syarat pinjam uang di kredivo

Kaisar Iblis Abadi

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan dan Kegelapan

Dijegal Eropa, Luhut Bakal Alihkan Ekspor 3 Juta Ton Sawit ke Afrika******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmenuturkan Indonesia bakal mengalihkan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dari Eropa ke Afrika Selatan.

Hal ini tak lepas dari adanya kebijakan anti deforestasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR). Dalam kebijakan ini, Eropa tidak mau menerima minyak sawir dari Indonesia karena diklaim merusak alam dalam proses produksinya.

Luhut mengatakan Indonesia tak takut dengan gertakan Eropa tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah bakal mengalihkan 3 juta ton ekspor CPO dari Eropa ke Afrika Selatan.

Ia tak khawatir jika kelak pasar Eropa hilang. Pasalnya, pihaknya juga tengah mengejar target pasar sawit RI ke Afrika Selatan.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ia akan pergi ke beberapa negara di Afrika Selatan, seperti Kongo dan Kenya, untuk menjalin kerja sama dagang.

"Presiden memerintahkan membangunglobal south, jadi south-south collaboration," imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menilai Indonesia harus berjuang sendiri untuk tumbuh menjadi negara maju. Sebab, tidak ada negara maju di dunia ini yang mau melihat negara berkembang seperti Indonesia naik kelas menjadi negara maju.

"Ada negara di Eropa yang penduduknya berapa, ngatur-ngatur kita. Kita harus ada kebanggaan bangsa Indonesia. Saya baca ada artikelbandinginke Timor Leste. Ada yang bandinginke Singapura. Kok bandingin, ya beda lah," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Survei: Mayoritas Pelaku Pasar Modal Belum Tentukan Presiden Pilihan******

Pelaku pasar modal masih maju mundur dalam menentukan pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Apakah harus mendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto?

Hasil survei CNBC Indonesia Research menunjukkan 44,19 persen responden belum menentukan jagoannya. Terlebih, belum ada ide dan gagasan resmi terbuka yang disampaikan para bakal calon presiden (Bacapres) tentang arah kebijakan ekonomi, khususnya di sektor pasar modal.

"Mayoritas yang belum menentukan umumnya memiliki dua alasan. Pertama, semua kandidat memiliki kompetensi yang relatif tidak jauh berbeda.Kedua, belum ada ide dan gagasan konkret dari para kandidat," kata Head of CNBC Indonesia Research sekaligus Direktur Eksekutif CNBC Indonesia Intelligence Unit (CIIU) Muhammad Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (11/7).

Meski begitu, CNBC Indonesia Researchmencatat sudah ada 63,79 persen responden yang ajek terhadap bacapres pilihannya. Rinciannya, 27,91 persen menaruh harapan pada Ganjar Pranowo, disusul Prabowo Subianto dengan 27,91 persen suara, dan hanya 2,33 persen untuk Anies Baswedan.

"Meski Ganjar sementara unggul, namun level popularitasnya di mata pelaku pasar modal Indonesia boleh dikata 'rata-rata air' dengan Prabowo. Ada banyak peluang saling salip mengingat ada banyak pelaku pasar yang belum menentukan pilihan," tulis riset tersebut.

Kunci Ganjar dan Prabowo unggul di hati pelaku pasar modal adalah interpretasi responden soal keduanya yang akan melanjutkan program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan slogan perubahan yang diusung Anies ternyata mendapat sambutan kurang baik.

"Hanya sedikit pelaku pasar yang ingin perubahan. Ini tentu sejalan dengan keumuman sikap dan perilaku pengusaha dan pelaku pasar yang tidak suka dengan perubahan radikal. Umumnya, pebisnis dan pelaku pasar itu pro status quo," ungkap Ma'ruf.

Survei ini menyasar 43 responden yang merupakan pelaku pasar modal Indonesia. Level responden ada di tingkat manajerial dan direksi institusi keuangan pasar modal yang terdaftar resmi di OJK.

Survei dilakukan melalui percakapan telepon dan pesan pada 5 Juli-8 Juli 2023. Namun, sebanyak 22 responden bekerja pada satu institusi yang sama, sehingga secara riil rasio populasi terhadap populasi institusi pasar sebesar 11,17 persen.

Signifikansi dalam penelitian ini memiliki probabilitas kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan yang digunakan 95 persen. Margin of errorsurvei ini sebesar 0,15 persen, menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel institusi dalam survei.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Langit Fantasi Sembilan Warna

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]