daftar pinjol yang masuk bi checking

Sembilan putaran sangat indah

Kementan Pastikan Stok Cabai Aman Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok cabai dan bawang merah masih tercukupi selama momen Hari Raya Natal 2022dan Tahun Baru 2023.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengklaim dari hasil pemantauan yang telah dilakukan kedua bahan pangan itu masih terkendali baik di wilayah Jawa maupun Luar Jawa.

"Dari hasil laporan Tim Pemantauan, pasokan aneka cabai dari wilayah sentra produksi ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) aman dan terkendali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12).

Prihasto menyebut dari hasil koordinasi dengan champion cabai di berbagai daerah sentra, pasokan ke PIKJ dari Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) mencapai 4-5 ton per hari, Sulawesi Selatan sekitar 2 ton per hari, dan Magelang (Jawa Tengah) mencapai 4 ton per hari.

Manager Unit Pasar Besar PIKJ Mardiyanto memastikan pasokan aneka cabai ke Pasar Induk Kramat Jati juga masih lancar.

Ia menuturkan per Sabtu (24/12), pasokan cabai merah keriting (CMK) mencapai 41 ton, cabai rawit merah (CRM) 30 ton, cabai merah besar (CMB) 19 ton, dan cabai rawit hijau (CRH) 12 ton.

"Pasokan dari lokasi sentra produksi ke PIKJ menjelang Nataru ini lancar. Harga juga tidak ada pergolakan. Aman," jelasnya.

Lihat Juga : H-1 Jelang Nataru, 28 Ribu Orang Menyeberang dari Jawa ke Sumatra

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Bank Dunia Sebut Beras Indonesia Termahal di Asia Tenggara******

Laporan Bank Dunia(World Bank) menyebut harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara Asia Tenggaralainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

"Harga eceran beras Indonesia secara konsisten merupakan yang tertinggi di ASEAN selama dekade terakhir," bunyi laporan Bank Dunia dikutip pada Selasa (20/12).

Tingginya harga beras juga disebabkan panjangnya rantai pasok, serta biaya distribusi yang tinggi karena kondisi geografis Indonesia.

Bank Dunia memprediksi tingginya harga pangan akan memperparah kerawanan pangan dan menyebabkan gizi buruk.

Pada 2021, prevalensi gizi kurang di Indonesia meningkat menjadi 8,5 persen dari 7,6 persen pada 2019.

Di sisi lain, inflasi makanan cenderung berdampak negatif pada rumah tangga miskin dan rentan, karena rumah tangga yang lebih miskin membelanjakan
bagian yang lebih besar dari pengeluaran mereka untuk makanan.

Maka dari itu, langkah-langkah kebijakan untuk memitigasi dampak inflasi pangan yang tinggi saat ini terhadap konsumen, investasi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi tiga tantangan ketahanan pangan.

Tantangan itu adalah ketersediaan pangan (persediaan keseluruhan yang memadai), akses pangan (akses ekonomi dan fisik di tingkat rumah tangga) dan stabilitas dari waktu ke waktu.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

KPPU Sumut Awasi Kenaikan Harga Ayam dan Telur Jelang Nataru******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumatra Utara sedang memantau lonjakan harga daging ayam dan telurmenjelang Natal dan Tahun Baru 2023.

Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan kenaikan tersebut disebabkan oleh terkereknya harga pakan dan meningkatnya permintaan dari masyarakat.

Saat ini harga telur di pasar tradisional Rp30 ribu - Rp32 ribu per kg. Padahal sebelumnya telur ayam dijual sekitar Rp26 ribu per kg.

Tak hanya itu, banyaknya telur yang dijual ke luar Sumatera Utara yaitu Jakarta, Aceh dan Batam juga turut mempengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dan meningkatnya harga telur.

"Harga telur di tingkat produsen relatif stabil, namun terjadi peningkatan harga di tingkat pedagang besar dan eceran dimana margin perdagangan semakin melebar, " jelasnya.

Di sisi lain, harga rata-rata daging ayam di pasar tradisional Kota Medan juga mengalami kenaikan rata-rata yaitu Rp29 ribu - Rp34 ribu per kg. Dalam hal ini harga daging ayam masih di bawah harga acuan penjualan di tingkat konsumen yaitu Rp36.750 per kg.

"Untuk stok aman dengan penjualan rata-rata 100 ekor per hari. Terdapat kenaikan biaya input produksi yaitu kenaikan harga pakan ayam dan biaya distribusi," jelasnya.

Menurutnya kenaikan harga juga dipicu berakhirnya masa panen peternakan ayam serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Untuk harga ayam hidup di tingkat produsen relatif stabil, namun terjadi peningkatan harga di tingkat pedagang besar dan eceran dimana margin perdagangan dari produsen ke konsumen hampir 1,6 kali lipat," sebutnya.

Ridho menyebutkan KPPU akan fokus pada beberapa komoditi yang rantai pasoknya kurang efisien dan berpotensi mudah diintervensi oleh spekulan.

"Ini menunjukkan pelaku pasar memiliki market power dalam memaksimalkan profit. Sementara Kenaikan harga pakan berbanding terbalik dengan turunnya harga jagung pada November di Sumut. KPPU kanwil I akan terus mendalami serta meminta informasi dengan berbagai pihak terkait hal tersebut. Kami juga mengingatkan kepada produsen, distributor dan pedagang besar untuk tidak memanfaatkan moment mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, " tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Ekspor Bauksit Dilarang, Menperin Ingin Kebut Industri Semikonduktor******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons baik kebijakan larangan ekspor bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung (larangan ekspor bauksit) karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan kebijakan larangan ekspor bauksit, Agus yakin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempercepat ekosistem industri semikonduktor lokal, seperti silica dan gallium, bisa terpenuhi.

"Gallium itu adalah by productsdari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," jelas Agus.

Kendati demikian, Agus belum menghitung berapa potensi nilai yang akan dikantongi Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit ini. Ia hanya menegaskan Indonesia bisa untung ratusan kali lipat jika bisa sampai ke industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia dengan berbagai macam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pastifoundry," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menegaskan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. Kebijakan itu memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]