pinjol ilegal terbaru 2022

Pedang Teratai Hijau

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Aku bukan Yae Rin

Erick Respons Prabowo Mau Pangkas Subsidi Energi Demi Makan Gratis******

Menteri BUMNErick Thohirmerespons isu rencanaPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memangkas subsidi energi demi program makan siang gratis.

Ia mengatakan belum mendengar isu itu. Tapi ia mengakui ada anggaran subsidi energi yang cukup besar digelontorkan oleh negara saat ini.

Total anggaran mencapai Rp540 triliun. Erick menegaskan program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran sejatinya beda konteks dengan subsidi energi itu.

"Saya belum dengar (rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis). Yang pasti Indonesia sudah beri subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran," ucap Erick, dikutip dari detikcom, Minggu (18/2).

"Soal alokasi dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensi ya nanti, saya tidak berhak bicara itu karena saya ini masih bekerja dan melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi, saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan," tambahnya.

Isu Prabowo-Gibran akan memotong subsidi energi untuk melaksanakan program makan siang gratis muncul dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi internasional.

Usai ramai dan menjadi perdebatan, Eddy mengklarifikasi pernyataannya. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

"Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk Pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," kata Eddy, Sabtu (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

BKN: 2.505 PNS dari 25 Instansi Siap Pindah ke IKN******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan sebanyak 25 instansi telah melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan total ASN yang siap pindah sebanyak 2.505 orang.

Sebanyak 25 instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamananan.

Lalu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Haryomo mengatakan BKN telah melakukan uji kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

"Yang kita prioritaskan utama yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian. Yang pasti kompetisi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-AKHLAK," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/3).

Kendati demikian, ia enggan membeberkan kapan ASN akan mulai pindah ke IKN. Menurutnya, itu merupakan ranah Kemenpan-RB.

Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan ASN akan pindah ke IKN mulai September 2024. Rencana itu mundur dari awalnya Juli.

Anas mengungkapkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Produk Kebutuhan Harian yang Diskon di Transmart Full Day Sale******

Jangan sampai ketinggalan kesempatan menghemat pengeluaran bulanan lewat promo Full Day Sale di Transmart yang berlangsung dua hari, sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/2).

Banyak produk-produk siap konsumsi dan kebutuhan harian lainnya yang dibanderol dengan harga miring.

Lihat Juga : Serbu, Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart Hari Ini

Butuh stok pampers untuk si kecil di rumah? Borong aja sekalian mumpung harganya miring. Mamy Poko royal soft boys/girls S70/M64/L52/XL46 harga normal Rp250.300, harga diskon jadi Rp192.000.

Masih ada banyak produk kebutuhan harian lainnya yang didiskon. Di bawah ini daftar selengkapnya.

• Ice genuine original 900 gram harga normal Rp46.900, harga diskon jadi Rp35.920.
• Mamy Poko royal soft boys/girls S70/M64/L52/XL46 harga normal Rp250.300, harga diskon jadi Rp192.000.
• Bagis/Swallow kamper 300 gram harga normal Rp40.500, harga diskon jadi Rp27.520.
• Attack plus softener 1.200 gram harga normal Rp44.500, harga diskon jadi Rp29.920.
• ABC sambal 135 ml harga normal mulai Rp7.900, harga diskon jadi Rp5.760.
• Nice softpack yellow 250's harga normal Rp18.500, harga diskon jadi Rp13.520.
• Fiesta crispy bubble nugget 500 gram harga normal mulai Rp59.900, harga diskon jadi Rp39.600.
• Pikopi kopi mix 20 gram harga normal mulai Rp8.800, harga diskon jadi Rp6.240.
• Marjan syrup 460 ml (varian tertentu) harga normal Rp30.000,harga diskon jadi Rp19.900.
• Kapal Api special 380 gram harga normal Rp38.900, harga diskon jadi Rp27.920.
• ABC kecap manis refill 685 ml harga normal Rp23.900, harga diskon jadi Rp16.400.
• Good Day minuman 250 ml harga normal Rp7.100, harga diskon jadi Rp4.560.
• Teh Pucuk Harum botol 1.300 ml harga normal Rp13.500, harga diskon jadi Rp9.500.

Supaya bisa bawa pulang semua produk incaran dengan harga diskon, jangan lupa bayarnya menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Masih belum punya salah satu banknya? Begini caranya, tinggal downloadAllo Bank dari hp melalui App Store atau Google Play Store. Lalu upgrade akunnya ke Allo Prime agar bisa klaim harga diskon.

Alternatif lain bisa mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah secara instan di setiap gerai Transmart. Nantinya, limit kartu kredit tersebut bisa langsung dipakai belanja di Transmart.

Selama periode Transmart Full Day Sale berlangsung, diskon yang diberikan hanya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Yuk buruan ke Transmart terdekat sekarang!

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]