gas4d

Naga kebanggaan satu generasi

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

UMP Sulut 2024 Naik 1,67 Persen Jadi 3,5 Juta******

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menetapkan UMPSulut 2024 naik sekitar 1,67 persen dari Rp3,4 juta ke Rp3,5 juta.

"Saya kira sangat kondusif. Karena pengusaha dan serikat pekerja juga memahami, ekonomi kita membaik, tapi kan masih menanjak terus," kata Dolly pada Selasa (21/11).

Selain itu, upah juga mengacu Surat Edaran Menaker perihal Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Kendati demikian, besaran kenaikan UMP Sulut 2024 masih di bawah tuntutan buruh sebesar 15 persen.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Erick Thohir Bicara Peluang Harga Tiket Whoosh Rp150 Ribu Diperpanjang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal peluang tiket promo Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) Whooshakan diperpanjang hingga libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia mengatakan kebijakan terkait tiket Whooshmasih akan didiskusikan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Masih nanti nunggu. Kan kebijakannya itu tidak hanya dari saya, dari menhub nanti. Ini peningkatannya udah habis terus loh tiketnya," katanya.

Karena tingginya minat penumpang Kereta Cepat Whoosh, KCIC menambah layanan memesan tiket via WhatsApp.

Dengan layanan ini, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan rombongan, seperti liburan, gathering, study tour atau aktivitas lainnya tidak akan kesulitan mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh.

Sejak 17 Oktober hingga 18 November 2023, Whoosh melayani sekitar 670 permintaan perjalanan rombongan, dengan total penjualan tiket perjalanan rombongan sekitar 54 ribu kursi.

Namun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya membatasi pembelian lewat WhatsApp minimal 20 penumpang.

"Dengan melakukan pemesanan secara grup ini, calon penumpang tidak perlu repot memesan tiket dengan menggunakan beberapa akun atau khawatir mendapatkan tempat duduk yang terpisah dengan grupnya," kata Eva dalam keterangan resmi, Senin (20/11).

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah