mantabslot

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Ini Alasan UNS Solo Beri Beasiswa S2 untuk Eks Napi Teroris Jack Harun******

SOLO—Eks teroris Bom Bali, Joko Triharmanto alias Jack Harun yang juga Ketua Yayasan Gema Salam kini mendapatkan beasiswa kuliah dari Unit Pengumpul Zakat Universitas Sebelas Maret atau UPZ UNS Solo.

Jack Harun berkesempatan kuliah di Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2–PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Solo.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Dia bercerita beasiswa itu bermula ketika dirinya mengisi acara seminar yang diselenggarakan BPIP bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di UNS Solo. Pada seminar tersebut, eks teroris bom Bali itu bertemu dengan Wakil Rektor I UNS, Ahmad Yunus.

“Kemarin beberapa waktu lalu Prof Yunus menelepon saya, ‘Mas Jack mau kuliah lagi tidak untuk menambah ilmu dalam Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan,’ saya katakan ‘kalau dari saya pribadi mau, namun terkendala biaya,’” kata Jack Harun kepada Solopos.com, Selasa (21/2/2023).

Dalam sambungan telepon tersebut Jack Harun ditawari pihak UNS melalui Ahmad Yunus untuk melanjutkan kuliah Magister PPKn. “Ini nanti kalau mau kita bantu untuk beasiswanya,” ujar dia menirukan Ahmad Yunus.

Lulusan S1 Teknik Mesin UNS Solo bersedia mengambil beasiswa tersebut, lalu selang beberapa saat dirinya mendaftar secara administrasi dan mengikuti ujian masuk sampai dinyatakan lolos. Jack Harun secara resmi dinyatakan sebagai mahasiswa UNS.

“Kemudian saya daftar untuk ujian dan tahapnya kita lalui semua, alhamdulillah bisa lulus [ujian masuk],” kata dia.

Per Rabu (21/2/2023) ini, Jack Harun, sudah mulai kuliah secara daring. “Hari ini sudah kuliah dan ini hari pertama kuliah tapi masih online,” ujar dia.

Dia mengaku senang bisa mengenyam pendidikan S2 di kampus lamanya itu. Baginya kesempatan ini merupakan tantangan baru sebab dirinya sudah lama tidak sekolah. Terlebih prodi yang diambil merupakan suatu yang dulunya dia tolak.

“Apalagi kan di dunia kami tidak mengakui Pancasila, terus hari ini saya kuliah tentang Pancasila. Tentunya ini akan menjadi hal yang berbeda, dulunya kami mengingkari dan sekarang harus belajar,” kata dia.

Baginya kesempatan menimba ilmu ini akan menjadi modal penting ketika dia diundang untuk memberikan pemaparan tentang paham Pancasila dan sosialisasi mengenai radikalisme ke masyarakat maupun lembaga pendidikan.

“Harapannya dari Prof Yunus kan memang memberi beasiswa kepada saya biar ada penambahan ilmu yang ini lebih khusus lagi mengenai Pancasila ya, sehingga memperkaya saya ketika menyampaikan materi testimoni ke temen-temen di mahasiswa atau generasi muda agar tidak salah jalan,”  jelas dia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Ahmad Yunus, membenarkan pria bernama lengkap Joko Triharmanto itu mendapatkan beasiswa dari UNS. “Benar Beasiswa dari UPZ [Unit Pengumpul Zakat] UNS,” katanya singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Dia mengatakan beasiswa tersebut diberikan kepada Jack Harun, lantaran telah menunjukan kontribusi positif ke masyarakat, termasuk membina generasi muda.

“Berdasarkan atas contoh yang baik dari seorang Jack Harun, yang telah sadar untuk ikut membangun bangsa berdasarkan ideologi Pancasila, dan membina para generasi muda untuk mandiri melalui kegiatan wirausaha,” kata dia.

Berbahagialah para gadis petani

Kemendikbudristek Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA UNS******

SOLO—Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo yang sebelumnya dibekukan kini menemui titik terang. Pasalnya Tim Teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan sosialisasi tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA di Auditorium G. P. H. Haryo Mataram UNS, Senin (8/1/2024).

Tata cara itu tertuang dalam Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, yang juga selaku Ketua Tim Teknis Kemdikbudristek memaparkan dalam peraturan ini, pada Pasal 2 tertulis komposisi keanggotaan anggota MWA.

Anggota MWA UNS berjumlah 17 orang yang terdiri atas Menteri, Rektor, Ketua Senat Akademik (SA), wakil dari masyarakat berjumlah 4 orang, wakil dari SA 7 orang, wakil dari alumni 1 orang, wakil dari tenaga kependidikan 1 orang, dan wakil dari mahasiswa 1 orang.

Selain mengatur terkait jumlah anggota, dalam peraturan tersebut juga mengatur Panitia Pemilihan Anggota MWA, persyaratan menjadi anggota MWA, tata cara pendaftaran bakal calon anggota MWA, tata cara pemilihan calon anggota MWA, pengusulan dan penetapan anggota MWA, serta pemberhentian anggota MWA. 

Nizam mengatakan Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 lahir mengacu pada PP statuta UNS dan juga mengacu pada Permendikbudristek No. 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS. 

“Prinsip dasar Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 ini selain disusun secara partisipatoris, kami juga ingin memastikan dalam pembentukan MWA itu sedemokratis mungkin. Kita libatkan semua komponen di UNS,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, diterima Solopos.com, Selasa (9/1/2024).

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengatakan dengan adanya Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 memberikan kepastian tentang pemilihan keanggotaan MWA UNS. Lembaga di tubuh internal UNS itu sempat dibekukan dan kini mulai dibangun ulang.

“Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, pada akhirnya kepastian tentang pemilihan keanggotaan MWA UNS terjawab sudah, dengan diterbitkannya Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA UNS,” kata dia.

Jamal menyebut sosialisasi Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 ini sangatlah penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengimplementasikannya. Dia mengajak seluruh pimpinan, civitas academica, dan alumni mengawal pemilihan anggota MWA UNS.

“Dengan menjaga agar tahapan proses pemilihan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, objektifitas, dan transparansi,” kata dia.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para civitas academicaUNS yang terdiri atas Rektor beserta Wakil Rektor, Dewan Profesor, Senat Akademik (SA), Dekan dan Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas, perwakilan dosen, Koordinator, subkoordinator, perwakilan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan perwakilan alumni.

Panggilan Sihir

Adjunct Professor for Creative Leap in Faculty of Engineering UNS******

SOLO — Some lecturers from several foreign universities attended as Adjunct Professors and Doctor Fellows at the Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret (FT UNS) Solo.

A number of teaching staff from several foreign universities attended as Adjunct Professors and Doctor Fellows at the Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret (FT UNS) Solo.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Their presence is to strengthen human resources (HR) in the Faculty of Engineering which is wrapped through the Strengthening Creative, Innovative, and Productive Human Resources program to support the achievement of superior UNS in 500 world-class universities.

Firstly, Prof. Dr. Lar. Ismail Bin Said who is an Adjunct Professor in the Architecture Study Program, Faculty of Engineering, UNS. He is from the Landscape Architecture Program Faculty of Build Environment and Surveying, University Technology Malaysia. Then, Prof. Dr. ing. Hendro Wicaksono with Adjunct Professor status in the Industrial Engineering Study Program, Faculty of Engineering, UNS. He comes from Jacob University Bremen, Germany.

“While Doctor Fellows in the Faculty of Engineering is Dr. Lee Yoke Lai. He is a Post Doctoral Fellow in the Architecture Study Program, Faculty of Engineering, UNS, and comes from the Landscape Architecture Program, Faculty of Build Environment and Surveying, University Technology Malaysia. Then there’s Dr. Ariva Sugandi Permana, M.Sc., Ph.D. He is a Post Doctoral Fellow in the Civil Engineering Study Program, Faculty of Engineering, UNS who comes from King Mongkut’s Institute of Technology Landrabang (KMITL) Thailand,” explained the person in charge of the program, Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si, when met by Solopos at his office recently.

Wahyudi Sutopo, who is also Deputy Dean of Human Resources, Finance and Logistics, FT UNS, explained that the benefits of the program include increasing international cooperation networks between FT UNS and other universities abroad; improving the competence of lecturers and students at FT UNS through the transfer of knowledge and information from outsiders; as well as supporting the achievement of Main Performance Indicators (IKU) of State Universities and Higher Education Service Institutions within the Ministry of Education and Culture in accordance with the Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 754/P/2020 (IKU 6: Higher Education cooperates with other tertiary institutions abroad).

“This activity is funded by the 2021/2022 UNS Creative Leap Fund and is covered by a Contract Agreement between the person concerned and the leadership of the Faculty of Engineering,” he explained.

While participating in industrial internships, Adjunct Professor/Post Doctoral Fellow participants are obliged, among other things, to teach at a designated Study Program at FT UNS with a minimum of 6 credits for a Post Doctoral Fellow and a minimum of 4 credits for an Adjunct Professor.

They must also conduct joint research with lecturers in the designated Study Program at least one publication in a reputable international journal. Then support the strengthening of management in the designated program through various supporting activities such as workshops or other activities for the preparation and implementation of international accreditation, development of the Capstone Design teaching and learning system, internships, final project/thesis, and development of international journals.

“Last but not least is facilitating or inviting lecturers from the FT UNS to be involved in activities at the higher education institutions from which the Adjunct Professor/Post Doctoral Fellow participants originate, such as studium general, team teaching, knowledge sharing, joint Supervision and so on,” added Wahyudi.

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.

Rekor pertempuran inti

MWA Tetap Akan Lantik Rektor, Dekan FK UNS Solo Sebut Tidak Sesuai Jalur Hukum******

SOLO—Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atau FK UNS Solo, Reviono, menyatakan tetap dijalankannya pelantikan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum.

“Penolakan ini sebenarnya masuk ke pembangkangan terhadap pemerintah, karena Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 jelas instruksi dari pemerintah. Tetapi, MWA merasa tidak melakukan pelanggaran dan tetap melanjutkan pelantikan rektor yang jelas-jelas di peraturan dianggap tidak legal,” kata Reviono dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu (5/4/2023).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Sesuai ketentuan, semestinya saat ini MWA menerima peraturan tersebut. Proses keberatan dapat dilakukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Reviono, peraturan menteri (Permen) tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek terhadap regulasi terkait pemilihan rektor UNS. Investigasi yang menghadirkan semua calon rektor, panitia, dan WMA dilakukan selama 17 hari pada Januari 2023.

Dia mengungkapkan salah satu pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit Itjen Kemendikbudristek adalah saat ketua MWA mendelegasikan pemilihan rektor UNS kepada wakil ketuanya.

“Padahal, ketentuan ini semestinya hanya dapat digunakan dengan alasan khusus yang menyebabkan ketua MWA tidak dapat melaksanakan tugas harian pada waktu tertentu,” lanjut dia.

Pendelegasian tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. “Jadi termasuk dalam peraturan pemilihan rektor sangat penting tata cara pemilihan. Itu sangat penting, tapi yang tanda tangan wakil ketua MWA. Sudah salah disitu,” terang Reviono. 

Dia menyebut seharusnya seluruh pihak yang terkait mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023. “Kalau ada yang melawan, ya kita harus menjelaskan ke mereka dan mengajak untuk patuh terhadap peraturan pemerintah,” ujar dia. 

Sebelumnya, inti dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2023 memuat dua hal. Pertama, MWA UNS dibekukan sementara berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta temuan audit dan rekomendasi Itjen Kemendikbudristek.  

Kedua, menyatakan tidak sah sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor UNS Periode 2023-2028 karena cacat hukum. Pemilihan rektor akan diulang segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tersebut tuntas diperbaiki.

Pada kesempatan terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan undang-undang terkait.

Menurut dia, pembentukan produk perundang-undangan terdapat beberapa bentuk sesuai undang-undang yang mengaturnya. 

“Dengan begitu, dalam Permen yang mencabut peraturan di bawahnya, memang tidak sama dengan produk peraturan menteri yang melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menjawab pertanyaan mengapa pembekuan sementara MWA UNS yang sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektornya berbentuk peraturan menteri, bukan berupa keputusan menteri,” jelas Chatarina.

Tauren tercela

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.