link slot gacor hari ini terbaru

Di Tiga Kerajaan

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Sistem pelatihan super

Jadi Tuan Rumah, UIN Walisongo Semarang Sambut Kembali AICIS 2024******

SEMARANG —Annual International Conference on Islamic Studies Tahun 2024resmi dimulai, Senin (11/12/2023). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan ke-23 AICIS.

Pelaksanaan konferensi internasional kajian keislaman terbesar di Asia Tenggara akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Tema yang diusung dalam konferensi adalah Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.

“Mulai hari ini, kami undang para peneliti dan akademisi untuk ikut berpartisipasi dalam call for paper & panels AICIS 2024,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.Tp, M.T., memulai kick off AICIS 2024, Senin ini.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag menerangkan AICIS merupakan salah satu ajang perhelatan konferensi terbesar tentang studi keislaman di perguruan tinggi.

Aicis menjadi forum yang paling representatif, paling megah dan paling melibatkan banyak peserta. “Aicis ini jangan hanya menjadi forum akademik yang bermakna, tapi harus ikut menyelesaikan problem di luar kampus. Jangan menjadi negara gading,” ujar pria yang akrab disapa Prof Inung.

Aicis diharapkan melahirkan karya-karya yang monumental. Hasil karya dari konferensi harus dapat dibukukan secara ilmiah, serta dinikmati secara luas oleh masyarakat.

“Tema AICIS selalu munasabah dengan tema sebelumnya. Tema tahun ini kita ingin memperdalam bahwa kajian keagamaan umum pada akhirnya harus berani mendefiniskan diri ketika dihadapkan pada krisis kemanusiaan,” tandasnya.

Kampanye AICIS diminta untuk lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional.

Selain itu, bersamaan denganAicisjuga akan digelar leader forumdari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk berbicara masalah kemanusiaan, perdamaian dalam skema hak asasi manusia.

“Aicis 2024 akan diselenggarakan leader forum dari berbagai negara di kawasan asia tenggara. Kami undang mereka untuk bicara masalah kemanusiaan global, perdamaian, juga skema HAM dikaitkan dengan narasi keagamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Aicis 2024, Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag mengatakan bahwa penyelenggaranAicis 2024tidak hanya mengekspose hasil penelitian dosen, tapi juga akan dipresentasikan dan dinikmati oleh masyarakat.

TemaAicis 2024yakni Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.Tema utama akan dibagi menjadi 7 panel session yaitu:
1. Religion, Nationalisme,and Citizenship in Southeast Asia
2. Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism Citizenship, and Human Rights
3. Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

4. Religious Tensons and Global Humanity
5. Gender, Spirituality, and Minority Issues
6. Fiqh Siyasah or War and Peace: Post Colonial Era
7. Maslahah Mursalah based Policy, Equaity and Empowerment

Pada tahun ini  Aicis 2024memasuki tahun ke-23. Aicis pertama diselenggarakan pertama kali pada tahun 2000 di Kota Semarang, lalu tahun ini dibawa kembali ke Semarang.

Pada edisi 2022, Aicis dilaksanakan di UIN Mataram di Bali. Pada 2023, Aicis dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

SMAN 7 Solo Gelar Pendidikan Karakter Hasthalaku, Kembalikan Sikap Luhur Jawa******

SOLO–SMA Negeri 7 Solo menggelar kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter dan Implementasinya di kehidupan sehari-hari sebagai cerminan sikap Hasthalaku di Taman Budaya Jawa Tengah pada Selasa (12/12/2023).

Kegiatan ini berupa pembekalan pendidikan karakter oleh Korem 074 Warastratama untuk seluruh siswa kelas X dan XI SMAN 7 Solo. Selama pembekalan, murid-murid tersebut mendapatkan ilmu tatacara Baris Berbaris dalam PBB serta wawasan kebangsaan.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Sekretaris kegiatan, Anis Setyawati, mengatakan para siswa juga diberi pendisiplinan dalam melaksanakan ibadah secara bersama-sama.

Anis menjelaskan hasthalaku adalah sikap andhap asor dan menjunjung tinggi toleransi. Lewat penguatan karakter tersebut para murid juga mendapatkan pendidikan hasthalaku.

