pinjaman online modal usaha

Kultivator abadi datang ke dunia

Hasil Pertemuan CEO TikTok dan Luhut usai TikTok Shop Dilarang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang di Indonesia.

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop). Kemarin TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Luhut tidak menegaskan apakah kemarin yang dimaksud adalah Rabu (27/9) atau bukan. Namun, pertemuan terakhir Luhut dengan CEO TikTok Shou Zi Chew terjadi pada 15 Juni 2023 lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membenarkan pertemuan Luhut dan Bos TikTok Shou Zi Chew baru-baru ini. Namun, ia tak merinci tanggal pasti dan lokasi pertemuan tersebut.

"Iya betul (pertemuan Menko Marves Luhut dan TikTok Shou Zi Chew usai pelarangan TikTok Shop)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/9).

"TikTok menyampaikan komitmen untuk mematuhi aturan Pemerintah Indonesia. Itu intinya," tambah Odo soal isi pertemuan tersebut.

Terlepas dari kapan pertemuan tersebut, Luhut menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

Pelarangan social commerceseperti TikTok Shop Cs tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang resmi diundangkan pada 26 September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Gorontalo Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi Oktober 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gorontalo sebagai kota denganinflasi tertinggi pada Oktober 2023, yakni 1 persen secara bulanan (month to month/mtm).

"Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gorontalo dengan komoditas penyumbang inflasi, di antaranya cabai rawit dengan andil 0,53 persen, beras 0,20 persen, rokok kretek filter 0,06 persen, tomat 0,05 persen, dan upah asisten rumah tangga dengan andil inflasi 0,04 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Sementara itu, kota dengan deflasi terdalam adalah Tual. Kota di Maluku itu mencatatkan deflasi sebesar 1,08 persen.

Sedangkan Palangkaraya menjadi kota dengan inflasi tertinggi di Kalimantan, yakni 0,63 persen secara bulanan. Di lain sisi, deflasi terdalam di provinsi ini dicatatkan Tarakan senilai 0,13 persen.

Kemudian, inflasi di Bali dan Nusa Tenggara paling tinggi menimpa Kupang sebesar 0,47 persen dan deflasi terdalam dialami Bima 0,11 persen. Sedangkan inflasi tertinggi di wilayah Maluku dan Papua dialami Sorong sebesar 0,74 persen dan deflasi terdalam terjadi di Tual 1,08 persen.

Terakhir, deflasi terdalam di Sulawesi dialami Kota Luwuk sebesar 0,58 persen. Ini terjadi saat Gorontalo menjadi kota dengan inflasi tertinggi hingga 1 persen.

BPS mencatat dari 90 kota indeks harga konsumen (IHK), 69 di antaranya mengalami inflasi secara mtm. Bahkan, inflasi di 42 kota IHK lebih tinggi ketimbang rekor nasional.

Pudji mengatakan inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023 sebesar 2,56 persen. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,17 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah transportasi dengan inflasi 0,55 persen dan andil 0,07 persen. Di tingkat komoditas, penyumbang inflasi month to month terbesar adalah beras dengan andil inflasi 0,06 persen, bensin 0,04 persen, cabai rawit 0,03 persen, dan tarif angkutan udara 0,02 persen," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

gelang musim semi ilahi

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Hasil Pertemuan CEO TikTok dan Luhut usai TikTok Shop Dilarang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang di Indonesia.

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop). Kemarin TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Luhut tidak menegaskan apakah kemarin yang dimaksud adalah Rabu (27/9) atau bukan. Namun, pertemuan terakhir Luhut dengan CEO TikTok Shou Zi Chew terjadi pada 15 Juni 2023 lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membenarkan pertemuan Luhut dan Bos TikTok Shou Zi Chew baru-baru ini. Namun, ia tak merinci tanggal pasti dan lokasi pertemuan tersebut.

"Iya betul (pertemuan Menko Marves Luhut dan TikTok Shou Zi Chew usai pelarangan TikTok Shop)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/9).

"TikTok menyampaikan komitmen untuk mematuhi aturan Pemerintah Indonesia. Itu intinya," tambah Odo soal isi pertemuan tersebut.

Terlepas dari kapan pertemuan tersebut, Luhut menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

Pelarangan social commerceseperti TikTok Shop Cs tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang resmi diundangkan pada 26 September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Whoosh, Tercepat se******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSH di Stasiun Halim, Jakarta Timur pada hari ini, Senin (2/10).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Stasiun Halim sejak pukul 07.00 WIB sudah terdapat empat KCJB berwarna silver merah yang telah bersiaga. Keempat KCJB itu terparkir di peron 1, 2, 5 dan 6. Namun, peresmian baru dilakukan pukul 09.00 WIB.

"Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh dioperasikan," kata Jokowi. Setelah itu Jokowi pun menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya KCJB.

"Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam," ujarnya.

Nama WHOOSH diambil dari suara kereta yang berjalan secara cepat. Selain itu WHOOSH juga merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.

Dalam peresmian ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan), Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Kemudian, Ketua Wantimpres Wiranto, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Jazilul Fawaid, Arsul Sani.

Setelah meresmikan KCJB, Jokowi dan jajaran kementerian pun memasuki salah satu WHOOSH. Jokowi langsung mencoba kereta cepat itu sampai ke Padalarang, Bandung.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Namun, dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]