game slot

Hati iblis yang tak terbatas

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI******

Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Kesepakatan ini dicapai dalam gelaran B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I.

Shinta memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia menyebut Kementerian Investasi bersama dengan KADIN Indonesia juga terus meyakinkan investor untuk melihat peluang investasi di daerah yang menggandeng perusahaan daerah serta UMKM. Hal ini juga sebagai komitmen dari B20 Indonesia yang mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berhasil mencapai target Investasi pada 2021 di tengah tingginya pandemi covid-19.

"Di era Presiden Joko Widdodo, FDI atau investasi asing tumbuh terbesar sepanjang masa sesudah reformasi. Investor tidak perlu ragu dengan Indonesia, karena reformasi struktural kami mampu membuat ekonomi kami tetap tumbuh, inflasi tetap terkendali dan juga proses pengurusan izin berusaha hanya melalui satu pintu serta adanya beragam insentif," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pembangunan infrastruktur dibuat merata untuk mendorong pemerataan investasi agar tak lagi bertumpu di Pulau Jawa.

Bahlil menambahkan pemerintah selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan swasta terutama KADIN Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, baik dengan cara mengundang investor asing maupun dalam negeri.

Bagi investor asing, Bahlil bahkan hanya memberikan syarat agar mengikuti aturan yang berlaku, membawa teknologi terbarukan dan menggandeng pengusaha daerah serta UMKM sebagai mitra.

Memikirkan Tibet

Respons Batik soal Kaesang Terbang ke Surabaya, Koper Sampai Kualanamu******

Manajemen Batik Airbuka suara soal curhat yang disampaikan oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep soal perjalanannya dari Singapura ke Surabaya namun koper malah 'selamat' sampai di Bandara Kualanamu.

Melalui Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro, maskapai itu menjelaskan permasalahan terjadi pada  Minggu, (13/11) kemarin. Mereka mengakui kesalahan tersebut.

Batik kata Danang karena itu meminta maaf kepada Kaesang atas masalah itu. 

Ia mengatakan koper Kaesang sudah dikirim kembali ke alamatnya dan sudah diterima pada Senin pukul 02.30 WIB. Danang menambahkan pihaknya tengah menginvestigasi kejadian tersebut.

"Hasil penyelidikan berupa rekomendasi atau referensi yang diperoleh akan dipergunakan (implementasikan) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu," katanya.

Kaeang mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya dengan menggunakan maskapai Batik Air. Cerita lucu ia sampaikan lewat unggahan di akun twitternya. Dalam unggahan itu, ia mengatakan terbang ke Surabaya dengan menggunakan Batik Air.

Tapi anehnya, koper bawaannya justru dikirim ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

"Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air 🙏🏽🙏🏽🙏🏽," kata Kaesang seperti dikutip dari akun twiternya.

[Gambas:Twitter]

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," katanya.

Kelakar Kaesang di Twitter berlanjut saat netizen bertanya mengenai keberadaan kopernya apakah sudah kembali ke tangannya atau belum. Ia menyebutkan ini menjadi alasan ia tak perlu mandi malam karena harus menunggu koper di Bandara.

"Belum terima sampai sekarang. Positifnya ya gak perlu mandi malam. Positifnya lagi, koper saya bisa jalan-jalan gratis. Terima kasih Batik Air," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Jokowi Jajakan 30 Ribu Ha Lahan Kalimantan ke Investor Asing untuk EBT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 30 ribu hektare (ha) lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan (EBT) kepada investor asingdalam KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Jokowi meyakini keberadaan lahan tersebut akan menarik para investor bergabung dalam green industrial farm yang saat ini sedang dirancang.

"Kami menyiapkan Kalimantan Utara, 30 ribu ha lahan untuk green industrial farm, yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia," ujarnya, Senin (14/11).

"Inilah kesempatan bagi para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit, untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia," papar Jokowi.

Ia menilai industrialisasi bahan-bahan mentah yang dimiliki memang harus dihentikan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dan meningkatkan pendapatan.

"Baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah kita mulai dengan nikel, dalam rangka membangun ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyentil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membawa logam Lithium agar bisa dibawa ke Indonesia. Ia meminta PM Anthony untuk melakukan hilirisasi bersama di Indonesia.

"Saya ingin menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese. Kita punya nikel kalau digabung itu bisa jadi baterai mobil listrik. Saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia," tutur Jokowi disambut gelak tawa peserta.

Diketahui sejumlah kepala negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Kementerian Investasi Terima Hibah Enam Bus Listrik dari Foxconn******

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat hibah berupa enam unit bus listrikdari Chief Executive Officer and Chairman of Hon Hai Technology Group (Foxconn) Young Liu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin Liu memberikan bus serupa kepada kementerian-kementerian lain karena kualitas bus tersebut yang baik.

"kelihatannya Pak Liu harus juga memberikan kepada menteri-menteri lain," kata Bahlil di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengatakan negara mana saja bisa berinvestasi di Indonesia asal mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Ia juga menyebut Indonesia tidak membedakan satu negara dengan negara lain.

"Tidak ada perlakuan istimewa kepada negara tertentu. Semuanya sama di mata Indonesia. Termasuk Foxconn dan Taiwan dalam rangka membangun kerja sama mencapai kejayaan bersama dan kepentingan bersama untuk berkontribusi kepada rakyat secara global, khususnya untuk green energy," tutur Bahlil.

Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan keenam bus tersebut penggunaannya tergantung pada Kementerian Investasi.

Ia menjelaskan bus itu bisa digunakan oleh kementerian lain, namun prosesnya melalui Kementerian Investasi/BKPM.

"Misalnya ada kementerian yang akan menggunakan, akan melalui Kementerian Investasi karena hibahnya dari Foxconn ke Kementerian Investasi," jelas Tina.

Ia juga menilai pemberian bus ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi dari perusahaan itu akan segera berjalan. Selain itu, pembuatan bus listrik pun ke depan bisa dilakukan di Indonesia.

"Dan pengembangan dari Pak Menteri Bahlil dan Chairman Liu adalah kalau saat ini busnya masih diproduksi di luar Indonesia, maka ke depan akan ada bus-bus listrik yang diproduksi di Indonesia," jelas Tina.

Sebelumnya, Foxconn bersama BUMN dan perusahaan swasta di dalam negeri akan bekerja sama membangun bisnis kendaraan listrik di Indonesia senilai US miliar setara Rp118,4 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Foxconn akan bekerja sama dengan Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

Pemerintah sendiri mendorong agar Foxconn berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Sebab, KIT batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat.