apa itu pola gacor

Jimat Misterius

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda******

Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.

"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.

[Gambas:Video CNN]

Cincin Dewa Memasak

Jokowi Minta Menhub Atur Slot Penerbangan RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk mengatur slot penerbangan di Indonesia, termasuk tidak melayani penerbangan yang tak produktif.

"Hari ini Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas (ratas) dan menugaskan kami untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan slot time, berkaitan dengan penerbangan dalam dan luar negeri," ungkap Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Budi mencatat penerbangan dalam negeri Indonesia saat ini dibandingkan dengan 2019 sudah pulih 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen. 

Budi menegaskan Kemenhub sudah melakukan beberapa hal untuk mengatur slot penerbangan. Pertama, mendistribusikan atau re-balancing terhadap kapasitas 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sebagai contoh, Terminal 3 sebagian (dialihkan) ke 2F sehingga penerbangan umroh bisa dilakukan di 2F. Ini sangat signifikan," jelas Budi.

Kedua, mengurangi jumlah peserta umroh di Terminal 3 dan 2. Namun, dibuat satu launch yang nyaman layaknya hotel. Budi mengatakan langkah tersebut membuat pengantar jemaah umroh bisa menunggu lebih dari 3-4 jam dengan fasilitas yang bagus.

Ketiga, bagaimana mengoptimalkan runway tiga di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, ini harus dioptimalkan agar kapasitas dan antrean pesawat menjadi lebih baik.

"Kami juga minta PT Angkasa Pura II (AP II) dan kawan-kawan untuk meningkatkan ground handling, itu yang kadang-kadang menyebabkan keterlambatan," tegasnya.

Keempat, Kemenhub bersama AP II dan AirNav Indonesia akan melakukan distribusi slot. Budi sadar ada golden time pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk menyebar penerbangan pada waktu-waktu lain.

Selain itu, Budi mengatakan permintaan pada bandara internasional di musim dingin dan panas 2023 tinggi. Pihaknya akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara sekaligus menertibkan dan menyeleksi penerbangan yang produktif.

"Penerbangan produktif pasti akan kami berikan, tetapi kalau penerbangan itu tidak produktif, Pak Presiden menginstruksikan untuk tidak terlalu dilayani dulu," pungkas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Harga Pangan Kompak 'Terbang' Menyambut Liburan Tahun Baru******

Harga bahan pangan di semua pasar Indonesia kompak terkerek menjelang perayaan Tahun Baru 2023. Seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah besar, hingga minyak goreng curah.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Rabu (28/12), harga daging ayam ras segar tercatat Rp37.750 per kilogram (kg) atau naik Rp150 dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga dengan cabai rawit merah besar naik Rp500 menjadi Rp38.900 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp450 menjadi Rp40.600 per kg. Lalu, cabai rawit hijau naik Rp600 menjadi Rp50.650 per kg.

Adapun harga telur paling tinggi ada di tiga provinsi, yaitu Papua senilai Rp41.100 per kg, Maluku Rp40.600 per kg, dan di Papua Barat telur ayam dijual Rp39.650 per kg. Sedangkan harga telur ayam terendah ada di Bali sebesar Rp25.350 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga telur ayam naik Rp123 menjadi Rp30.058 per kg. Kemudian harga minyak goreng curah naik Rp115 menjadi Rp15.540 per kg, dan harga beras IR I naik Rp5 menjadi Rp11.740 per kg.

Tak hanya itu, harga daging sapi juga ikut terkerek. Daging sapi murni (semur) naik Rp192 menjadi Rp141.279 per kg, dan daging sapi has naik Rp587 menjadi Rp146.951 per kg.

Seluruh jenis cabai pun terpantau naik di sejumlah pasar di DKI Jakarta. Cabai rawit merah naik Rp407 menjadi Rp56.581 per kg, dan cabai merah keriting naik Rp1.536 menjadi Rp44.558 per kg, serta cabai merah besar naik Rp347 menjadi Rp42.756 per kg.

Sedangkan, harga ayam ras justru turun di pasar DKI sebesar Rp155 menjadi Rp39.666 per ekor, harga ikan mas juga turun Rp609 menjadi Rp36.285 per kg, dan ikan lele turun Rp352 menjadi Rp27.297 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Langkah Bapanas Jaga Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan saat Nataru******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency tengah bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah pangan yang harus dipenuhi serta sumbernya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan neraca pangan nasional akan memudahkan memenuhi kebutuhan pangan dan menekan lonjakan harga. Terutama pada saat momen hari raya, seperti Natal dan Tahun Baru 2022 ini.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menargetkan setiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Hal ini juga sebagai tindak lanjut penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan sendiri dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Berapa potensi produksi (dalam negeri). Kemudian teman-teman di Kementerian Pertanian, BPS (juga bisa) memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri kita harus cek realisasi dari persetujuan itu seperti apa," ujar Arief.

Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama stakeholder pangan di sejumlah daerah juga menjalankan Gelar Pangan Murah (GPM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

Menurut Arief sejauh ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUNM Pangan, pelaku usaha swasta dan Bank Indonesia dan yang lainnya.

"Salah satu yang kita kerjakan jadi setiap hari Senin Pak Tito Menteri Dalam Negeri mengundang, di pangan ada badan pangan nasional, BPS, ada Kementerian Perdagangan, seluruh gubernur, bupati ada yang daring ada yang luring. Nah itu disampaikan perkembangan salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah," ujar Arief.

Arief menambahkan, pelibatan Kementerian/Lembaga dan yang lain dalam GPM ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan program ini. Sebab, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dengan pelibatan ini tentunya mempermudah menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kerjanya itu rame-rame Keroyokan kita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri Makanya namanya gerakan saling bekerjasama salah satu kuncinya adalah Sinergi dan kolaborasi," ujarnya.

Program ini, lanjut Arief, juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk itu, pihaknya bersama stakeholder akan serius dan fokus dalam menjalankan program tersebut.

"Sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.