombinasi itu, TikTok memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.

TikTok juga menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas masih memperbolehkan TikTok bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Ia memberikan waktu empat bulan bagi TikTok untuk memindahkan transaksinya ke Tokopedia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Sistem dewa pedang terkuat

okeplay777 slots

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Permainan kiamat akan datang

empat angka jitu

Bulog Bakal Nego India Buat Impor Beras ke Tanah Air******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PerumBulog Bayu Krisnamurthi mengatakan India tidak lagi menutup keran ekspor beras. Karenanya, Bulog akan bernegosiasi dengan negara tersebut.

Namun, seluruh ekspor India harus dilakukan secara Government to Government (G2G).

"India ternyata telah merubah kebijakannya, tidak lagi melarang (ekspor) sama sekali, tapi merubah kebijakan ekspornya menjadi hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya G2G termasuk beras pecah, gandum, dan gula. Jadi harus G2G," kata Bayu dalam konferensi pers di Bulog Corporate University, dikutip daridetikcom, Kamis (21/12).

Untuk Indonesia, Bulog akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan lembaga tersebut.

"Bulog dalam hal ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi representatif dari pemerintah, sehingga Bulog bisa langsung negosiasi dengan lembaga itu," katanya.

Kendati demikian, Bayu mengatakan lembaga itu akan membuat proses ekspor Indonesia menjadi lebih panjang.

"Dengan kebijakan baru di India, prosesnya jadi lebih panjang, lebih banyak rangkaian aktivitas yang harus kita lewati sehingga misalnya jika terjadi transaksi dan importasi dengan India, saya perkirakan akan terjadi di akhir semester I atau awal semester II di 2024," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

google gimana caranya biar dapat uang

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024