“Para siswa diajarkan untuk meningkatkan kedekatan dengan Tuhan dan agama yang mereka anut, tentunya tidak melupakan sikap toleransi kepada agama lainnya. Pada acara kemarin siswa-siswa diajarkan tertib beribadah dan lokasi beribadah dibagi di tempat-tempat sesuai agamanya masing-masing,” tutur Anis saat dihubungi Solopos.comsecara terpisah, Kamis (14/12/2023).

Menurut dia, cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa murid-murid kelas X dan XI SMAN 7 Solo sesuai agama yang mereka anut, dan juga mengajarkan pengenalan agama lainnya yang ada di Indonesia.

Melihat kesuksesan acara, Anis mengatakan pihak SMAN 7 Solo akan menggelar kegiatan serupa di tahun berikutnya untuk mendidik karakter murid-murid mereka. Namun, dia memastikan kegiatan akan diselenggarakan menyesuaikan jadwal kegiatan belajar dan mengajar (KBM).

“Generasi murid-murid sekarang adalah generasi Z atau genzet yang secara 24 jam terpapar teknologi dan Internet, menyebabkan perilaku dan karakter mereka tidak sesuai dengan karakter orang Jawa lagi yang luhur dan berbudaya. Tentunya dengan penguatan karakter ini bisa menumbuhkan karakter yang sudah luntur tersebut,” ujar Anis.

Anis mengatakan murid-murid menerima pelatihan karakter tersebut dengan antusiasme yang tinggi, menurut dia, hal itu karena pelatihan dilakukan secara kolektif dan tidak ada rasa saling menggurui dalam pertemanan antarmurid.

Anis berharap lewat pelatihan dan penguatan karakter tersebut, para siswa belajar bahwa sejatinya setiap agama itu baik, maka kita sebagai manusia harus baik juga dalam menerapkan ajaran agama.

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Daftar Lengkap Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, hingga PPLN******

JAKARTA — Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Para capres-cawapres hingga caleg masih terus berkampanye.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan logistik, petugas Pemilu di tingkat pusat hingga di tempat pemungutan suara (TPS) seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dilansir dari Indonesiabaik.id via Bisnis.com, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk kenaikan honor ad hoc penyelenggara pemilu 2024.

Seperti data yang dirilis oleh KPU, keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Jika dilihat dari perbandingan pada pemilu sebelumnya, honor badan ad hoc pada 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan honor ini mencakup para penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, hingga Pantarlih LN.

Adapun badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu 2024 itu meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Perincian honorarium badan ad hoc untuk pemilu 2024 sebagai berikut:

– PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Ketua: Rp2,5 juta Anggota: Rp2,2 juta

Sekretaris: Rp1,85 juta

Pelaksana: Rp1,3 juta PPS

– (Panitia Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,5 juta

Anggota: Rp1,3 juta

Sekretaris: Rp1,15 juta

Pelaksana: Rp1,05 juta

– Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih): Rp1 juta

– KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,2 juta (Pemilu 2024); Rp900.000 (Pilkada 2024)

Anggota: Rp1,1 juta (Pemilu 2024); Rp850.000 (Pilkada 2024)

Satlinmas: Rp700.000 (Pemilu 2024); Rp650.000 (Pilkada 2024)

– PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)

Ketua: Rp8,4 juta Anggota: Rp8 juta

Sekretaris: Rp7 juta

Pelaksana: Rp6,5 juta

– Pantarlih Luar Negeri: Rp6,5 juta

– KPPS Luar Negeri

Ketua: Rp6,5 juta

Sekretaris: Rp6 juta

Satlinmas Luar Negeri: Rp4,5 juta

Selain kenaikan honor badan ad hoc, pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan bagi petugas badan ad hoc selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rinciannya, santunan bagi yang meninggal dunia Rp36 juta per orang, untuk yang cacat permanen Rp38 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang, luka sedang Rp8,25 juta per orang, serta, bantuan biaya pemakaman, Rp10 juta per orang.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Lengkap! Segini Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, Hingga PPLN”

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.