cara dapetin uang di hago

Penerus Tuhan

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

peternakan ajaib

Daftar 6 BUMN yang Ditutup Jokowi Sejak Awal Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal tahun.

Keenam perusahaan itu sudah dalam kondisi "sekarat" selama beberapa tahun terakhir seperti Merpati Airlines hingga Kertas Kraft Aceh.

Berikut daftar enam BUMN yang dibubarkan Jokowi sejak awal 2023:

Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Dalam beleid itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip.

2. Kertas Leces

Jokowi resmi membubarkan PTKertas Leces (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowipada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Kertas Leces tidak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby tanggal 25 September 2018 yang menyatakan perseroan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip pada Rabu (22/2).

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat sembilan tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

3. Istaka Karya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkanBUMNPTIstaka Karya. Pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken 17 Maret lalu.

Dalam aturan tersebut, alasan Jokowi membubarkan Istaka Karya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kertas Kraft Aceh hingga Iglas

Saya sangat baik

Pendiri Startup Frank Ditangkap Gegara Tipu JPMorgan Rp2,6 T******

Charlie Javice, pendiri startup bantuan keuangan mahasiswa Frank, ditangkap Securities and Exchange Commission (SEC) AS atas tuduhan penipuan terhadap JPMorgan Chase dalam akuisisi perusahaannya senilai US5 juta atau Rp2,6 triliun (kurs Rp14.958 per dolar).

SEC menyatakan, dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik New York, bahwa Javice membuat JPMorgan Chase percaya bahwa Frank memiliki 4,25 juta pengguna, padahal sebenarnya hanya memiliki kurang dari 300 ribu pengguna.

Penyelidikan SEC yang berikutnya mengklaim bahwa Javice menerima US,7 juta langsung dari hasil penjualan saham, jutaan dolar lebih banyak melalui trust, dan kontrak yang memberinya hak atas bonus penggajian sebesar US juta melalui penjualan perusahaannya pada 2021.

Javice ditangkap pada Senin malam di New Jersey atas tuduhan yang terkait dengan transaksi yang sama.

Dia dituduh dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perbankan dan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan perbankan, dan satu tuduhan penipuan sekuritas.

Jika terbukti bersalah, setiap tuduhan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

KADIN Desak Amerika Serikat Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.

Ketua KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid pun mendesak AS agar bersikap adil memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik, menyusul penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam UU, dicantumkan disediakan subsidi sebesar US0 miliar untuk teknologi energi bersih. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel, muncul kekhawatiran bahwa komponen yang bersumber dari Indonesia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Dalam upaya memperdalam potensi nikel, saat ini Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional, membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Indonesia adalah teman bagi China dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," lanjut Arsjad.

Potensi nikel juga terlihat melalui investasi yang ditanamkan berbagai negara pada sektor pertambangan, khususnya pengembangan kendaraan listrik dan baterai, seperti yang dilakukan oleh LG, SK Group, hingga Samsung dan Hyundai.

Arsjad menyatakan, para investor tersebut penting dalam hilirisasi industri nikel, termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Selain itu, LG Energy Solution juga sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Untuk itu, Arsjad mendorong agar Indonesia dan ASEAN dapat dilihat sebagai alternatif untuk China. AS diharapkan memberi status setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sama seperti negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.

Terkait industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad pun mengajak AS dan Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lain. Arsjad optimis, peran Indonesia dan ASEAN dalam ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi mitra strategis yang baik bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun China pada sektor energi bersih.

Ke depannya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN dengan dunia, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dinilai sindrom kiamat

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]